Pesta Babi: Kritik Sosial atau Ancaman?

Oleh: Putri

Lensa Media News – Larangan nonton bareng film dokumenter Pesta Babi di berbagai tempat beberapa waktu ini kembali memunculkan pertanyaan soal kebebasan berpendapat. Film yang memotret dampak alih fungsi hutan Papua demi Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate ini justru dihadang berbagai penolakan. Padahal, dokumenter seperti ini adalah ruang kritik sosial yang penting, sekaligus cermin bagi masyarakat untuk melihat langsung bagaimana kebijakan negara berdampak pada hidup rakyat kecil. (14 Mei, www.bbc.com)

Film Pesta Babi memperlihatkan realitas di balik proyek food estate Papua, yang dinilai lebih menguntungkan para oligarki alih-alih masyarakat adat di sana. Demi ambisi pembangunan dan ketahanan pangan, hutan yang ratusan tahun jadi ruang hidup warga malah pelan-pelan dialihfungsikan. Dampaknya, masyarakat kehilangan tanah, sumber penghidupan, hingga identitas sosial yang diwariskan leluhur mereka. Persoalan ini bukan sekadar konflik agraria biasa, melainkan persoalan yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat Papua.

Namun sayangnya, ruang diskusi yang seharusnya terbuka malah dibatasi lewat pelarangan pemutaran film di sejumlah tempat. Keadaan ini pun memunculkan pertanyaan besar tentang kebebasan berpendapat di negeri ini. Demokrasi memang menjamin hak berbicara, tetapi ketika kritik menyentuh proyek negara dan kepentingan ekonomi tertentu, ruang untuk bersuara terasa semakin terbatas. Padahal, kritik adalah hal wajar dan penting sebagai bentuk pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Situasi ini juga memperlihatkan bagaimana arah pembangunan sering kali lebih menguntungkan pemilik modal dibanding masyarakat yang terdampak langsung. Proyek-proyek besar seperti PSN yang awalnya diklaim untuk kesejahteraan rakyat justru sering memicu penguasaan lahan dalam skala luas oleh korporasi dan kelompok berkepentingan. Dampaknya, ketimpangan penguasaan sumber daya alam semakin terasa. Hutan, tanah, dan kekayaan alam yang seharusnya bisa dinikmati bersama perlahan berubah menjadi objek bisnis segelintir pihak. Sementara itu, masyarakat kecil dan masyarakat adat justru harus menghadapi kerusakan lingkungan, kehilangan lahan, hingga hilangnya ruang hidup yang selama ini mereka jaga.

Apa yang terjadi di Papua menunjukkan bahwa pembangunan yang dijalankan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan lingkungan justru menimbulkan persoalan baru. Bagi masyarakat Papua, hutan bukan hanya tempat mencari nafkah, tetapi juga bagian dari kehidupan, budaya, dan jati diri mereka. Karena itu, ketika hutan dialihfungsikan, yang terdampak bukan hanya lingkungan, melainkan juga kehidupan masyarakat yang bergantung padanya. Kritik terhadap proyek food estate seharusnya dipandang sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan rakyat Papua, bukan dianggap sebagai ancaman yang perlu dibatasi.

Situasi ini sekaligus memperlihatkan pentingnya cara pandang pembangunan yang benar-benar berpihak pada rakyat dan menjaga keseimbangan alam. Dalam hal ini, Islam menawarkan prinsip yang berbeda dalam mengatur negara dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam pandangan Islam, negara tidak boleh membiarkan pengelolaan sumber daya alam justru merugikan masyarakat. Karena itu, hak rakyat atas tanah dan kehidupan harus dijaga, sementara kekayaan alam seperti hutan, air, dan tambang dikelola untuk kepentingan bersama, bukan diserahkan kepada korporasi.

Pembangunan juga tidak boleh hanya mengejar keuntungan atau pertumbuhan ekonomi, tetapi harus benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan dan kehidupan warga sekitar. Jika sebuah kebijakan justru merugikan rakyat, negara wajib mengevaluasinya. Islam pun memandang kritik sebagai hal yang wajar. Kritik bukan ancaman, melainkan bentuk kepedulian agar kekuasaan tetap berjalan dengan adil.

Karena itu, polemik Pesta Babi sebenarnya bukan sekadar soal pelarangan nobar, tetapi tentang bagaimana kritik sering dibatasi ketika bersentuhan dengan kepentingan kekuasaan dan modal. Pembangunan seharusnya hadir untuk melindungi rakyat dan menghadirkan keadilan, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak. Jika kepentingan modal masih lebih diutamakan daripada suara masyarakat, maka ketimpangan dan konflik seperti ini akan terus berulang. Pada akhirnya, rakyat kecil lagi-lagi menjadi pihak yang paling banyak dirugikan.

[LM/nr]