Bencana Sumatra dan Ulah Tangan Manusia 

Oleh: Siti Aminah

LenSaMediaNews.Com–Innalilahi wa Inna ilaihi Raji’un. Duka yang sangat mendalam atas musibah banjir dan tanah longsor dahsyat yang melanda Sumatra, Aceh dan sekitarnya. Banyak warga kehilangan rumah, harta benda serta keluarganya karena tertimbun longsor.

Berikut ini data korban bencana Sumatra yakni, Aceh, Sumatra Utara ( Sumut) hingga Sumatra Barat ( Sumbar) per pukul 17.00 WIB, Senin (1/12) total 604 orang korban jiwa, 464 orang korban hilang, 2.600 orang korban luka, 1,5 juta orang terdampak serta 570 ribu orang jumlah pengungsi ( CNN Indonesia.com, Senin 1-12-2025).

Akses jalan terputus, listrik mati, warga kelaparan dan masih banyak yang belum tertolong berhari-hari. Meski demikian, Kemendagri Tito Karnavian belum menetapkannya sebagai status bencana nasional ( Kompas.tv , 2-12-2025).

Pertanyaannya, jika sumber daya alam Sumatera dianggap sebagai sumber daya nasional, lalu ketika bencana besar melanda Sumatra mengapa hanya disebut bencana daerah? Apakah karena ingin cuci tangan dan tak mau mengakui kesalahannya karena sudah tanda tangan?

Curah hujan yang tinggi sering dijadikan kambing hitam. Seolah-olah alam mendadak berkhianat. Padahal kenyataannya jauh lebih pahit. Banjir bandang menjadi amat parah karena daya tampung alam telah hancur oleh tangan manusia. Hutan dilucuti, tanah digunduli, sungai dipersempit, pegunungan ditambang habis-habisan. Lalu ketika bencana datang, kita sibuk menyalahkan hujan. Astagfirullah, Setega itukah kita dengan Allah yang menurunkan hujan?

Mari jujur. Bencana ini bukan sekadar musibah, bukan sekadar takdir, dan bukan pula ujian.  Ini hasil paling nyata dari pemberian izin konsesi lahan tanpa batas, hutan sebagai penjaga air dicincang habis. Hulu sungai sebagai penyangga diubah menjadi ladang eksploitasi. Tanah kehilangan cengkeraman pohon. Lalu ketika air bah menerjang, siapa yang disalahkan? Apakah hujan? Atau cuaca ekstrem? Bukan! Ini murni kejahatan ekologis yang dilegalkan oleh kebijakan.

Dalam sistem sekuler Kapitalisme, politik dan bisnis adalah dua saudara kembar yang saling memelihara. Tidak ada yang gratis. Tidak ada kebijakan yang muncul tanpa kepentingan. Di atas kertas, negara adalah pengelola sumber daya. Di lapangan, korporasilah tuannya. Sistem rusak ini melahirkan penguasa zalim. Penguasa yang lebih takut kehilangan dukungan konglomerat daripada kehilangan rakyat.

Islam: Rekonstruksi Menyeluruh untuk Keselamatan Manusia dan Bumi

Di saat sistem sekuler kapitalis terus membiarkan alam dirampok, Islam sebenarnya sudah sejak awal mengingatkan. Bahkan jauh sebelum istilah “krisis ekologis” muncul. Allah menegaskan dalam Al-Quran ,”Telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia.” (TQS. Ar-Rum: 41).

Ayat ini bukan sekadar peringatan. Ini adalah prinsip. Kerusakan ekologis terjadi karena manusia mengabaikan hukum Allah. Dalam Islam, menjaga kelestarian lingkungan bukan pilihan, tapi buah keimanan. Orang beriman tidak mungkin merusak hutan, mencemari sungai, atau merampas ruang hidup rakyat.

Khilafah tidak menyerahkan hutan dan sungai kepada korporasi. Tidak ada izin konsesi untuk investor dan privatisasi hutan lindung. Mengapa? Karena hutan, air, dan energi adalah milik umum  tidak boleh dijual atau dikuasai segelintir orang. Ini hukum Allah, dengannya negara menghentikan akar perusakan, bukan hanya mengobati luka.

Dalam Khilafah, pencegahan adalah kewajiban, mitigasi dilakukan sebelum bencana terjadi,  para ahli dikerahkan untuk memetakan risiko, dana pencegahan disediakan dari Baitulmal, tanpa drama anggaran.

Negara tidak menunggu bencana untuk bergerak. Negara mencegah, bukan sekadar merespons. Hanya hukum Allah yang mampu meminimalisir banjir dan tanah longsor, Kapitalisme gagal mewujudkannya. Karena orientasinya adalah profit tanpa mempertimbangkan benar salah, baik buruk, apalagi halal haram.

Khalifah bukan boneka oligarki. Ia bertanggung jawab langsung kepada Allah maka wajib menjaga jiwa rakyat, menjaga kelestarian lingkungan,. Negara memastikan tata ruang berlandaskan syariat dan sains, melindungi kawasan hulu secara total, dan menindak tegas siapa pun yang merusak bumi.

Banjir dan longsor di Sumatra adalah alarm keras bahwa bumi tak lagi mampu menahan kerakusan dan ulah tangan manusia. Dan ini adalah cermin dari sistem yang diterapkan saat ini yakni sekuler Kapitalisme rusak dan merusak. Karena melalui sistem ini alam dihancurkan, negara abai, dan rakyat menjadi korban.

Saatnya berhenti membiarkan bencana menjadi rutinitas,  kembali pada sistem yang memuliakan manusia yakni sistem Islam yang memelihara bumi. Islam menawarkan jalan keluar dengan syariat.  Khilafah menjadi pelindung. Wallahu’alam bishshowab. [LM/ry].