Bahaya Terselubung Pemimpin Populis di Era Digital

Oleh: Kanti Rahillah, M.Si

LenSaMediaNews.com–Kontroversi Gubernur Jabar Dedi Mulyadi masih menjadi Perbincangan. Selain kebijakannya yang kerap menuai kontroversi, aksi-aksinya pun selalu bergentayangan di dunia maya. Ia bahkan dijuluki sebagai “Gubernur Konten” yang memikat hati banyak netizen. Aksinya yang kerap viral di media sosial mengingatkan publik pada sosok Jokowi, yang juga aktif bermain di media sosial.

Tempo, telah merilis majalah bertajuk “Habis Mulyono Terbitlah Mulyadi”. Hal ini karena keduanya adalah politisi yang meraup elektabilitas melalui media sosial, mulai dari aksi masuk gorong-gorong hingga kebijakan populis yang disukai rakyat. Aksi-aksi ini mampu merebut hati penduduk Jawa Barat. Buktinya, dari 50 juta penduduk Jabar, 62 persen memilih “Mulyadi” (tempo.co, 18-5-2025).

Elektabilitasnya semakin meroket setelah menjabat 100 hari. Lembaga survei Indikator Politik Indonesia dalam laporannya yang bertajuk “Evaluasi Kinerja 100 Hari Gubernur-Gubernur di Jawa” menyebutkan bahwa Dedi Mulyadi menempati peringkat pertama dengan tingkat kepuasan mencapai 94 persen.

Kang Dedi Mulyadi, alias KDM, yang juga memviralkan dirinya dengan sebutan Bapak Aing, meski banyak menerima kritik, dengan percaya diri menyatakan bahwa aktivitasnya di media sosial telah mengefisienkan anggaran iklan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dari anggaran semula Rp50 miliar, bisa dipangkas menjadi Rp3 miliar hanya dengan mengandalkan kanal pribadinya.

Dalam acara “Bocor Halus”, KDM mengaku dalam sehari bisa mendapatkan Rp30 juta dari iklan di media sosialnya. Itulah mengapa ia kerap membagikan uang kepada rakyat, persis seperti kebanyakan influencer dengan konten sosial. Bahkan, menurut perhitungan socialblade.com, dengan 7,2 juta pengikut, ia bisa meraup penghasilan sebesar Rp628 juta hingga Rp10 miliar per bulan. Konsistensinya dalam “ngonten” sejak 2021 telah membuahkan hasil manis.

Kebijakan Tanpa Visi

Menarik apa yang disampaikan Rocky Gerung dalam menyoroti fenomena pemimpin konten seperti Jokowi dan KDM. Ia menyebut bahwa sebenarnya yang berbahaya bukanlah sosoknya, melainkan penontonnya, alias masyarakat Indonesia sendiri. Selama masyarakat masih menyukai pemimpin yang penuh drama, akan terus lahir sosok pemimpin konten.

Contohnya adalah kebijakan populis memasukkan anak-anak nakal ke barak, yang tidak menyelesaikan akar permasalahan.  psikolog Akil Baliqh Adriano Rusfi, mengatakan kebijakan ini hanya membidik gejala, bukan penyebab. Anak yang “nakal” tidak muncul begitu saja; ada sebab yang melatarbelakanginya, dan seharusnya pemerintah fokus pada penyebab tersebut.

Salah satu sebabnya bisa dikaitkan dengan sistem kehidupan sekuler kapitalis, yang terbukti gagal menciptakan generasi yang berkualitas. Dalam sistem keluarga sekuler kapitalis, peran orang tua dalam pengasuhan semakin menghilang karena kesibukan mencari nafkah. Anak-anak yang kurang kasih sayang akan mencari pengakuan eksistensi di luar rumah.

Bahaya Pemimpin Populis

Pemimpin populis adalah pemimpin yang senantiasa mengeluarkan kebijakan yang katanya sesuai dengan keinginan rakyat, namun realitasnya justru berputar pada kepentingan dirinya sendiri. Mereka sering kali memiliki gaya komunikasi yang karismatik dan memanfaatkan media sosial untuk membangun citra sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat.

KDM dianggap sebagai sosok pemimpin populis yang kini sedang menjadi sorotan, lantaran cukup piawai memanfaatkan media sosial. Beberapa tindakan  memperlihatkan buruknya komunikasi politik antarlembaga.

Media sosial kini telah menjadi sumber utama informasi dan hiburan bagi masyarakat. Indonesia, yang memiliki jumlah pengguna aktif media sosial yang sangat besar, terutama dari kalangan generasi muda, tentu menjadi ladang subur bagi pihak-pihak berkepentinga termasuk para politisi yang ingin meraup suara.

Potensi kerja algoritma media sosial yang berbasis preferensi pengguna turut memicu gelombang dukungan secara cepat dan loyal. Apalagi jika ditambah dengan manuver pengelolaan isu dan pengerahan buzzer politik untuk memanipulasi opini publik, rakyat pun hanya disodori informasi yang diinginkan oleh oligarki.

Inilah bahaya terselubung dari pemimpin populis di era digital. Masyarakat makin dibutakan oleh permainan politik kotor para politisi. Konten-konten yang disebarkan hanya menyuguhkan hiburan dan narasi yang sesuai dengan kepentingan pasar alias politainment.

Pada akhirnya, rakyat tidak benar-benar memahami apa yang menjadi fungsi hakiki seorang pejabat publik, karena semuanya tertutupi oleh konten-konten yang hanya bertujuan mendongkrak elektabilitas.

Lantas, Mengapa Masyarakat Masih Saja Buta Politik?

Sampai hari ini, masyarakat masih terjebak dalam politik pencitraan. Bukan karena pemimpin konten terlalu hebat, tetapi karena masyarakat belum melek terhadap kualitas dan visi kepemimpinan.

Populisme dan pencitraan digital para politisi masa kini akan terus menjadi tren, bahkan dalam bentuk yang semakin atraktif, selama sistem politik demokrasi sekuler masih menjadi platform utama di negeri ini. Dalam sistem politik demokrasi, rakyat cenderung dijadikan objek suara semata dalam pemilu.

Terlebih lagi, sistem kehidupan sekuler saat ini telah melahirkan para politisi yang lebih berorientasi pada materi, bukan pada kepentingan umat. Sehingga tujuan mereka mengikuti kontestasi bukan untuk melayani umat melainkan mengejar kuasa dan harta.

Sistem Politik Islam

Politik (siyasah) dalam Islam bermakna ri’ayah syu’un al-ummah (mengurusi urusan umat). Pertama, aktivitas politik dilaksanakan oleh rakyat dan pemerintah. Pemerintah merupakan lembaga yang mengatur urusan rakyat secara praktis sedangkan rakyat yang mengontrol sekaligus mengoreksi pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya.

Kedua, fungsi pemimpin negara atau Khalifah adalah yang bertanggung jawab terhadap urusan rakyat sekaligus melindunginya dari segala macam bahaya sehingga fokus utama kerja penguasa adalah mengurusi urusan umat, bukan pengusaha.  Rasûlullâh saw. bersabda, ”Siapa saja yang telah Allah jadikan pemimpin, lalu dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, maka surga Allah haram atas dirinya”. (HR Ahmad).

Ketiga, kontestasi sistem politik Islam sesuai dengan syariat. Para kandidat nya pun adalah mereka yang paham agama serta memiliki motivasi ruhiah, bukan materi. Pahala yang mereka incar, bukan harta.

Keempat, visi pemimpin dalam islam adalah menerapkan syariat islam secara kaffah dengan membawa umat pada keimanan dan ketakwaan.

Khatimah

Oleh karena itu, para pemimpin populis yang kebijakannya tidak menyentuh akar persoalan sejatinya lahir dari sistem politik demokrasi. Maka untuk mewujudkan para pemimpin yang amanah dan taat syariat dibutuhkan sistem kehidupan dan sistem politik islam. Oleh karenanya kaum muslim wajib memperjuangkan kembalinya sistem Islam dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiyah. Allahuakbar!!! [LM/ry].