Demo No Kings, Kebangkrutan AS dan Penegakan Khilafah

Oleh: Arum

(Komunitas Setajam Pena)

LenSa Media News _ Opini _ Unjuk rasa besar-besaran terjadi di Amerika Serikat (AS), yang mengakibatkan jutaan warga turun ke jalan dalam demonstrasi bertajuk “No Kings” pada Sabtu, 28 Maret 2026 waktu setempat. Unjuk rasa juga terjadi di berbagai negara lainnya yang mereka lakukan karena kebijakan yang diambil Trump atas gencatan senjata kepada Iran.

Hal tersebut berimbas pada kebijakan lainnya yang ada di domestik negeri Paman Sam, yang mengakibatkan utang nasional Amerika Serikat (AS) resmi menembus US$ 39 triliun (Rp 661.440 triliun) pada Maret 2026. Utang bengkak menyusul lonjakan pengeluaran akibat konflik AS-Israel-Iran. Akibatnya, utang per kepala ataupun bayi yang baru lahir pun akan menanggung hutang sebesar US$113.875 atau sekitar Rp 1,93 miliar. Hal ini menjadikan AS di ambang kebangkrutan, (CNBCIndonesia, 29-5-2026).

Kondisi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari rangkaian kebijakan yang saling berkaitan antara kepentingan ekonomi dan ambisi geopolitik yang dijalankan oleh pemerintah AS. Kebijakan dalam negeri tersebut jelas membebani ekonomi negara, terutama karena diiringi langkah-langkah kebijakan luar negeri yang agresif, sehingga semakin memperburuk stabilitas negara.

Sikap AS (Trump) yang mendukung Israel untuk menguasai Palestina, serta bersekutu dengan Eropa dan negara-negara Teluk untuk memerangi Iran, telah membuka mata dunia akan kejahatan dan hegemoni kapitalisme AS, sehingga membuat rakyatnya sendiri tidak lagi berpihak kepadanya. Selain itu, sikap Trump yang mengumbar ambisi untuk menguasai dunia menjadikannya kehilangan empati kemanusiaan, sehingga kebiadabannya berada di luar nalar manusia.

Dalam Islam, negara kafir yang secara jelas memerangi Islam merupakan musuh nyata atau disebut sebagai kafir harbi fiklan, yang seharusnya benar-benar dimusuhi oleh kaum muslimin. Namun, hal ini justru bertolak belakang dengan ajaran tersebut. Pada kenyataannya, para penguasa negeri muslim justru menjalin hubungan dengan negara kafir tersebut. Mereka bersekutu dan duduk bersama, seolah mesra, hingga mengkhianati saudara seakidah mereka.

Para penguasa negeri muslim pun tidak mampu menolak kebijakan AS, bahkan melakukan berbagai kesepakatan yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Padahal, kesepakatan tersebut justru mengancam kehidupan dan nyawa kaum muslimin di berbagai belahan dunia. Maka, hal ini harus segera diakhiri. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif dari umat Islam untuk memahami akar permasalahan yang terjadi.

Umat harus terus disadarkan bahwa AS dengan hegemoni kapitalisme dan politik demokrasinya telah banyak merusak tatanan dunia dan kehidupan antarbangsa. Dalam kondisi ini, umat Islam dan para penguasa muslim menjadi korban adu domba demi kepentingan AS, sehingga kehilangan kemandirian dalam menentukan arah kebijakan.

Padahal, jika para penguasa muslim sadar akan pentingnya persatuan umat, maka mereka tidak akan mudah terpecah belah, tidak tunduk pada tekanan pihak luar, serta mampu bersikap tegas dalam menjaga kepentingan dan kedaulatan kaum muslimin. Hal ini karena pada dasarnya Islam merupakan sistem yang kuat dan tegas yang berasal dari Allah SWT, sehingga sistem buatan manusia pada akhirnya tidak akan mampu menandinginya.

Oleh karena itu, upaya penyadaran politik umat Islam harus semakin deras, disertai dengan edukasi yang komprehensif tentang politik Islam, sistem Islam, dan kepemimpinan Islam sebagai solusi alternatif.

Dengan demikian, penting untuk mengajak umat dan para penguasa muslim agar semakin menggencarkan perjuangan penegakan Khilafah, sehingga tatanan dunia yang rusak dapat digantikan dengan tatanan syariah Islam yang adil dan menyejahterakan.

(LM/Sn)