Antrean BBM Terus Berulang, Bukti Negara Gagal Mengurus Rakyat
Oleh Siti Sarah, Pemerhati Sosial
LensaMediaNews.com, Opini_ Antrean BBM mengular akhir-akhir ini di berbagai daerah di Indonesia seperti di Sumatera Utara, Riau, hingga Kalimantan Selatan. Bahkan di beberapa SPBU ketersediaan BBM belum dapat mencukupi kebutuhan masyarakat. Karena kondisi seperti akhirnya beberapa waktu terakhir ini selalu terjadi antrean di SPBU yang berakibat pada terganggunya aktivitas masyarakat karena harus antre begitu lama di SPBU. Terkadang pun bisa saja mereka tidak mendapatkan BBM di sebabkan habisnya setok.
Hal yang serupa juga terjadi di daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). Sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite mulai dikeluhkan warga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). Antrean panjang di sejumlah SPBU hingga stok yang kerap habis membuat masyarakat harus berburu BBM sejak pagi (Radar Banjarmasin, 21/07/26).
Namun sampai hari ini masalah antrean BBM ini belum sepenuhnya dapat diatasi oleh pemerintah.
Dari data yang ada menunjukkan konsumsi pertalite dan solar subsidi telah melampaui separuh dari kuota tahunan 2026, yang membuat kuota tersisa di lapangan menjadi sangat kritis. Tidak dapat di pungkiri kenaikan harga BBM non subsidi jenis pertamax dan jenis yang lainnya membuat masyarakat beralih ke BBM bersubsidi seperti pertalite dan bio solar karena memang dua jenis BBM ini dalam kategori BBM yang masih disubsidi oleh pemerintah dan tidak mengalami kenaikan harga seperti BBM jenis lain.
Hari ini dengan penerapan sistem kapitalisme, menjadikan negara abai terhadap permasalahan umat salah satunya adalah masalah BBM. Negara hanya sebatas berfungsi sebagai regulator dan tidak hadir secara penuh untuk mengelola sumber daya alam. Negara malah menyerahkan pengelolaan kepada korporasi. Akibatnya, sumber daya alam seperti BBM yang harusnya menjadi hak rakyat malah dijadikan komoditas komersial untuk mencari keuntungan. Ini menunjukkan bahwa untung rugi menjadi spirit hubungan antara pemerintah dengan rakyat.
Dalam sistem kapitalisme, liberalisasi terhadap pengelolaan migas dari hulu (eksplorasi) hingga hilir (distribusi) diserahkan kepada korporasi baik swasta maupun asing. Akibatnya negara kehilangan kontrol mandiri terhadap BBM dan rakyat dipaksa tunduk pada permainan pasar korporat. Harga menjadi tidak stabil karena ada pengaruh dari harga pasar dan kondisi geopolitik dunia.
Dari gambaran kondisi ini, terlihat bahwa pemerintah bukannya menyelesaikan akar masalah sulitnya mendapatkan BBM hari in. Negara justru membuat regulasi teknis yang berbelit-belit (membatasi kuota dan memperumit syarat pembelian di SPBU).
Dari adanya kondisi ini tentunya kita tidak bisa berharap dari solusi yang diberikan oleh negara hari ini. Karena terbukti belum bisa memberikan ketersediaan yang memadai kepada masyarakat.
Dalam Islam masalah BBM adalah salah satu kebutuhan masyarakat, ketersediaannya menjadi tugas negara. Kemudian penguasa adalah pengurus rakyat yang haram mengambil untung dari kebutuhan dasar publik.
Islam melarang liberalisasi sumber daya alam. Tata kelola sumber daya alam wajib dipegang oleh negara dari hulu hingga hilir demi kemaslahatan umat. Undang-undang yang mendukung liberalisasi migas seperti undang-undang yang hari ini ada harus di hapuskan karena tidak sejalan dengan syariah. Keberadaan undang-undang hanya di gunakan untuk mempermudah korporasi untuk menguasai sumber daya alam kita.
Islam menghapus birokrasi yang panjang dan berbelit dalam pemenuhan hak rakyat seperti yang saat ini dilakukan oleh negara. Dalam sistem Islam akan mendistribusikan BBM secara merata dan mudah. Dengan penerapan sistem Islam maka kepemilikan umum akan dapat dinikmati oleh umat baik dengan ketersediaan BBM atau melalui pelayanan publik yang murah bahkan gratis.
Wallahu’alam bish shawab.
