Gelombang PHK Massal Berulang, Efek Sistem Kapitalisme 

Oleh : Cokorda Dewi 

Lensa Media News – Berita potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) makin marak di berbagai media massa.

Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, sinyal pengurangan tenaga kerja sudah mulai disampaikan oleh sejumlah perusahaan kepada serikat buruh.

Efisiensi tenaga kerja dilakukan seiring adanya tekanan biaya produksi, pelemahan rupiah, serta dampak perang di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi dan bahan baku impor. Hal ini berdampak pada ongkos produksi kian membengkak, sehingga harga produk mengalami kenaikan. Sementara pangsa pasarnya domestik, di mana kenaikan harga berakibat pada menurunnya daya beli masyarakat.

Sektor yang paling rawan melakukan PHK adalah industri tekstil beserta industri produk turunannya, industri plastik berimbas pada sektor elektronik dan sektor otomotif. Industri semen pun mulai menghadapi tekanan berbeda, yaitu kelebihan pasokan di tengah permintaan yang melemah, akibat perlambatan ekonomi (cnnindonesia.com, 04-05-2026).

Kemnaker mencatat sebanyak 23.470 pekerja mengalami PHK di berbagai wilayah Indonesia, sejak Januari hingga Mei 2026. Data PHK terbanyak terkonsentrasi pada wilayah Jawa dan Kalimantan. Gelombang PHK paling rentan di dominasi pada kawasan industri padat Jawa Barat.

Presiden KSPI memperkirakan gelombang PHK berpotensi menimpa sekitar 9000 pekerja pada 10 perusahaan, terutama di sektor manufaktur dan otomotif. Kenaikan ongkos produksi akibat dari melemahnya nilai rupiah, yang berakibat lonjakan harga pada bahan baku impor. Hal inilah yang memicu perusahaan memilih efisiensi melalui PHK, dan dampaknya langsung dirasakan oleh para pekerja (okezone.com, 05-06-2026).

Kenyataan ini membuat persaingan kerja makin ketat di berbagai sektor, sebab adanya lonjakan tenaga kerja diiringi lowongan kerja yang terbatas.

PHK massal terjadi berulang, merupakan dampak buruk dari penerapan sistem kapitalisme. Dalam sistem kapitalisme pekerja merupakan komoditas. Sementara kepemilikan modal berpusat pada segelintir orang saja. Keuntungan adalah hal utama bagi para pemilik modal. Sehingga kebutuhan akan pekerja bukanlah prioritas utama. Ketika idunstri mengalami berbagai tekanan ekonomi, para pemilik modal akan lebih mementingkan mempertahankan keuntungannya, dan melakukan efisiensi jumlah pekerja. Sehingga PHK menjadi solusi bagi para pemilik modal, dan berimbas lowongan kerja menjadi kian terbatas.

Negara dalam sistem kapitalisme hanya berperan menjaga kepentingan para pemilik modal. Ketika gelombang PHK melanda, negara hanya menawarkan jaring pengaman sosial, tanpa memberikan solusi pekerjaan bagi para pekerja yang terkena PHK.

Solusi Islam Terkait Masalah PHK

Dalam sistem Islam, negara berperan sebagai ra’in. Negara berkewajiban menjamin lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja. Hal ini merupakan bagian dari upaya menjamin kesejahteraan bagi rakyatnya.

Baitul mal hadir sebagai jaminan nyata untuk pemenuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan gratis bagi setiap individu rakyatnya.

Sistem Ekonomi Islam akan memutus mata rantai ketergantungan pada modal kapitalis, serta ketergantungan pada pihak luar negeri.

Negara akan membangun struktur kepemilikan untuk mencegah adanya monopoli dan ketimpangan ekonomi. Negara juga memiliki daya tawar (bargaining position) pada perdagangan luar negeri.

Negara merupakan ri’ayah asy-syu’u’n al-ummah (pelayanan urusan rakyat). Kepemilikan yang adil akan menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih luas dan beragam. Adanya intervensi negara dalam perdagangan luar negeri, demi tujuan-tujuan politik, ekonomi, perdagangan, dan sekaligus untuk kepentingan mengemban dakwah Islam.

Negara hadir berperan penting dalam mengatur dan mengarahkan perdagangan luar negeri secara langsung. Adanya bargaining position yang tinggi pada arus perdagangan luar negeri, dan tidak adanya utang luar negeri, akan memudahkan mempertahankan nilai mata uang. Sehingga perekonomian rakyat tetap stabil, sektor industri berkembang pesat, dan tidak akan terjadi PHK, serta kesejahteraan setiap individu rakyatnya terjamin.

Islam membawa solusi, bukan hanya sekedar janji. Ketika sistem Islam diterapkan oleh negara, maka keberkahan akan datang dari bumi dan langit.

Wallahu a’lam bishshowab.

[LM/nr]