Ketika Pemerintah Tak Cinta NKRI

Oleh: Muzsuke Abdillah

LensaMediaNews – Wamena tengah membara. Dikabarkan ratusan bangunan dibakar, termasuk kantor Pemda, PLN dan lain-lain. Banyak nyawa melayang akibat pembantaian sadis dengan cara dipukul senjata tajam atau dibakar. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai ratusan. Korbannya adalah orang-orang perantauan dan pribumi Papua juga.

Sontak hal ini menimbulkan keprihatinan dari masyarakat Indonesia. Bagaimana kami hanya tinggal diam, sedangkan bagi kami Papua adalah saudara? walaupun lokasinya di ujung timur Indonesia dan kami pun tak pernah ke sana. Tapi bagi kami, Papua adalah saudara setanah air yang harus dilindungi.

Oleh karena itu, menjadi hak kami untuk menuntut pada pemerintah untuk melindungi saudara-saudara kami di Papua. Pemerintah tidak boleh lupa dan lalai bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. Bukankah pemerintah sendiri yang menggembor-gemborkan bahwa kita harus cinta NKRI dan NKRI harga mati?

Sayangnya, pemerintah saat ini seperti lupa pada slogannya sendiri. Di saat Papua membara, di mana tugas pemerintah sebagai pelindung warganya? Bahkan kami hampir-hampir tak mendengar sepatah katapun keprihatinan dari penguasa untuk Papua.

Di sisi lain, media nasional pun seakan sejalan dengan pemerintah. Tak ada reportase besar-besaran meskipun di Papua tengah terjadi bencana kemanusiaan. Masyarakat masih dibuat terheran-heran. Sebetulnya apa yang sedang terjadi di Papua sampai-sampai memakan ratusan korban jiwa dan ribuan orang harus mengungsi?

Alih-alih mencoba mencarikan jalan keluar bagi Papua atau melaporkan situasi terkini dari Papua, media nasional malah menyuguhkan informasi Presiden yang tengah bersepeda bersama ibu negara. Jadi wajar jika rakyat menuntut. Papua sedang dibantai, bukan saatnya bersantai.

Namun semakin kita berharap, kita akan semakin tertampar oleh realita. Bahwa dalam pemerintahan yang menerapkan ideologi Kapitalisme, mereka tidak akan mau repot-repot memikirkan urusan Papua jika dirasa tak ada manfaatnya. Atau justru pemerintah akan sukarela melepas Papua karena tekanan dari asing.

Padahal Papua juga NKRI, kalau memang harga mati, harusnya jangan biarkan sedikitpun tanah Papua dikuasai asing. Jika pemerintah berdiam diri atas Papua, apakah ini berarti pemerintah kita tak cinta NKRI dan akan membiarkan saja Papua keluar dari Indonesia? sungguh, kami sebagai rakyat Indonesia tak menginginkan hal ini.

Kondisi ini berbeda sekali ketika sistem Islam yang diterapkan di bumi. Adalah Khalifah terakhir Turki Utsmani: Sultan Abdul Hamid II, ketika Theodore Hertzl meminta sepetak tanah Palestina darinya, ia menjawab: “Aku tidak akan melepaskan walaupun sejengkal tanah ini (Palestina) karena ia bukan milikku. Tanah itu adalah hak umat Islam, umat Islam telah berjihad demi kepentingan Palestina. Mereka telah menyiraminya dengan darah mereka.” (Republika 28/11/2017)

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memenuhi hak-hak rakyatnya dan menunaikan kewajibannya, bukan pemimpin yang bersantai di saat rakyatnya dibantai. Dan pemimpin yang seperti Sultan Abdul Hamid II hanya dilahirkan oleh sistem yang menerapkan aturan-aturan Allah secara menyeluruh, bukan dilahirkan oleh sistem buatan manusia yang bebas dimanfaatkan sesuka hati mereka.

Oleh karena itu, kita butuh penguasa yang menerapkan syariat Islam yang menyeluruh agar ia mampu menolong Papua. Karena Papua adalah saudara kami, tak peduli apapun agama mereka, tak peduli ras dan suku mereka, mereka punya hak untuk disejahterakan dan hanya Islam yang mampu membuatnya sejahtera.

Wallahu a’ lam biashowab.

[LS/Ry]