Subsidi Rumah Tak Layak Huni

Oleh: Chaya Yuliatri
Pegiat Literasi Yogyakarta
LenSaMediaNews.com–Memiliki hunian layak, agaknya masih menjadi mimpi untuk sebagian besar masyarakat saat ini. Harga tanah yang terus melambung masih menjadi permasalahan pelik yang dihadapi masyarakat. Menilik kondisi ini, pemerintah megeluarkan wacana pemberian subsidi rumah.
Subsidi rumah ini kemudian memicu pro kontra di tengah masyarakat. Setelah dihujani kritik pedas di media sosial karena menggagas rumah subsidi berukuran 18 meter persegi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pun membatalkan gagasannya tersebut (Detik.com, 10-07-2025).
Hal ini memang wajar terjadi pada pemerintahan saat ini. Pemerintah kerap kali mengeluarkan gagasan yang nyeleneh, kemudian menganulirnya ketika terjadi banyak penolakan di tengah-tengah masyarakat.
Tarik-ulur aturan adalah hal yang bisa terjadi dalam sistem Kapitalisme. Karena, aturan ini dibuat oleh manusia-manusia yang mempunyai kepentingan masing-masing. Semua hal dibuat berdasarkan kesepakatan sehingga tidak ada aturan yang baku. Siapa yang berkuasa, maka dia yang berhak memutuskan. Tak heran jika kemudian rakyat hanya dijadikan sebagai kelinci percobaan saja.
Sistem Kapitalisme mungkin terlihat baik dari luar, seperti semboyannya ‘Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat’. Namun, realitas di lapangan ternyata jauh dari harapan, yaitu ‘Dari oligarki, oleh oligarki, dan untuk oligarki’. Wajar jika kemudian kesejahteraan hanya menjadi mimpi dalam sistem rusak ini. Jangankan bermimpi untuk memiliki hunian sederhana, memenuhi kebutuhan pokok saja masyarakat harus jungkir balik.
Kapitalisme Biang Melambungnya Harga Tanah
Beberapa faktor penyebab mahalnya harga tanah antara lain lokasi strategis, pertumbuhan populasi dan urbanisasi, permintaan yang tinggi akan lahan untuk perumahan dan komersial, serta keterbatasan lahan. Tanah di lokasi strategis, misalnya di pusat kota dengan berbagai fasilitas umum yang lengkap dan akses transportasi yang mudah, cenderung mahal harganya.
Pertumbuhan populasi yang tinggi dan urbanisasi juga mempercepat tingginya permintaan akan perumahan dan lahan komersial. Permintaan akan lahan untuk membangun fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah-sekolah, perkantoran, industri mendorong kenaikan harga tanah. Demikian halnya keterbatasan lahan terutama di daerah perkotaan.
Jika kita menelaah berbagai faktor ini, maka dalang di balik mahalnya harga tanah ada para kapitalis, termasuk di dalamnya para investor, pengembang properti hingga mafia tanah yang berkelindan dengan oligarki dan pemerintah. Inilah watak asli sistem Kapitalisme yang rusak. Berbagai kebijakan yang dibuat menjadi legitimasi perampasan lahan, bahkan dengan berbagai cara yang zalim.
Solusi Islam
Berbagai problem yang menimpa umat hari ini akan sulit ditemui dalam sistem Islam yaitu Khilafah Islamiah. Dalam sistem ini, aturan kehidupan dikembalikan kepada Al-Qur’an dan Sunah. Seorang pemimpin yaitu Khalifah memiliki kewajiban menjamin kebutuhan utama dan dasar rakyat yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, dan keamanan.
Pembiayaannya berasal dari Baitulmal yang sumber dananya bisa berasal dari pengelolaan sumber daya alam, fa’i, ghanimah, kharaj, jizyah, ushr, dan khumus, dan sebagainya.
Selain itu, negara akan mendorong para lelaki untuk bekerja, semisal dengan memberikan modal usaha maupun membuka lapangan kerja yang layak. Begitu luar biasanya Islam mengatur kehidupan manusia sampai ke detail-detailnya sehingga tidak akan ditemukan banyaknya pengangguran seperti hari ini.
Dengan berbagai mekanisme yang sudah disiapkan oleh negara, maka rumah yang layak tak hanya menjadi sekadar mimpi. Jangankan rumah, kebutuhan sekunder dan tersier pun kan terpenuhi jika manusia mau berusaha dan negara yang hadir 100 persen. Wallahualam bissawab. [LM/ry].
