Kematian Yurizal, Belum Berkualitasnya Program Kesehatan Nasional

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih

Institut Literasi dan Peradaban

LenSaMediaNews.com–Viral di media sosial, seseorang warga Indonesia biasa bernama Yurizal Tri Chaerawan , ia sakit dan sebelum wafat mengeluh harus menunggu sekitar delapan jam di instalasi gawat darurat (IGD) untuk mendapatkan ruang rawat inap. Padahal ia peserta BPJS aktif. Keluhannya ia unggah di media Threads (suara.com,5-8-2026).

Tak disangka unggahannya menuai polemik karena beredar pula tangkapan layar komentar sejumlah akun yang diduga milik dokter maupun nakes yang dinilai tidak berempati atas keadaan pasien.

Kementerian Kesehatan menegaskan itu adalah sikap yang tidak pantas, tanpa empati dan komunikasi yang baik, termasuk saat bermedia sosial, yang seharusnya bagian dari profesionalisme tenaga medis maupun nakes. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, ia juga memberikan respons keras agar para oknum tenaga kesehatan itu ditindak tegas, sebab perilaku mereka tidak mencerminkan etika profesi dan sangat tidak pantas dilakukan oleh nakes meski hanya di medsos.

Demikian pula dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang meminta Wali Kota Tasikmalaya memberikan sanksi tegas. Dedi meminta nakes serta pegawai rumah sakit memperbaiki ucapan di hadapan pasien (Banjarmasinpost.co.id,6-8-2026). Ujung-ujungnya para pemilik akun yang rata-rata dokter dan nakes itu meminta maaf. Mereka menyatakan menyesal dan ikut berbela sungkawa atas kematian pasien Yurizal. Pola yang sama di negeri ini setiap kali muncul polemik yang diawali dengan perkataan asal nyeplos. Seolah masalah selesai setelah meminta maaf.

Padahal pola ini menunjukkan rendahnya literasi dan etika. Seolah bercermin, bagaimana penguasa begitulah rakyatnya. Para pejabat banyak menyuap agar bisa berkuasa, rakyat menjilat agar bisa bertahan hidup. Kondisi pasien yang tidak diketahui secara pasti apakah saat ia mengeluh sudah mendapatkan tindakan dari nakes di rumah sakit yang ia tak mau sebutkan atau belum, pertanyaannya pantaskah dicela bahkan dihujat? Bukankah sebaiknya evalusia?

Bukti, program kesehatan nasional yang seharusnya menyelesaikan masalah kesehatan rakyat nyatanya bak barang koleksi musium yang langka dan sulit didapatkan. Padahal, rakyat dengan sistem jaminan kesehatan BPJS membayar premi, bukan gratis. Bahkan banyak yang bertahun-tahun membayar dan belum pernah sakit. Jikapun ada pembagian kelas, dimana yang miskin premi dibayar negara, bukan berarti mereka pantas dinomorsekiankan dalam pelayanan. Sedihnya, rakyat lebih sering mati diujung cacatan administrasi kesehatan, syarat yang ribet dan empati yang kian punah. Dan label miskin pun disematkan bagi golongan yang preminya dibayar negara.

Kapitalisasi Pelayanan Kesehatan Akar Masalahnya

Sistem yang diterapkan dalam segala aspek kehidupan hari ini adalah sistem kapitalisme, asas pembentukannya sekuler atau memisahkan agama dari kehidupan. Seorang penguasa tidak wajib memperhatikan urusan rakyatnya secara detil apalagi free, melainkan berbayar dan klasikal. Yang seharusnya negara memiliki dana cukup besar untuk mengelola fasilitas kesehatan, gaji nakes, penelitian dan pengembangan sain teknologi, pendidikan kesehatan dan lainnya yang berhubungan dengan kesehatan ini tidak, negara bokek, itulah kenapa urusan jaminan kesehatan diserahkan kepada BPJS.

Sebuah lembaga yang disebut berasas gotongroyong, mottonya yang kaya membantu yang miskin tapi faktanya, uang premi yang terkumpul dikorupsi oleh pejabat BPJS sendiri yang gajinya sudah tinggi sementara pelayanan ala kadarnya. Ketamakan begitu menguasai segala lini, termasuk untuk kesehatan masyarakat yang menghidupi hajat hidup orang banyak. Sangat berkebalikan dengan sistem Islam. Mengapa dikatakan sistem? Sebab faktanya Islam memang bukan sekadar agama yang dipeluk individu semata, tapi Islam adalah sebuah sistem aturan bernegara dan bermasyarakat.

Kata Khilafah bukan sekadar memori sejarah, namun ada banyak manusia bertakwa dan berkualitas memimpin dengan syariat dan rakyat mematuhinya hingga pernah ada masa dimana Eropa masih berkutat dengan era kegelapannya, dunia Islam sudah menjadi mercusuar peradaban.

Islam memastikan kebutuhan kesehatan ada dalam jaminan negara, seorang penguasa adalah pelayan bagi rakyatnya sebagaimana sabda Rasulullah Saw., “Imam adalah raa’in (penggembala) dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR Bukhari). Haram bagi pemimpin dalam Islam, yang membebani rakyat dengan pajak namun abai dalam memenuhi hak-haknya.

Dan perlu diketahui, pendapatan negara, haram berasal dari pajak, bahkan terkatagori kezaliman yang besar. Baitulmal adalah sistem keuangan negara Khilafah dengan tiga pos utama, yaitu pos harta kepemilikan umum seperti tambang, energi, minyak, kekayaan hutan dan lainnya, kemudian pos kepemilikan negara seperti jizyah, fa’i, kharaj, khumus dan lainnya. Yang terakhir pos zakat.

Maka, bisa kita pahami fakta hingga hari ini kita masih bisa melihat jejak keadilan dan kemandirian negara Islam seperti RS Al-Adudi di Baghdad, RS An-Nuri di Damaskus, dan RS Al-Mansuri di Kairo dimana pelayanan kesehatan ketika itu menggunakan konsep yang belum ada sebelumnya dan belum ada bandingannya hingga hari ini. Demikian pula dengan pengembangan ilmu kedokteran, teknis kesehatan dan inovasi terkait keduanya sangat didorong oleh negara.

Tak ada beda pelayanan bagi rakyat mampu maupun miskin, sebab pelayanan dan jaminan negara bukan hanya di sisi kesehatan, tapi juga di bidang keamanan pendidikan. Termasuk jaminan sandang, pangan dan papan yang mampu diakses rakyat secara mudah. Maka, sebagai muslim yang beriman kepada Allah, RasulNya dan hari akhir, adakah keraguan untuk mengembalikan sistem aturan mulia ini untuk menggantikan sistem yang batil? Wallahualam bissawab. [LM/ry]