Sistem Zonasi Membuat Orang tua Bingung

Sistem Zonasi Membuat Orang tua Bingung

Oleh : Zhiya Kelana, S.Kom

(Aktivis Muslimah Aceh)

LenSaMediaNews.com – Ketua DPR Puan Maharani turut menyoroti proses Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2023 yang diwarnai banyak kecurangan. Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi sistem PPDB tersebut. Puan mendorong evaluasi dilakukan karena adanya manipulasi data kependudukan untuk memanfaatkan jalur afirmasi atau sistem zonasi.

“Jika dilihat dari satu sisi, kejadian manipulasi data kependudukan ini terjadi akibat jumlah sekolah tidak berbanding lurus dengan jumlah calon peserta didik,” kata dia dalam keterangannya, Sabtu, 14 Juli 2023.  (Tempo.co)

Ombudsman menemukan adanya anak pejabat dan anak pengusaha besar yang menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) untuk masuk sekolah negeri saat pendaftaran peserta didik baru atau PPDB 2023 di Banten. Temuan itu didapat Ombudsman perwakilan Banten selama mengawasi pelaksanaan PPDB 2023 di tingkat SD/MI, SMP/MT, SMA/SMK/MA dan SKh.

“Didapati pula calon siswa dengan status anak pejabat dan pengusaha besar yang mencoba mendaftar melalui jalur afirmasi menggunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM),” kata Kepala Ombudsman perwakilan Banten, Fadli Afriadi dalam keterangan tertulisnya kepada beritasatu.com, Rabu (12/7/2023).

Keresahan orang tua untuk memberikan pendidikan yang baik dan berkualitas di negeri ini, rasanya hanya sebuah mimpi. Sudahlah sekolah negeri sangat sulit untuk dimasuki karena faktor zonasi, umur dan biaya pendaftaran yang mahal padahal belum tentu sekolah itu berkualitas, malah orang tua terpaksa memasukkan anaknya ke sekolah swasta dengan alasan dari pada anak tidak sekolah. Sungguh amat kejam sistem ini, di negeri sendiri kita sangat dizalimi. Yang harusnya pendidikan diberikan secara gratis, berkualitas dan paling bagus, nyatanya di sanalah tempat mereka menjadikan proyek diatas derita kaum miskin.

Kisruh PPDB di berbagai tempat menjadi bukti tidak tepatnya kebijakan yang ditetapkan. Apalagi sampai mendorong masyarakat berbuat curang demi bisa masuk sekolah yang dikehendaki, yang berarti juga menggambarkan gagalnya sistem pendidikan dalam menghasilkan individu berkepribadian Islam.

Buah dari kapitalisme ini sangat busuk aromanya, sekolah nyatanya tidak bisa melahirkan generasi yang baik adabnya, yang soleh. Malah sebaliknya kita melihat perilaku murid yang jauh dari adab, berperilaku buruk. Mereka juga mencontoh dari para orang tuanya ketika melihat mereka melakukan kecurangan demi bisa memasukkan anak ke sekolah favorit dengan membayar kursi atau dengan melobi para penjabat terdekat. Seolah ingin menggambarkan betapa mudah bagi mereka untuk melakukan sesuatu jika punya sedikit kelebihan harta atau kuasa. Sehingga membuat anak-anak cenderung mengikuti langkah yang sama seperti mereka. Tanpa melihat bagaimana prosesnya untuk mendapatkannya tidak secara instan tapi butuh usaha.

Sistem zonasi ini dilakukan pemerintah dengan maksud yang baik, tetapi nyatanya di lapangan tidaklah semudah itu. Banyak sekolah yang kemudian tutup karena tidak punya murid, bukan karena sekolah favoritnya atau pun bukan sekolah yang melahirkan siswa yang berprestasi. Sekolah negeri seolah kalah saing dengan sekolah swasta yang punya kualitas. Namun pastinya harus merogoh kocek lebih mahal. Kenyataan ini menyiratkan sistem kapitalis ingin menyingkirkan kita dengan cara bersaing tidak sehat. 

Ini berbeda dengan pendidikan Islam di masa Daulah, yang mengutamakan pendidikan berkualitas, terbaik sehingga membuat orang kafir pun terpesona. Pendidikan dalam Islam adalah tanggungjawab negara, dan berlaku adil untuk semua rakyat. Termasuk kewajiban Negara menyediakan sarana pendidikan yang berkualitas, gratis dan mudah diakses oleh semua peserta didik.

Wallahu ‘alam bishowwab.