Stok Beras Melimpah, Rakyat Tetap Sulit
Oleh Yumna Nur Fahiimah
LensaMediaNews.com,Opini_ Harga Beras terus mengalami kenaikan di beberapa kabupaten/kota. Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS (Badan Pusat Statistik) Pudji Ismartini mengungkapkan, saat ini beras menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga. Pada pekan pertama di bulan Juni 2025, terdapat 119 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras, jumlah ini mengalami penambahan pada pekan kedua bulan Juni 2025 sebesar 14 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan, menjadi 133 kabupaten/kota.
“Beberapa komoditas jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harganya meningkat dibandingkan dengan minggu sebelumnya, yaitu di antaranya adalah komoditas bawang merah, beras, kemudian juga cabai merah, cabai rawit, dan juga daging ayam ras, kata Pudji. (Ekonomi.bisnis.com, 16/6/2025)
Beras berkualitas medium dan premium berada di atas harga eceran tertinggi (HET) secara nasional selama berbulan-bulan lamanya. Menurut Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menyebut bahwa kondisi ini terjadi salah satunya disebabkan karena gabah/beras diserap oleh Bulog dalam jumlah yang besar dan menumpuk di gudang Bulog.
“Beras ditumpuk terus di gudang hingga bisa diklaim sebagai stok terbesar sepanjang sejarah. Apa gunanya buat rakyat dan publik stok besar tapi harga melampaui HET?” kata Khudori. (Ekonomi.bisnis.com, 17/6/2025).
Kebijakan sistem kapitalisme saat ini dalam mengelola beras yang mewajibkan Bulog menyerap gabah petani dalam jumlah besar justru membuat penumpukan stok di gudang, suplai beras ke pasar menjadi terganggu dan harga beras naik. Hal ini menjadikan pangan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan demi keuntungan.
Kenaikan harga ini jelas berdampak negatif bagi masyarakat. Penduduk yang memiliki penghasilan menengah ke bawah mengalami kesulitan mendapatkan beras yang layak makan. Kenaikan harga beras berdampak pula pada kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya. Upaya yang dilakukan untuk menormalisasi harga beras saat ini terus dilakukan, seperti rencana kebijakan impor beras dan pelaksanaan operasi pasar. Namun nyatanya harga pangan tidak kunjung turun.
Terjadinya tumpang tindih solusi hingga tidak menyelesaikan masalah, sejatinya memperlihatkan kelemahan negara dalam menjaga kedaulatan pangan. Saat ini, negara hanya menjadi regulator yang menjalankan regulasi namun minim dalam pemenuhan dan penjagaan distribusi pangan. Alhasil, rakyat miskin menjadi korban fluktuasi harga.
Dalam Islam, negara sangat memperhatikan masalah pangan karena merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Syariat Islam mewajibkan kepala negara (Khalifah) untuk menyediakan kebutuhan pokok yang berkualitas dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat.
Dalam Islam, negara tidak hanya memperkirakan kecukupan jumlah stok pangan, tetapi memastikan kebutuhan setiap individu dapat terpenuhi dan terdistribusi dengan baik. Negara juga memiliki kebijakan dalam negeri untuk mewujudkan ketahanan pangan, mengatur distribusinya dengan memotong rantai distribusi hingga dapat meminimalkan biaya. Alhasil, harga bahan pokok tidak akan naik jauh.
Pelaksanaan dan pengawasan yang didasari pada syariat, akan menindak dan memberi sanksi tegas bagi pelaku kecurangan, sehingga tidak ada yang berani berlaku curang. Semua dilakukan semata karena dorongan iman kepada Allah SWT dan hanya negara yang berlandaskan Islamlah yang dapat mewujudkannya.
Wallahu a’lam bishshawab
