Pejabat Arogan Rakyat Jadi Korban

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih

Institut Literasi dan Peradaban

LenSaMediaNews.Com–Satu bukti arogansi penguasa, rakyatlah yang menjadi korban. Viral Bupati Pati yang bernama Sudewo menghadapi protes seorang warga yang menolak wacana kenaikan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250 persen secara kasar, seolah rakyat yang meminta keadilan adalah musuh penguasa (detiknews.com, 7-9-2025).

Namun jika dicermati kalimat Bupati berikut ini akan tampak jelas potret mengenaskan zalimnya pejabat yang terus menekan rakyat hingga menuntut keadilan pun layaknya unta masuk lubang jarum. “Siapa yang akan melakukan aksi, Yayak Gundul? Silakan lakukan, jangan hanya 5.000 orang, 50 ribu orang suruh mengerahkan saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan tetap maju dan saya instruksikan semua aparatur pemerintah Kabupaten Pati tidak boleh bargaining apa pun dengan Yayak Gundul. Silakan kalau ada pihak pihak yang mau demo silakan. Saya tidak akan gentar, tidak akan mundur satu langkah.”

Koordinator Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Isdiyanto, mengamankan donasi untuk aksi 13 Agustus 2025 yang terus berdatangan. Menurutnya ini bukti masyarakat Pati mendukung aksi demo yang rencananya akan dihadiri ribuan massa (detik.com, 9-8-2025).

Tak lama kemudian, kebijakan itu dibatalkan, Bupati Sudewo mengatakan keputusan ini ia ambil setelah mencermati situasi dari kondisi dan mengakomodir aspirasi yang berkembang, artinya dengan pembatalan kenaikan ini berarti tarif pajak kembali sesuai dengan biaya PBB-P2 tahun 2024. Dan jika masyarakat tetap mengadakan demo setelah kebijakan terbarunya, artinya aksi itu ada yang menunggangi.

Pajak Instrumen Penting Kapitalisme

Sungguh tak terpuji jika ada penguasa yang begitu arogan, seolah rakyat adalah beban dan harus membayar kompensasi jika ingin hidupnya sejahtera. Semena-mena menarik pajak, dengan alasan akan dialokasikan kepada pembangunan infrastruktur yang akan semakin memudahkan rakyat.

Bagaimana rakyat tidak jengah sehingga terbetik untuk demo, kesejahteraan tak kunjung terwujud, hidup rakyat tetap sulit, sementara mereka yang elit bergelimang kemewahan dan berbagai previle. Lupakah mereka jika gaji para pegawai negara itu berasal dari keringat dan darah rakyat yang mereka peras? Bisa-bisanya begitu arogan, seolah rakyat adalah budak yang hanya pantas disiksa.

Sistem Kapitalisme yang diterapkan negeri ini memang sangat zalim. Alih-alih mewujudkan kesejahteraan rakyat, malah menambah beban rakyat dengan pungutan pajak yang tarifnya kian tinggi. Segala sesuatu dijadikan obyek pajak, termasuk penjualan makanan dan minuman yang menggegerkan Pati, kenaikannya hingga 250 persen. Alasan klise yang digunakan penguasa adalah untuk pembangunan.

Hal ini terjadi disebabkan akses negara kepada potensi strategis sangat terbatas. Atas nama investasi dan hilirisasi para pengusaha bermodal besar mendapatkan hak eksploitasi tanpa batasan saat mengelola sumber daya alam yang sejatinya hak milik rakyat.

Mengapa negara begitu loyal kepada para investor? Dalam Sistem Kapitalisme, peranan negara hanya regulator ( pembuat kebijakan) bagi para permodalan besar ini, dikarenakan, para permodalan besar itu adalah penyandang dana terbesar bagi majunya para pemimpin negeri saat pemilihan umum. Hubungan simbiosis mutualisme inilah yang mengikat penguasa dan lupa rakyatnya.

Dampaknya jelas kepada nasib rakyat, pendidikan menjadi mahal, demikian pula biaya kesehatan. Lapangan pekerjaan menyempit, dikarenakan investasi seringkali satu paket dengan tenaga kerja asingnya. Maka, pertumbuhan ekonomi melemah, karena daya beli masyarakat juga melemah.

Islam Tak Paksakan Pajak Sebagai Pendapatan Utama

Sangat berbanding terbalik dengan pengaturan Islam. Pajak atau  Dharibah bukanlah unsur utama pendapatan negara. Pajak akan ditarik kepada rakyat jika keadaan kas Baitulmal dalam keadaan kosong. Itu pun secara bertahap, pada orang kayanya saja, kemudian jika masih belum cukup untuk pembiayaan kebutuhan negara semisal gaji pegawai maka akan ditarik kepada setiap warga negara hingga kebutuhan terpenuhi dan tidak secara terus-menerus sepanjang tahun.

Negara memiliki Baitulmal yang berisikan tiga pendapatan utama, yaitu kepemilikan umum, kepemilikan negara yang keduanya dirinci lagi menjadi 12 pos ditambah pendapatan dari zakat. Baik pemasukan maupun pengeluaran sesuai dengan hukum syara, artinya harta yang tersimpan di Baitulmal halal, tidak berbasis riba. Tentu menjadi berkah. Dan memang, sepanjang sejarah pemerintahan Islam kejahatan bisa diitung.

Sebab, hukum dalam negara Islam adalah syariat yang berasal dari Sang Khalik bukan berasal dari hawa nafsu manusia. Maka, apakah hukum jahiliyah yang lebih baik bagimu? Tantangan Allah jelas harus kita pertimbangkan, jika pelanggaran terus kita lakukan, sanggupkah kita menghadapi pengadilan Allah di akhirat kelak? Wallahualam bissawab. [LM/ry].