Generasi Cerdas, Negara Kuat
Oleh Ummu Aqilla FM, S.Pd.
(Pemerhati Pendidikan dan Generasi)
LensaMediaNews.com, Opini _ Generasi cerdas tentu harapan kita semua, baik sebagai orang tua, guru, masyarakat bahkan negara. Sebab peradaban sebuah negara di masa akan datang tergantung pada generasi masa sekarang. Namun, jika kita berbicara seputar generasi cerdas, tentu ini sangat erat kaitannya dengan dunia pendidikan. Sehingga kita pun bisa menilai bagaimana generasi akan datang dari fakta pendidikan sekarang.
Benar bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara, namun faktanya tidak semua warga negara punya kesempatan yang sama dalam menikmati pendidikan yang berkualitas. Hampir di setiap jenjang pendidikan, hanya orang-orang dengan ekonomi lebih yang bisa menikmati pendidikan yang berkualitas. Sedangkan bagi yang ekonomi menengah dan ke bawah, syukur-syukur jika masih bisa bersekolah.
Hal ini salah satunya dikarenakan mahalnya biaya pendidikan. Sebenarnya berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah untuk menangani masalah pendidikan ini, seperti menggelontorkan dana BOS dan KIP bagi keluarga miskin. Uang BOS dan KIP ini ternyata hanya menjadi bantalan bagi ekonomi keluarga dan tidak sampai menghilangkan akar masalah kemiskinan dan ketimpangan dalam dunia pendidikan.
Pendidikan dan ekonomi keluarga masa sekarang memiliki hubungan yang sangat erat, ibarat dua sisi mata uang, antara satu dengan yang lain tidak terpisahkan. Misalnya, pendidikan yang berkualitas sebagian besar hanya bisa dirasakan oleh mereka yang ekonomi keluarganya di atas menegah, hal ini dikarenakan pendidikan memerlukan banyak biaya seperti transportasi, alat tulis, uang saku, biaya penginapan bagi mereka yang menempuh pendidikan di luar daerah, dan lain sebagainya.
Hal ini juga menjadi bukti bahwa pendidikan sebagai komoditas mahal yang tidak bisa diakses oleh seluruh rakyat. Selain bantuan berupa dana, pemerintah saat ini juga menggagas Sekolah Rakyat untuk anak orang miskin (kurang mampu) dan Sekolah Garuda Unggul untuk anak orang kaya (mampu) sebagai jalan tengah yang bersifat akomodatif.
Program-program kebijakan ini akan dinarasikan rezim sebagai upaya untuk pemerataan akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejatinya program ini hanyalah program populis yang tidak menyelesaikan akar masalah, hanya sekadar tambal sulam dalam sistem kapitalisme. Negara sekarang hanya sekadar memberikan bentuk tanggung jawabnya meski masih sangat jauh dari upaya terciptanya generasi cerdas yang akan menjadikan negara kuat. Sebab semua generasi tidak dapat mengecap dunia pendidikan.
Sangat jauh berbeda dengan Islam, yang memandang bahwa pendidikan adalah hak dasar anak bahkan hak-hak syar’i warga negara sebagaimana kesehatan dan keamanan. Tidak ada pemisahan atau perbedaan untuk akses pendidikan bagi anak orang kurang mampu dan anak orang kaya baik di kota maupun di daerah pinggiran yang jauh dari pusat kota. Artinya semua warga negara akan mendapatkan hak yang sama atas pendidikan, baik fasilitas, sarana dan pra sarana semuanya akan dijamin oleh pemerintahan dalam Islam dan ini sekali lagi tanpa memandang kaya atau miskin.
Negara secara langsung bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan dasar publik di mana negara sebagai penyelenggara sekaligus memenuhi pembiayaan dari Baitul Maal. Dalam Islam, pendidikan bukan untuk menyelesaikan masalah ekonomi negara. Namun, sistem ekonomi Islam justru diterapkan untuk menyokong sistem pendidikan.
Pendidikan Islam diselenggarakan untuk mencetak generasi berkepribadian Islam yang menguasai ilmu terapan serta dipersiapkan untuk mengagungkan peradaban Islam dan siap berdakwah dan berjihad ke seluruh penjuru dunia. Pendidikan Islam justru akan menjadi mercusuar dunia serta kiblat masyarakat internasional. Generasi muslim akan berperan sebagai penjaga dan pembentuk peradaban Islam yang mulia. Dan generasi yang akan menjadikan negara kuat hanya akan terwujud jika negara melakukan refleksi dan perannya secara penuh dalam dunia pendidikan. Wallahu’alam bishshawab
