Angka Kematian Ibu Tinggi, Pelayanan Negara Setengah Hati
Oleh: Siti Aminah
Opini_LenSa Media News_Ibu yang mengandung dan melahirkan anak tentu kepulangannya dirindukan dan disambut bahagia oleh keluarga. Suka cita dengan bertambahnya keluarga baru. Namun akan sangat menyedihkan jika ternyata ibu dan atau anaknya yang dilahirkan tersebut justru berpulang kehadiratNya atau meninggal dunia.
Fenomena kematian bayi dan atu ibu sangat mengkhawatirkan. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia tertinggi se-Asia Tenggara, setara dengan kematian 1 ibu tiap 25 menit. (Koranindopos, 21-4-2026).
Sebut saja angka kematian ibu di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua juga masih sangat tinggi. Yakni 317 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut masih terbilang tinggi jika dibandingkan di wilayah Jawa – Bali, yakni ada 114 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Dengan kata lain kesenjangan antara wilayah masih sangat lebar, bahkan hampir tiga kali lipat. (Bloombergtechnoz, 6-5-2026).
Kondisi ini tidak sejalan dengan jumlah dokter kandungan (obgyn) secara nasional yang surplus. Ketersediaan 5.126 dokter dengan kebutuhan 4.695 dokter. Hal ini disebabkan karena penempatan dokter yang tidak merata, dokter obgyn terkonsentrasi di kota-kota besar, sedangkan di daerah masih sangat minim. Kondisi diperparah dengan penanganan fasilitas kesehatan yang lambat serta tidak lengkap di daerah. (Kompas.id, 4-6-2026).
Negara Gagal Melindungi Nyawa Ibu
Angka kematian ibu yang tinggi merupakan indikator gagalnya negara dalam melindungi nyawa ibu. Kematian ibu akan berdampak serius dan berkelanjutan, misalnya resiko stunting, putus sekolah, trauma psikologis anak dll.
Kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harusnya dipenuhi oleh negara. Sayangnya dalam kapitalisme kesehatan dijadikan komoditas untuk mencari keuntungan semata bukan untuk pelayanan kepada rakyat. Rumah sakit dan dokter bergerak di kota besar karena pasiennya banyak dan biaya jasanya mahal. Sementara di 3T BPJS kecil dan fasilitas kurang sehingga pasien sedikit.
Selain itu kapitalisme juga hanya peduli pada jumlah nakes dan abai dalam penempatan dan pemerataannya yang berakibat jumlah dokter obgyn surplus namun tidak mampu menjangkau semua ibu bahkan di wilayah 3T. Dengan kata lain, banyaknya jumlah dokter saja tidak mampu menyelesaikan masalah. Karena dalam sistem kapitalisme saat ini, negara hanya sebagai regulator bukan pengurus rakyat.
Meskipun penempatan dokter juga merupakan penyebab langsung tingginya AKI, tapi sebenarnya akar permasalahannya lebih sistemik yakni tidak adanya jaminan pemerataan kesejahteraan dan infrastruktur kesehatan (faskes, rumah sakit, dokter, perawat, bidan dll.).
Islam Solusi atas Ketimpangan
Dalam Islam, pendidikan, keamanan dan termasuk kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara. Dan Islam melalui negara tidak pandang bulu, baik kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, tidak pula dilihat karena perbedaan agama, suku dsb, tetapi semua yang menjadi warga negara nya.
Sebagaimana hadits yang artinya:
“Imam itu pengurus, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya” (HR. Bukhari ).
Negara dengan sistem Islam, seluruh masyarakat akan mendapatkan hak yang sama dalam mengakses pelayanan kesehatan dengan mudah. Sehingga tidak boleh ada daerah yang kekurangan dalam pelayanan kesehatan. Negara juga akan membangun infrastruktur yang memadai untuk memudahkan masyarakat.
Selain itu, negara dalam sistem Islam juga akan membiayai sektor kesehatan secara menyeluruh dari baitu mall atau kas negara, sehingga seluruh rakyatnya akan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis dan mudah. Inilah sebabnya layanan kesehatan dapat diperoleh dengan mudah oleh rakyatnya. Tidakkah kita merindukan nya?
Wallahu ‘alam bishshowab
(LM/Sn)
