Board of Peace: Cermin Ketidakberdayaan Penguasa Muslim

Oleh: Anisa Rahmi Tania

LensaMediaNews.com, Opini_ Setelah media tanah air disibukkan dengan pemberitaan berbagai bencana, mata dan telinga masyarakat teralihkan pada keputusan Presiden RI yang menuai pro-kontra. Keputusan tersebut ialah bergabungnya RI ke dalam Board of Peace bentukan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat.

Dilansir dari media tirto.id (12/2/2026), tepat 15 Januari lalu Donald Trump mengesahkan dewan yang dinamai Board of Peace. Dewan ini disebutkan untuk mencapai perdamaian atas konflik yang terjadi di Gaza, Palestina. Setidaknya delapan negara muslim telah bergabung dan melakukan penandatanganan Piagam Board of Peace pada 22 Januari 2026 di Swiss, termasuk Indonesia.

Kejanggalan Board of Peace

Konon, Board of Peace ini adalah jalan menuju tercapainya perdamaian di Palestina. Akan tetapi, publik dibuat mengernyitkan dahi karena banyak kejanggalan dalam butir-butir Piagam dewan ini. Di antaranya tidak ada butir atau pasal yang membahas tentang upaya mewujudkan kemerdekaan Palestina. Setiap dari negara yang menjadi anggota lembaga ini diharuskan membayar kontribusi sebesar 1 miliyar dolar (setara dengan Rp16,7 triliun). Dana tersebut tidak jelas diperuntukan bagi Gaza atau apa. Seandainya untuk pembangunan infrastruktur Gaza pun, terlihat begitu aneh karena yang melakukan pengrusakan dan kejahatan perang adalah Zionis Yahudi, lantas mengapa perbaikan dan pembenahan diserahkan kepada negara lain?

Sementara, Trump sebagai ketua dari Dewan memiliki kewenangan dalam membentuk tim eksekutif untuk rencana pembangunan Gaza. Dalam pasalnya pun tidak ada pembahasan terkait hukuman bagi penjahat perang atau bentuk pertanggungjawabannya. Lantas dengan bangga Trump merasa punya kekuatan untuk merealisasikan the New Gaza. Maka, dewan yang ia buat seharusnya bukanlah Board of Peace, tetapi board of piece. Dia inginkan tanah Gaza untuk dia kuasai. Dia bantu Zionis menduduki seluruh tanah Palestina dengan akal liciknya, karena kerugian perang telah nyata membuat perekonomiannya defisit.

Ketidakberdayaan Penguasa Muslim

Selain Indonesia, beberapa negara muslim yang bergabung dalam BoP ialah Arab Saudi, Turki, Yordania, Mesir, dan lain-lain. Banyak pihak yang menyesalkan keputusan ini karena nyatanya Piagam BoP tidak sedikitpun memberikan jaminan atas terwujudnya perdamaian di Gaza. Akan tetapi, keputusan aneh seperti ini tidak terjadi kali ini saja. Palestina telah terjajah puluhan tahun lamanya. Nyatanya, negara-negara muslim di dunia memang tidak bisa lebih jauh dari kecaman dan hujatan. Setelah lalu, hanya mendesak PBB berbuat sesuatu. Lagi dan lagi semua hanya retorika dan kemarahan di depan podium.

Kini saat Trump membuat gebrakan baru, para penguasa muslim pun tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah cermin dari ketidakberdayaan para penguasa muslim. Ketidakberdayaan yang tercipta karena penyakit wahn, cinta dunia dan takut mati. Ketidakberdayaan karena senantiasa melakukan kalkulasi akan dampak menyalahi keinginan sang adidaya.

Mereka tidak lagi melibatkan Rabbnya dalam bertindak. Tidak pula mengingat akhirat dalam mengambil keputusan. Setiap keputusan yang diambil hanya memperhitungkan kepentingan pribadi dan golongan.

Solusi Nyata Perdamaian Palestina

Saat Trump dan para penguasa muslim sibuk dengan Piagam di Swiss, masyarakat Gaza masih sibuk dengan bom Zionis Yahudi. Gencatan senjata yang berulang kali disepakati, berulang kali pula dikhianati Zionis Yahudi tanpa rasa malu. Menampakan wajah penipu yang buas di hadapan dunia.

Akan tetapi, lagi-lagi dunia menutup mata. Para penguasa dunia malah duduk berdialog dan membuat dewan tanpa memperhatikan apa yang tengah terjadi saat ini di Gaza. Jika memang dewan tersebut untuk perdamaian di Gaza, mengapa pelanggaran gencatan senjata tidak dituntaskan saat itu juga sehingga tidak lagi memakan korban jiwa?

Hal tersebut sudah telah nyata memperlihatkan dewan tersebut pada dasarnya tidak memihak Gaza dan Palestina. Dewan tersebut lebih pada sikap manut pada AS, sang adidaya. Tidak ada sikap tegas para penguasa muslim terhadap AS yang notabene membela habis-habisan Zionis. Ketidakberanian para penguasa muslim, mencerminkan mereka mencari aman atas kebiadaban Zionis dan AS di bumi Gaza, Palestina.

Melihat realita di atas, jelaslah bahwa Palestina harus dibebaskan melalui kekuatan militer, yakni jihad. Bukan dengan dialog dan kesepakatan. Jihad fii sabilillah sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah saw dan para khalifah setelahnya. Jihad ini harus dilaksanakan oleh institusi negara yang menjadikan Islam sebagai ideologinya. Hanya dengan begitu, Jihad akan tegak. Kaum Muslim pun akan bersatu bergerak dalam satu kepemimpinan. Sehingga, bukan hanya Palestina yang akan terselamatkan, tetapi juga umat Islam yang terlunta-lunta menghadapi kezaliman para penguasa di negeri-negeri mereka.
Wallahu’alam