Beras Oplosan, Bukti Rapuhnya Negara Mengelola Pangan

Oleh : Lilik Purwati

Komunitas Setajam Pena

LenSaMediaNews.Com–Aneh tapi nyata, di tengah panen raya yang melimpah, harga beras justru mengalami kenaikan. Padahal beras adalah makanan pokok dan utama bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Kenaikan harga ini tidak semuanya sama, karena komoditas beras bervariasi tergantung pada merk, ukuran kemasan serta lokasi penjualannya. Melambungnya harga beras juga diperparah dengan adanya oknum nakal yang dengan sengaja mengoplos beras berkualitas bagus atau premium dengan beras abal-abal.

Dikutip dari kompas.com, 13 Juli 2025, Andi Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian menyatakan bahwa, beras yang beredar di minimarket dan supermarket merupakan beras oplosan, namun di jajar di rak-rak sehingga terlihat seperti beras premium. Terungkapnya kasus tersebut lantaran Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan melakukan investigasi yang akhirnya menemukan 212 merk beras yang terbukti tidak memenuhi standar aturan.

Merk-merk tersebut diduga berasal dari empat perusahaan besar yakni PT. Food Station Tjipinang Jaya, PT. Belitang Panen Raya, Wilmar Group dan PT. Sentosa Utama Lestari atau lebih dikenal dengan nama Japfa Group.

Dari berita tersebut menunjukkan bahwa kecurangan masih juga dilakukan oleh oknum-oknum nakal. Kecurangan yang dilakukan baik dalam bentuk kualitas, jenis serta timbangannya. Hal inilah yang menjadikan negara menderita kerugian besar. Mirisnya lagi pelaku kecurangan adalah perusahaan besar yang telah diregulasi oleh negara.

Praktek kecurangan merupakan hal yang sudah biasa terjadi di negara yang memisahkan agama dari aturannya. Terlihat dari berbagai kasus yang beredar saat ini, baik korupsi, kolusi dan nepotisme. Diperparah lagi dengan adanya fleksing yang dilakukan oleh anggota keluarga para koruptor tersebut. Inilah akibat dari negara yang mengambil aturan dari manusia, yakni Kapitalisme sekulerisme.

Hiruk pikuk hidup di era kapitalistik, membuat semua standar berbasis materi. Dimana yang menguntungkan akan diambil. Kemudian praktek hidup yang jauh dari pemahaman agama melahirkan individu yang egois, juga menghalalkan segala cara demi meraih segalanya. Meskipun cara tersebut melanggar aturan yang ada.

Disamping itu negara juga tidak memiliki peran yang signifikan, karena lemahnya pengawasan dalam hal pangan. Juga tidak dibarengi dengan adanya sanksi tegas, yang membuat jera bagi para pelaku nakal pengoplos beras. Terjadinya hal tersebut karena kekuasaan tertinggi dipegang oleh mereka yang memiliki banyak harta, seperti halnya korporasi dengan tujuan utamanya adalah bisnis semata.

Di sisi lain negara juga hanya menguasai pasokan pangan tidak lebih dari 10 persen, padahal seharusnya negara dapat berdiri di kakinya sendiri, tanpa campur tangan korporasi. Tak heran jika Kapitalisme makin mencengkeram negeri ini.

Jauh berbeda dengan Islam yang aturannya langsung dari Allah SWT. Karena ketika Islam memberikan amanah dan tanggung jawab terhadap seorang pemimpin, mereka akan menjaga dan menegakkan keadilan. Pemimpin dalam Islam, ibarat tameng yang melindungi rakyat dari serangan musuh. Menjadi garda terdepan, memelihara berbagai urusan, dan junnah (perisai) bagi rakyatnya.

Dalam Islam tegaknya aturan didukung oleh tiga hal penting. Yakni ketakwaan individu, kontrol masyarakat, dan tegaknya aturan syariat oleh negara.  Sanksi tegas dan menjerakan juga akan diberikan kepada pelanggaran-pelanggaran yang ada. Islam juga memiliki Qadhi hisbah yang akan berkeliling untuk memeriksa apakah aturan tersebut telah dijalankan sesuai aturan.

Islam juga mengharuskan negara benar-benar hadir secara utuh, agar dapat mengurusi pangan mulai dari proses produksi, distribusi hingga konsumsi. Memastikan ketersediaan pasokan pangan, agar masyarakat lebih mudah menjangkaunya. Juga mengawasi dan mengurus perniagaan masyarakat agar sejalan dengan aturan. Semua itu akan terwujud jika Islam diterapkan menyeluruh dalam naungan Khilafah Islamiyyah yang akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Waalahu’alam bishowab. [LM/ry].