Cacat MBG, Buah Program Kapitalisme
Sejak awal mula diluncurkannya program MBG (Makan Bergizi Gratis) oleh pemerintah yang digadang-gadang akan meningkatkan gizi anak sekolah, banyak pihak yang menyangsikan kesuksesan dari program ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa program ini adalah proyek yang menjadi bancakan bersama para elit politik yang berkuasa dan berduit.
Masalah demi masalah mulai bermunculan. Dari awal penyelenggaraan MBG, kasus keracunan makanan menempati ranking tertinggi dari kasus yang ada. Setelah itu, bermunculan konten-konten niradab dari pemilik dan pegawai SPPG yang mengundang kemarahan publik. Menu yang disajikan pun tak lepas dari sorotan. Terkesan asal-asalan jauh dari konsep pemenuhan gizi anak. Dapur yang tak layak dari standar kebersihan, menjadi sorotan pula sehingga cacatnya MBG semakin kentara.
Banyaknya kasus yang terjadi di lapangan, yang menyebabkan pihak BGN menghentikan sementara puluhan dapur MBG di seluruh Indonesia.
Program populis yang ditawarkan pemerintah pada masa kampanye ini, disinyalir telah memangkas anggaran dana kementrian yang lain hanya untuk terlaksananya proyek ini dengan lancar, padahal faktanya dana yang terserap tidak semuanya demi pemenuhan gizi anak-anak sekolah.
Terkonfirmasi BGN telah memesan kaos kaki khusus untuk pegawai SPPG senilai milyaran rupiah, penghamburan dana dari pengadaan event organized di kantor MBG yang menelan biaya tak sedikit, bahkan pengadaan motor MBG. Wacana pegawai SPPG akan dijadikan PNS yang melukai hati para honorer pendidikan yang sudah puluhan tahun mengabdi, dan cacat cela yang lain, menyiratkan program ini tak layak untuk dipertahankan apalagi dilanjutkan.
Proyek yang dipaksakan pada sistem kapitalis ini akan terus dibela oleh pengikutnya yang memiliki kepentingan karena mereka mendapatkan keuntungan yang besar dari program MBG ini.
Mental kapitalis dari pihak terkait yang ingin mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara apapun akan mereka tempuh asalkan mereka tetap dalam posisi aman dalam lingkaran kedekatan dan nepotisme dengan penguasa.
Seandainya pengelolaan MBG ini benar-benar dikelola dengan baik dan penuh tanggungjawab dan diperuntukkan kepada pemenuhan gizi anak, hasilnya mungkin akan dirasakan oleh masyarakat, tanpa gelombang protes yang berkepanjangan. Tapi pada kenyataannya saat ini jauh panggang dari api. Ironis.
Tak hanya itu, seharusnya juga bukan menjadi program khusus yang mana membuka peluang proyek bancakan bagi para penguasa. Karena dalam Islam pemenuhan gizi setiap rakyatnya adalah bagian dari tanggungjawab penguasa.
(Ummu Hilal el-Rumi)
LM/nr
