Buruknya Layanan Kesehatan, Urgensi Perbaikan
Oleh: Yuke Octavianty
Forum Literasi Muslimah Bogor
LenSaMediaNews. Com–Kabar menyedihkan terkait kesehatan, datang dari Jayapura. Namanya Irene Sokoy. Ibu ini dilaporkan meninggal bersama bagi dalam kandungannya. Kejadian ini terjadi setelah Irene dibawa ke empat rumah sakit di Jayapura tanpa mendapatkan penanganan medis yang memadai pada 16 November 2025 lalu.
Menyoal insiden tersebut, Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri meminta maaf dan menyampaikan kejadian ini terjadi karena kelalaian jajaran pemerintahan di Papua (detiknews.com, 23-11-2025). Dari kejadian ini baru diketahui bahwa banyak perlengkapan dan peralatan rumah sakit terabaikan dan tidak ada pemeliharaan. Gubernur berjanji akan mengevaluasi dan mengganti jajaran direktur rumah sakit. Layanan kesehatan pun dijanjikan akan diperbaiki demi layanan yang optimal kepada seluruh lapisan masyarakat.
Refleksi Sistem Buruk
Penolakan rumah sakit terhadap layanan kesehatan masyarakat menjadi bukti kuat betapa rusaknya sistem layanan kesehatan di tengah kehidupan masyarakat.
Masalah kesehatan di Indonesia masih menjadi masalah yang serius. Fasilitas dan tenaga medis tidak merata, biaya layanan tinggi, dan akses terbaik hanya mampu dinikmati kelompok tertentu saja. Pemerataan layanan, nihil dirasakan. Tengok saja, wilayah ujung timur Indonesia salah satu wilayah yang terlalu sering terabaikan.
Pemerintah memang menyediakan program layanan jaminan kesehatan, namun sayang prosedurnya kerap rumit dan birokratis. Banyak pasien harus melalui tahapan panjang yang sulit dan menunggu lama untuk tindakan medis mendesak.
Sektor kesehatan pun semakin dikomersialisasi. Banyak fasilitas berorientasi pada profit sehingga masyarakat semakin dirugikan. Nyawa kian tidak berharga, dan disandingkan dengan nilai materi yang tak seberapa.
Kerusakan tata kelola ini muncul dari paradigma yang keliru. Kebijakan lebih mengikuti kepentingan bisnis para kapitalis, bukan kebutuhan rakyat. Negara hanya bertindak sebagai regulator, jauh dari esensi melayani rakyat. Anggaran pun sering lebih mengarah pada kepentingan korporasi daripada akses kesehatan untuk rakyat kecil. Terlebih di wilayah terpencil.
Kesehatan dalam Islam
Dalam Islam, kesehatan adalah kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi negara tanpa syarat apapun. Pemimpin merupakan penanggung jawab urusan rakyat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Pemimpin adalah pengurus dan bertanggung jawab atas rakyatnya.” (HR. Bukhari).
Sistem Islam menjadikan kesehatan sebagai prioritas. Negara menyediakan fasilitas layak, membiayai layanan, dan mengelola sumber daya dengan amanah. Biaya kesehatan tidak boleh membebani rakyat karena negara wajib menjaga nyawa setiap warganya. Layanan kesehatan bukan komoditas, tetapi amanah untuk melindungi kehidupan.
Pada masa kejayaan Islam, kesehatan menjadi tanggung jawab negara. Pada masa Rasulullah SAW., negara menugaskan tabib (dokter) untuk merawat rakyat, bahkan Rasulullah SAW. mendatangkan dokter bagi sahabat yang sakit.
Pada masa kekhilafahan Abbasiyah, sektor kesehatan berkembang pesat. Rumah sakit (bimaristan) berdiri di kota besar dan berfungsi sebagai pusat pengobatan, pendidikan, dan riset. Tidak hanya di kota besar, layanan rumah sakit keliling juga menjadi layanan yang masyhur pada masa ini.
Cakupan layanan hingga ke wilayah-wilayah pelosok dengan mengedepankan optimasi layanan. Semua layanan diberikan gratis tanpa memandang status sosial atau agama. Salah satunya layanan kesehatan untuk ibu hamil dan bayi. Golongan rentan ini mendapatkan layanan prima dengan biaya ringan bahkan gratis. Setiap ibu hamil diperhatikan asupan nutrisinya demi memenuhi kebutuhan energi ibu dan nutrisi bayi.
Sumber biaya untuk sektor kesehatan berasal dari Baitulmaal yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam, jizyah, kharaj, fai’, ghanimah dan sumber lain yang ditetapkan hukum syara. Negara juga menetapkan gaji yang layak untuk tenaga medis, menyediakan obat dengan merata, dan membiayai pengembangan ilmu kedokteran.
Islam juga menekankan metode pencegahan (preventif) untuk mengurangi penyebaran penyakit. Negara mengawasi kebersihan kota, air bersih, keamanan pangan, serta mengatur pasar melalui lembaga hisbah, termasuk mengawasi praktik medis dan obat-obatan.
Strategi dan mekanisme yang dilakukan Daulah Khilafah Islamiyyah mencerminkan betapa tanggung jawabnya institusi negara pada kesehatan setiap individu rakyat. Dengan sistem amanah inilah, nyawa rakyat terjaga, kesehatan pun terpelihara sempurna.Wallahu’alam bisshowwab. [LM/ry].
