Ketika Guyonan Tak Sekadar Bercanda

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih

Institut Literasi dan Peradaban

LenSaMediaNews.com–Rakyat menunggu pidato Presiden Prabowo Subianto dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR-DPD , 14 Agustus 2025, yang diklaim lebih seru dibandingkan peringatan HUT RI ke-81 itu sendiri. Dan benar saja, selain menyebutkan ada buruh harian mengupas bawang di Bogor, Jawa Barat dengan upah sekitar Rp700 ribu per kilogram ada yang lebih miris.

Maksus presiden mungkin bercanda , awalnya presiden bertanya kepada Citra Nur Ramadani, siswi Sekolah Rakyat berusia 10 tahun asal Kabupaten Pangkajene, Sulawesi Selatan. Kemudian berlanjut menyoroti prestasi Citra yang berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten. Tapi kemudian mengatakan bahwa 10 tahun lagi kau (Citra) boleh pacaran, setelah sabuk hitam karatemu Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau (kompas.tv, 15-8-2026).

Semua orang yang hadir di gedung itu tertawa terbahak-bahak bahkan ada yang bertepuk tangan, seolah candaan presiden sesuatu yang biasa. Lupakan mereka bahwa apa yang diucapkan seseorang adalah hasil dari apa yang ia pikirkan? Di gedung elit setingkat parlemen, candaan itu terlontar tanpa halangan kritik sedikit peka, jika bolehnya pacaran dinormalisasi setingkat negara maka bagaimana nasib generasi?

Lupakah para pejabat itu bagaimana kasus aborsi, membuang bayi karena malu ketahuan hasil hubungan gelap, perselingkuhan, hancurnya sebuah rumah tangga, hami di luar nikah, pernikahan “ dini” pembunuhan hingga depresi berakhir bunuh diri begitu marak karena bermula dengan sentuhan syahwat berupa pacaran.

Pertanyaan lain dimanakah Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan) dan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), serta Kementerian PPPA ketika anak usia 10 tahun dijadikan bahan “Seksisme” oleh Presiden dalam forum tinggi negara? definisi seksisme bisa juga berbentuk pujian yang merendahkan perempuan dan seringkali menjadi bahan candaan orang dewasa tanpa sadar, padahal sudah termasuk kekerasan verbal. Tak ada suara dari lembaga-lembaga di atas. Dan inilah standar ganda demokrasi. Kebebasan berbicara hanya berlaku untuk orang tertentu, situasi tertentu hingga agama tertentu.

Jika Islam yang bicara pasti seribu tuduhan akan terlontar, mulai dari rasis, jangan bawa-bawa agama dalam ranah sosial, dan lainnya. Padahal inilah bukti Islam lebih adil dan manusiawi sedangkan demokrasi sebaliknya. Sebagai kepala negara yang tentu sudah dewasa, tentulah candaannya lebih terkontrol, sebab ucapan adalah apa yang keluar dari pemikiran dalam dirinya.

Islam Wajibkan Ada Pemimpin yang Menerapkan Syariat

Ironi memang, Indonesia dengan jumlah muslim terbesar di dunia, nyatanya, kepala negaranya menormalisasi pacaran. Bukannya menghargai prestasi, mengedepankan pendidikan berkualitas yang mampu mencetak generasi bertakwa sekaligus menetapkan sanksi hukum yang sesuai untuk para pelaku zina hingga menerapkan aturan preventif haramkan pacaran pada setiap anak bangsa.

Jelas sekali Islam memerintahkan untuk tidak pacaran sebagaimana firman Allah SWT. yang artinya, “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (TQS. Al-Isra: 32). Mendekati zina saja dilarang, hal itu karena pacaran seringkali menjadi kejahatan yang lain seperti kekerasan seksual, hamil di luar nikah dan lainnya. Padahal generasi muda adalah pemegang tingkat estafet peradaban. Jika peradabannya bobrok, maka apalagi yang bisa diharapkan?

Negara, dalam pandangan Islam wajib menerapkan sekaligus menjaga syariat-syariat Allah seperti wajibnya menutup aurat baik bagi pria maupun wanita, kewajiban menundukkan pandangan (ghadul bazar), menjaga kemaluan, melarang Kholwat dan ikhtilat. Untuk hal ini, maka wajib bagi negara menerapkan syariat pada aspek kehidupan lainnya seperti kesehatan, pendidikan, keamanan, sandang, pangan dan papan. Ketika kesejahteraan terwujud maka ibadah menjadi mudah dan ketaatan kepada Allah Swt. pun terjaga.

Sudah pasti butuh pemimpin yang bertakwa, amanah dan menjalankan fungsinya sebagai pengurus rakyat (Raa’in). Sebagaimana sabda Rasulullah Saw., “Imam/Khalifah adalah penggembala (raa’in), dan dialah yang bertanggungjawab terhadap gembalaannya.”(HR. Bukhari dan Muslim). Semua ini hanya bisa diwujudkan dengan sistem Islam, bukan yang lainnya. Wallahualam bissawab. [LM/ry].