Krisis BBM di Negara Kaya Sumber Energi

Oleh : Kintan Jenisa, S.Pd

Aktivis Islam

LenSaMediaNews.com–Sudah berulang kali krisis bahan bakar minyak terjadi di Indonesia. Pertengahan Juli lalu, krisis ini terjadi di wilayah Sumbagut dan sekitarnya. Antrean panjang menjular ditemukan di hampir semua titik SPBU. Warga bahkan mengantre selama berjam-jam agar kebutuhan vital yang satu ini dapat terpenuhi. Tak bisa dipungkiri, kelangkaan BBM ini cukup parah dan telah mengganggu aktivitas serta perekonomian warga.

Kombes Dwi Tunggal Jaladri selaku Kepala Biro Operasi Polda Sumut mengatakan kelangkaan ini disebabkan adanya dugaan kecurangan yang dilakukan para awak mobil tangki (AMT). Kecurangan tersebut berupa perbedaan volume BBM yang dikirim dan diterima. Dwi mencontohkan adanya penyusutan volume yang misalnya diminta 40 ribu liter, tetapi yang tersedia baru 20 ribu liter. Akibat hal ini, banyak supir yang di PHK sehingga pendistribusian mengalami masalah signifikan dan menyebabkan kelangkaan (detiksumut.com, 16-07-2026).

Akar Masalah Terjadinya Krisis BBM

Permasalahan internal terkait banyaknya supir yang diberhentikan tentulah tidak layak dijadikan alasan munculnya kelangkaan BBM ini. Jika negara memang hadir untuk menyejahterakan rakyat, sudah seharusnya hal ini segera diatasi, tanpa harus mengganggu pendistribusian sehingga merugikan banyak warga.

Kalau kita mau membahas akar masalah terjadinya krisis BBM ini, maka sejatinya bukan sesederhana akibat dari pemecatan supir, melainkan disebabkan adanya liberalisasi migas yang terjadi di Indonesia sejak UU 8/1971 berganti menjadi UU 22/2001. UU sebelumnya mengatur tentang tata Kelola migas yang hanya dikelola oleh pertamina. Sedangkan saat ini, tata kelola migas sudah banyak diserahkan ke swasta baik dari hulu hingga ke hilir.

Maka tak heran, meskipun ada banyak kilang minyak di Indonesia yang produksinya bahkan bisa masuk ke dalam 10 peringkat terbesar di ASEAN, tapi ternyata hanya sebagian saja yang murni dimiliki dan dikelola oleh Pertamina. Ada yang kepemilikannya memang milik Pertamina, tapi terkait pengelolaannya dipegang oleh swasta. Adapula kilang yang kepemilikan dan pengelolaannya dipegang oleh swasta seperti kilang yang dimiliki oleh perusahaan Tri Wahana Universal yang merupakan perusahaan penyulingan minyak miik swasta pertama di Indonesia.

Tata Kelola Energi dalam Islam

Carut marut tata kelola energi hari ini, tidak akan terjadi jika syariat Islam dijadikan sistem aturan bernegara. Dalam Islam penguasa hadir untuk mengurusi rakyatnya dalam memenuhi segala kebutuhannya termasuk BBM. Sumber daya energi seperti minyak bumi, gas alam dan batu-bara masuk kedalam milkiyyah ‘ammah (kepemilikan umum) yang dilandaskan berdasarkan hadis, “Sesungguhnya umat Islam berserikat dalam tiga perkara : air, api dan padang rumput.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Berdasarkan hadis di atas, maka jelas rakyat yang menjadi pemilik dari segala sumber energi yang ada di dalam negara. Adapun untuk pengelolaannya, maka diserahkan kepada negara yang memangku amanah mengurusi rakyat. Sedangkan hasilnya akan dirasakan secara adil oleh masyarakat, tanpa ada perbedaan harga, jenis kelamin, suku, jenis kendaraan ataupun penghasilan individu. Maka dalam hal ini, tidak ada perbedaan harga seperti BBM bersubsidi dan nonsubsidi. Karena seluruh rakyat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan BBM.

Dalam buku “Peradaban Emas Khilafah Islamiyah”, karya KH. Hafidz Abdurrahman, dijelaskan BBM bisa saja didapatkan oleh rakyat secara gratis, bisa juga dengan harga semurah-murahnya seperti yang terjadi di Iran, atau dengan harga pasar yang tentunya berdasarkan kemampuan rakyat. Jika ada keuntungan yang didapatkan, maka keuntungan tersebut juga merupakan hak rakyat, yang harus dikembalikan kepada rakyat demi kemashlahatan rakyat seperti untuk pembangunan sekolah, rumah sakit, penelitian, dan lain sebagainya.

Saatnya Kembali Kepada Sistem Islam

Perlu kita sadari, praktek liberalisasi dan pasar bebas yang sangat bergantung dengan negara adidaya yang berkuasa saat ini, akan semakin mencengkeram jika terus diikuti. Sudah saatnya kita menjadi negara yang berdaulat, termasuk dalam tata kelola energi dengan menerapkan sistem Islam dalam aturan negara.

Sistem ini adalah satu-satunya sistem yang benar, karena sistem ini berasal dari aturan Sang Maha Segalanya. Dalam sistem Islam, negara akan hadir memastikan seluruh kebutuhan rakyat terpenuhi. Tidak ada eskploitasi alam untuk kepentingan pribadi atau swasta karena hal itu jelas diharamkan. BBM murah bahkan gratis tentu bukanlah hal yang mustahil. In syaa Allah sistem ini akan segera terwujud karena merupakan Janji Allah Swt. Wallahualam bissawab. [LM/ry].