TBC Mengancam dalam Sistem Kesehatan yang Sakit

Oleh: Nettyhera
(Pengamat Kebijakan Publik)
Lensa Media News – Ledakan Kasus Baru
Tuberkulosis (TBC) masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Data nasional 2025 menunjukkan peningkatan signifikan dalam deteksi kasus. Kementerian Kesehatan menargetkan sebanyak 1.092.000 kasus TBC dapat ditemukan sepanjang tahun ini. Hingga awal Maret 2025, telah terdeteksi sekitar 889.000 kasus, atau setara 81 persen dari target. Fakta ini diungkap dalam laporan resmi Kementerian Kesehatan dan dikutip oleh Antaranews (24/03/2025).
Namun di balik keberhasilan peningkatan deteksi, kenyataannya TBC tetap menjadi penyebab kematian utama akibat penyakit menular di Indonesia. Bahkan, Indonesia kini menempati peringkat kedua tertinggi di dunia setelah India dalam jumlah kasus TBC terbanyak. Hal ini dikonfirmasi oleh laporan Global Tuberculosis Report 2024 yang dirilis WHO dan diulas kembali oleh Kemenkes RI melalui laman resminya (tbindonesia.or.id, 13 Juni 2024).
Hidup dalam Lingkungan yang Sakit
Penyebab utama TBC bukan sekadar infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyebarannya sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak warga Indonesia tinggal di rumah-rumah sempit yang nyaris tak memiliki ventilasi atau pencahayaan memadai. Sanitasi buruk, gizi rendah, dan kepadatan hunian memperparah risiko penularan.
Lingkungan seperti ini menjadi tempat subur bagi TBC berkembang. Dalam laporan BPS tahun 2023, tercatat bahwa lebih dari 13 juta rumah tangga Indonesia belum memiliki akses sanitasi layak. Sementara itu, menurut laporan Bank Dunia (World Bank, 2023), sekitar 25 juta warga Indonesia masih hidup dalam garis kemiskinan multidimensi, termasuk kekurangan gizi dan air bersih.
Ketika ventilasi tidak memadai, bakteri TBC bisa bertahan di udara hingga berjam-jam. Dalam rumah padat, satu penderita TBC bisa dengan mudah menulari anggota keluarga lainnya. Kemiskinan membuat mereka kesulitan membeli makanan bergizi untuk meningkatkan imunitas, dan akhirnya makin rentan terpapar.
Dampak Berlapis bagi Keluarga
Dampaknya bukan hanya secara medis, tetapi juga menyentuh aspek sosial, psikologis, dan ekonomi. Penderita TBC sering kehilangan pekerjaan akibat kondisi fisik yang melemah atau stigma dari lingkungan. Biaya transportasi ke rumah sakit, kebutuhan gizi tambahan, serta keperluan selama pengobatan menjadi beban berat, terutama bagi keluarga miskin.
Laporan dari TBC Indonesia mencatat bahwa rata-rata biaya tak langsung yang harus dikeluarkan penderita TBC selama masa pengobatan bisa mencapai jutaan rupiah per bulan, tergantung jarak rumah ke fasyankes. Tak hanya itu, studi Kemenkes menemukan bahwa 63 persen penderita TBC mengalami stigma dan diskriminasi di lingkungan sosialnya.
Perempuan penderita menghadapi beban ganda. Selain fisik yang melemah, mereka kehilangan peran di rumah dan tempat kerja. Anak-anak mereka pun sering kali harus ikut menanggung beban, bahkan berhenti sekolah untuk membantu ekonomi keluarga.
Negara Abai, Rakyat Menanggung Derita
Semua ini terjadi bukan karena TBC tak bisa diatasi, melainkan karena sistem yang memayungi kehidupan masyarakat gagal menyelesaikan akar persoalan. Kapitalisme, sistem yang kita anut hari ini, hanya menempatkan negara sebagai fasilitator, bukan penanggung jawab kesejahteraan rakyat.
Kesehatan tidak dianggap sebagai hak yang melekat pada setiap warga, tetapi sebagai komoditas. Rumah sakit swasta berkembang dengan layanan mewah, namun tak semua warga mampu mengaksesnya. Sementara itu, layanan publik sering kali tidak memadai. Ini adalah buah dari sistem yang mengukur segalanya dengan logika untung dan rugi.
Negara Penanggungjawab, Bukan Sekadar Fasilitator
Islam menawarkan pendekatan berbeda. Dalam pandangan Islam, negara adalah raa’in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi rakyat. Rasulullah ﷺ bersabda:
“Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat, dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang ia urus.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Dalam sistem Islam, kesehatan adalah hak rakyat yang wajib dijamin negara. Layanan kesehatan diberikan secara gratis dan merata, dibiayai dari pos kepemilikan umum seperti hasil pengelolaan sumber daya alam. Negara juga bertanggung jawab menciptakan lingkungan sehat, dari perumahan, air bersih, hingga akses makanan bergizi.
Islam juga mengajarkan langkah-langkah preventif. Rasulullah ﷺ menganjurkan karantina bagi wilayah yang terkena wabah. Contoh nyata ditunjukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab saat wabah Tha’un menyerang wilayah Syam. Umar menolak masuk ke daerah wabah dan memastikan seluruh rakyat di wilayah tersebut dipenuhi kebutuhannya.
Penutup
TBC tidak akan selesai hanya dengan program skrining dan distribusi obat. Selama akar kemiskinan dibiarkan dan kesehatan tetap menjadi bisnis, TBC akan terus hidup. Butuh perubahan sistemik untuk mengakhiri lingkaran ini.
Islam hadir sebagai sistem kehidupan yang menyeluruh. Ia menjamin keadilan distribusi kekayaan, mempermudah akses layanan dasar, dan menempatkan negara sebagai penanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyat.
Kini saatnya umat menyadari bahwa solusi atas wabah seperti TBC bukanlah kebijakan tambal sulam, melainkan transformasi sistem menuju tata kelola Islam yang adil dan menyeluruh. Inilah sistem yang menjamin hak sehat, layak, dan bermartabat bagi seluruh rakyat, tanpa kecuali.
[LM/nr]
