Mudik Lebaran Lancar Dampak Suksesnya Pemerintah?

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih

Institut Literasi dan Peradaban

LenSaMediaNews.Com, Opini–Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai arus mudik Lebaran 2025 paling lancar sejak tahun 2000. Kelancaran ini tidak hanya terjadi di Pelabuhan Merak, tetapi juga di wilayah Banten dan seluruh Indonesia.

Hal ini tidak terlepas dari kerja keras dan koordinasi berbagai pihak, terutama Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, jajaran kepolisian di berbagai daerah, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), PT ASDP Indonesia Ferry, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya. Mudik tahun ini juga mencerminkan perbaikan dalam strategi pengelolaan transportasi dan kesiapan aparat di lapangan (detikNews.com, 1-4-2025).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menilai, skema rekayasa lalu lintas berhasil mengurai kepadatan, sehingga arus mudik dan balik Lebaran tahun ini lebih lancar dibanding tahun lalu (metrotv.com, 6-4-2025).

Sementara Peneliti Institute Studi Transportasi (Instran) Ki Darmaningtyas memberi pendapatan yang berbeda. Bukan karena kebijakan pemerintah seperti work from anywhere (WFA) dan rekayasa lalu lintas yang efektif, namun akibat dampak efisiensi,  masyarakat tidak mudik  (ceposonline.com, 3-4-2025).

Ia mencontohkan, data mudik Lebaran 2024 terdapat 225.637 kendaraan roda empat yang menyeberang dari Pelabuhan Merak menjadi 225.400 pada arus mudik 2025 ini atau turun 0,1 persen.

Menurut Ki Darmaningtyas,  ASN muda yang masih punya tanggungan angsuran rumah dan kendaraan, pasti memilih tidak mudik, karena selama 3 bulan terakhir mereka tidak mendapatkan tambahan penghasilan, baik dari perjalanan dinas ataupun kegiatan seremonial, dan konsultansi. Sedang bagi kaum lansia, lebih dipengaruhi oleh berita-berita mengenai cuaca ekstrim.

Sektor swasta, banyak perusahaan melakukan PHK, seperti media massa dan industri tekstil. Hotel-hotel dan tempat tempat hiburan juga sepi penggunjung dan ini dampaknya pada turunnya kesejahteraan karyawan sehingga mereka tidak bisa mudik, mereka lebih baik menghemat pendapatnya untuk kelangsungan hidup berikutnya.

Belum lagi, ada data jumlah utang pinjaman online (pinjol) warga Indonesia naik menjelang Lebaran 2025. Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar , penyebabnya, tingkat konsumsi masyarakat di Indonesia saat bulan puasa Ramadan hingga menjelang Idulfitri cenderung tinggi dibandingkan bulan lainnya (okezone.com, 27-3-2025).

Padahal kredit macet pasti terjadi, banyak peminjam mengalami kesulitan dalam melunasi utang karena bunga yang tinggi, denda keterlambatan, dan praktik penagihan yang tidak etis dari beberapa perusahaan pinjol, baik yang legal maupun ilegal.

Bahkan muncul ancaman lain seperti stres, konflik interpersonal, hingga tindakan kriminalitas seperti bunuh diri. Pinjol ilegal semakin memperparah situasi dengan bunga yang tidak masuk akal dan praktik penagihan yang agresif (merdeka.com, 2-4-2025).

Arus Mudik Lancar Bukan Prestasi

Sungguh naif jika lancarnya arus mudik dan balik diapresiasi sebagai keberhasilan pemerintah bahkan prestasi. Artinya, pemerintah masih saja tak peka dengan keadaan riil masyarakat, yang terpaksa menahan rasa rindu tidak mudik tahun ini karena tekanan besarnya biaya yang dihadapi pasca Lebaran. Dan mereka miskin.

Sumber daya alam yang dimiliki negeri ini meski berlimpah nyatanya diobral ke asing dan Aseng sehingga tak mampu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri. Masyarakat menghadapi biaya pendidikan yang tinggi, padahal biaya hidup juga masih belum turun demikian juga dengan biaya kesehatan yang berbasis asuransi, kian mencekik.  Tabungan minim, pemerintah justru memaksakan pendapatan pajak terus digenjot sembari melontarkan ancaman sulitnya pengurusan administrasi.

Tidak adanya pemerataan kesejahteraan membuat arus urbanisasi meningkat setiap tahunnya. Kota terlihat lebih menjanjikan dibanding desa. Sehingga menjadikan budaya mudik setiap tahun tak pernah berkurang, pun masalah yang ditimbulkan saat arus mudik dan balik berlangsung. Sementara persiapan pemerintah dari tahun ke tahun ala kadarnya.

Sampai kapan penderitaan ini akan terus dialami rakyat di negeri berjuluk Zamrud Katulistiwa? Solusinya adalah mengganti sistem batil ini, Kapitalisme-Demokrasi yang asasnya sekular dengan sistem Islam. Hanya dalam Islam, kesejahteraan merata dan adil, sebab, penguasa dalam Islam tak boleh menerapkan selain syariat ketika mengatur urusan rakyatnya.

Rasulullah Saw berdoa, “Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara yang benar, dan keluarkan (pula) aku dengan cara yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong.” (TQS al-Isra’ 17: 80). Kekuasaan “yang menolong” adalah kekuasaan yang mampu menegakkan Islam.

Imam Ibnu Katsir, seraya mengutip Qatadah (w. 117 H), saat menjelaskan frasa “kekuasaan yang menolong”, menyatakan: “…(yakni kekuasaan) untuk membela Kitabullah, menerapkan hukum-hukum-Nya, melaksanakan berbagai kewajiban dari-Nya dan menegakkan agama-Nya.” (Ibnu Katsir, Tafsîr al-Qur’ân al-Azhîm, 5/111). Wallahualam bissawab. [LM/ry].