Kemiskinan di Kalsel: Saatnya Pemerintah dan Masyarakat Bersinergi
Oleh Ummu Aqilla FM, S.Pd.
(Pendidik)
LensaMediaNews.com, Opini_ Sebagaimana diberitakan di halaman Radar Banjarmasin (16-06-2025), Kalimantan Selatan (Kalsel) menempati peringkat 2 nasional di bawah Bali sebagai provinsi berpenduduk miskin terendah di Indonesia. Di satu sisi mungkin sebagai warga Kalsel kita bangga karena masuk peringkat 2 berpenduduk miskin terendah dari 38 provinsi se-Indonesia, namun di sisi lain kita juga merasa miris, karena meski peringkat 2 berpenduduk miskin terendah ternyata jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan tidaklah sedikit.
Berbicara seputar kemiskinan tentu amat dekat dengan keberadaan kita yang merupakan bagian dari suatu daerah. Dan tentu saja pengkategorian miskin ini tidak asal-asalan, tapi dengan standar tertentu, seperti ketimpangan akses pangan dan air bersih di wilayah terpencil, tingkat pendididikan yang rendah, tingginya angka pengangguran, serta masih tingginya angka stunting di Kalimantan Selatan saat ini.
Ironisnya, Kalimantan Selatan merupakan provinsi kaya sumber daya alam, seperti batubara, hutan, kelapa sawit, dan perikanan, tetapi kekayaan itu tidak berdampak signifikan pada kesejahteraan rakyat. Sedangkan produksi tambang batu bara, Kalsel merupakan provinsi penghasil terbesar di Indonesia. PT Adaro Energy Tbk di Kabupaten Tabalong, PT Arutmin Indonesia di Satui, batulicin, Asamasam dan Kintab, PT Jhonlin Baramata di Tanah Bumbu, PT Bangun Banua Persada di Batu Licin serta Hasnor Group adalah 5 perusahaan besar tambang batu bara di Kalsel yang tentu saja hasil tambang batu baranya melimpah.
Kekayaan hutan di Kalsel sangat luas dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, seperti kayu yang bernilai ekonomi tinggi, baik kayu keras seperti meranti dan ulin, serta kayu lunak seperti sengon dan jabon. Kelapa sawit di Kalimantan Selatan, luasnya mencapai 64.632 hektare yang sebagian besar perkebunannya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar swasta, seperti PT Agro Astra Lestari Tbk., PT Smart Tbk., PTPN 13, Golden Agri Resources serta Hasnor Group.
Wilayah pesisir Kalsel juga memberikan potensi yang sangat besar, mencakup perikanan tambak dan budi daya komoditas utama seperti ikan air tawar, ikan laut, udang, dan berbagai jenis lainnya.
Melihat hal di atas, tentu kita bangga jadi bagian warga Kalsel, namun di sisi lain kita juga sedih karena di balik kayanya alam Kalimantan Selatan ternyata sebagian warganya masih hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Kalsel bukan semata-mata akibat bencana alam atau rendahnya etos kerja, melainkan produk dari sistem, yaitu pengaturan negara terhadap rakyatnya dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat masih belum optimal dijalankan.
Negara sekarang hanya sebagai fasilitator, seperti menjalankan program seperti bansos, BLT, dan pelatihan UMKM bersifat tambal sulam dan tidak merata atau tidak semua warga mendapatkan haknya, karena hanya sebagian yang mendapatkan bahkan kadang ada yang penyalurannya masih belum tepat sasaran. Sehingga wajar jika kemiskinan masih terjadi pada sebagian warga Kalsel, meskipun secara rata-rata masuk peringkat 2 terendah se-Indonesia.
Sebagai seorang muslim, patut bagi kita bercermin bagaimana sebenarnya Islam memandang masalah kemiskinan. Dalam Islam, kemiskinan bukan takdir sosial, tetapi problem yang wajib diselesaikan secara sistemik oleh negara. Khilafah, sebagai institusi pemerintahan Islam, memiliki perangkat ideologis, syar’i, dan administratif yang efektif untuk mengatasi kemiskinan. Di antaranya negara wajib menjamin kebutuhan pokok rakyat, mendistribusikan kekayaan secara adil, akan mengelola SDA sebagai milik umum bukan dijadikan milik swasta apalagi individu, serta menghapus sistem ribawi.
Untuk mewujudkan hal tersebut tentu tidak mudah, diperlukan kerjasama atau sinergi semua elemen masyarakat, mulai dari membentuk ketakwaan dalam tataran individu dan masyarakat, serta menerapkan aturan Islam secara kaffah dalam kehidupan oleh negara. Wallahu’alam bishshawab.
