Saat Air Naik, Siapa yang Menjagamu?

Oleh Nadisah Khairiyah

LensaMediaNews.com, Opini_ Ketika bencana datang, kita butuh lebih dari sekadar simpati. Kita butuh negara yang benar-benar melindungi.

Bencana Tidak Pernah Memilih, Tapi Sistem Iya

Air tidak pernah bertanya siapa yang akan disapu. Ia datang, naik, dan menenggelamkan apa saja yang ada di hadapannya. Rumah, sekolah, sawah, bahkan kenangan.
Saat banjir melanda Sumatra sejak akhir November, rakyat hanya berharap satu hal: ada yang menjaga mereka.
Pemerintah menyatakan bencana telah tertangani. Kalimatnya terdengar optimis. Namun di balik itu, realitas di lapangan berkata lain. Banyak wilayah belum tersentuh bantuan. Akses terputus. Logistik tersendat. Koordinasi melemah.

Di daerah terpencil, sebagian warga berjalan kaki berhari-hari demi makanan. Ada yang bertahan di reruntuhan rumahnya tanpa kepastian. Bahkan, sebagian dilaporkan wafat bukan karena derasnya air, tetapi karena lapar yang tak tertolong.
Bencana memang ujian. Namun ada dua pertanyaan penting, ‘mengapa bencana terjadi?’ dan juga ‘apakah negara hadir sebagai pelindung?’

Ini Bukan Sekadar Banjir, ini Soal Cara Negara Memandang Rakyat

Bencana alam mungkin tak selalu bisa dicegah. Namun penderitaan akibat bencana hampir selalu bisa dikurangi jika negara berpihak dengan sungguh-sungguh.
Masalahnya, banyak pemimpin hari ini tidak lagi memandang kekuasaan sebagai amanah. Kekuasaan berubah menjadi alat transaksi. Jabatan diraih dengan biaya besar, lalu dijaga dengan kepentingan.

Di sinilah rakyat sering tersisih.
Dalam sistem demokrasi kapitalistik, penguasa kerap terikat pada pemilik modal. Mereka yang mendanai politik menuntut balasan: izin dipermudah, hukum dilonggarkan, kerusakan alam ditoleransi. Hutan digunduli secara legal. Lingkungan rusak atas nama investasi.

Ketika banjir datang, yang pertama kali tenggelam adalah rakyat kecil. Ironisnya, hingga kini hampir tak ada korporasi besar yang benar-benar dimintai pertanggungjawaban. Hukum terasa kuat ke bawah, rapuh ke atas.
Anggaran kebencanaan pun mencerminkan hal yang sama. Alokasi yang minim menunjukkan bahwa keselamatan rakyat belum menjadi prioritas utama. Ini bukan sekadar soal angka, melainkan soal keberpihakan.

Aturan Allah: Bukan Beban, tapi Bentuk Cinta

Islam memandang kepemimpinan dengan cara yang sangat berbeda. Kekuasaan bukan hadiah, melainkan tanggung jawab berat yang akan dipertanggungjawabkan hingga akhirat.

Negara dalam Islam berdiri untuk satu tujuan utama: mengurus urusan rakyat (ri’âyah syu’ûn al-ummah).
Dalam sistem Islam (Khilafah), penanganan bencana bukan pilihan kebijakan, melainkan kewajiban syar‘i. Negara tidak boleh bersembunyi di balik prosedur, apalagi menyerahkan keselamatan rakyat pada pasar atau donasi semata.

Anggaran negara disusun berdasarkan hukum Allah. Seluruh potensi Baitul Mal diarahkan untuk menyelamatkan rakyat. Jika belum cukup, negara wajib memungut dharîbah dari kaum Muslim yang mampu bukan untuk proyek mercusuar, tetapi untuk menyelamatkan nyawa.
Inilah wajah kasih sayang Allah: aturan yang tidak membiarkan manusia dibiarkan sendirian dalam krisis. Syariah hadir untuk memastikan negara bertanggung jawab, bukan sekadar berempati.

Negara yang Bergerak, Bukan Sekadar Mengimbau

Islam tidak menjadikan solidaritas sebagai slogan kosong. Negara mengorganisasi masyarakat untuk saling menolong secara nyata dan terarah.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Seorang Mukmin bagi Mukmin lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan.”
(HR al-Bukhari dan Muslim)

Negara memastikan makanan tersedia, layanan kesehatan berjalan, tempat tinggal darurat aman, serta infrastruktur dipulihkan. Semua dilakukan cepat dan adil, bukan karena tekanan opini publik, tetapi karena takut melanggar amanah Allah.
Allah SWT berfirman:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian menetapkannya dengan adil.”
(TQS an-Nisa’ [4]: 58)

Pemimpin itu Penjaga, Bukan Sekadar Pejabat

Rasulullah ﷺ menegaskan:
“Imam adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.”
(HR al-Bukhari dan Muslim)

Hadis ini membongkar logika kekuasaan hari ini. Pemimpin bukan elite yang dilayani, tetapi manusia yang paling berat tanggung jawabnya. Karena itu, Islam menolak sistem hukum yang lahir dari kepentingan manusia semata. Allah SWT berfirman:
“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi kaum yang yakin?”
(TQS al-Maidah [5]: 50)

Tanpa syariah, negara akan terus gagap menghadapi krisis. Dengan syariah, negara berdiri sebagai pelindung sejati.

Kita Semua Ingin Dilindungi

Setiap orang termasuk generasi muda ingin hidup aman. Ingin tahu bahwa saat krisis datang, ada sistem yang menjaga mereka.
Islam tidak menawarkan utopia. Islam menawarkan aturan yang memaksa negara bertanggung jawab. Inilah rahmat Allah yang sering disalahpahami sebagai beban.
Ketika syariah ditegakkan secara menyeluruh, negara hadir bukan sebagai penonton, melainkan sebagai penjaga.
Dan bukankah itu yang kita harapkan saat air mulai naik?

Hikmah
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian… dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian benci dan mereka membenci kalian.”
(HR Muslim)

Wallâhu a’lam bi ash-shawâb.