IKN dan Bayang-Bayang Kemaksiatan, Ironi Proyek Raksasa

Oleh Dewi Renny Nurandinie

LensaMediaNews.com, Opini_ Proyek ambisius Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur kini menyisakan ironi. Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan maraknya prostitusi daring di sekitar wilayah IKN. Berbagai media nasional melaporkan praktik prostitusi daring yang kian marak di sekitar IKN sepanjang 2025. Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara mencatat sebanyak 64 orang PSK terjaring dalam tiga operasi razia di wilayah Sepaku (bagian kawasan IKN) (katadata.co.id, 9/07/2025).

Meski saat ini pemerintah sudah bertindak untuk menertibkan aktivitas asusila ini, namun fakta tersebut menjadi bukti kurangnya pengawasan pemerintah dalam proyek raksasa ini. Maraknya praktik prostitusi di sekitar IKN (wilayah Sepaku) disebabkan oleh banyaknya pendatang ke wilayah IKN baik pekerja proyek, pengunjung, dan investor (netral.co.id 26/06/2025). Minimnya pengawasan sosial yang baik dari pemerintah membuat Kawasan IKN menjadi pasar dari aktifitas asusila ini.

Ini bukan semata soal moral. Ini adalah hasil dari pembangunan yang tidak tepat guna. Sejak awal, pembangunan IKN dipertanyakan banyak pihak: dari segi urgensinya, dampaknya terhadap lingkungan, hingga potensi pemborosan anggaran. Tapi suara-suara kritis itu diabaikan. Hingga pertengahan 2025, banyak pihak menilai proyek ini belum menunjukkan hasil signifikan dan justru memunculkan banyak persoalan, termasuk kerusakan lingkungan dan sosial.

Amanah Seorang Pemimpin dalam Islam

Permasalahan sosial seperti prostitusi bukanlah sekadar konsekuensi pembangunan, tapi mencerminkan lemahnya kepemimpinan dalam menjaga moral umat. Dalam pandangan Islam, pemimpin memiliki tanggung jawab besar. Islam memandang, pemimpin memiliki amanah untuk mengurusi urusan umat. Dalam hal ini Rosulullah SAW bersabda :
“Seorang pemimpin adalah penggembala, dan ia bertanggung jawab atas gembalaannya.”
(HR. Bukhari dan Muslim)

Negara seharusnya memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, harga bahan pokok, dan kesejahteraan umum. Setiap rupiah dari anggaran negara sejatinya adalah milik rakyat. Maka ketika dana triliunan dialihkan untuk proyek seperti IKN yang tak menyentuh langsung hajat hidup rakyat, di sanalah terjadi pengkhianatan terhadap amanah. Padahal Rasulullah saw. mengingatkan bahwa seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang ia pimpin.
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Mari kita tengok bagaimana para pemimpin Islam terdahulu memperlakukan harta umat. Umar bin Khaththab, salah satu pemimpin terbaik dalam sejarah Islam, bahkan enggan menggunakan pelita yang minyaknya berasal dari kas negara jika ia sedang berbicara urusan pribadi. Begitu detail dan hati-hati beliau menjaga hak rakyat. Lantas, bagaimana mungkin di negeri ini anggaran sebesar itu bisa digelontorkan demi proyek yang tak membawa maslahat nyata?

Dalam sistem Islam yakni Khilafah Islamiyah, harta publik dikelola oleh Baitul Mal dan hanya digunakan untuk kepentingan umat. Negara bertugas menjaga moral masyarakat, menutup jalan menuju zina, dan menumbuhkan kesadaran takwa melalui pendidikan dan pembinaan masyarakat secara sistematis. Inilah sistem yang mampu mencegah merebaknya maksiat dari akarnya.

Penutup

Sudah saatnya pemerintah berhenti membuang-buang anggaran demi proyek-proyek pencitraan yang ujung-ujungnya justru membuka pintu maksiat. Sudah saatnya pemimpin meneladani kepemimpinan Islam yang adil, amanah, dan benar-benar berpihak pada rakyat. Sebab hanya dengan kembali kepada aturan Allah secara kaffah, keadilan dan kesejahteraan sejati bisa terwujud.