Kopdes Merah Putih, Program Populis Sarat Polemik
Oleh : Luvi
LenSaMediaNews.com–Pemerintah kembali meluncurkan program berskala nasional yang diklaim mampu menggerakkan ekonomi rakyat, yaitu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Sebelumnya, pemerintah menggulirkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hingga kini masih menuai berbagai kritik dalam implementasinya. Kini, harapan serupa disematkan pada KDMP sebagai motor penggerak ekonomi desa.
Pada awalnya pemerintah menargetkan pembangunan 80.000 unit KDMP di seluruh Indonesia. Namun, setelah dilakukan evaluasi, target tersebut dikurangi menjadi sekitar 40.000 unit. Hingga awal Juli 2026, sekitar 14.000 unit telah selesai dibangun, sedangkan sekitar 23.000 unit lainnya masih dalam proses pembangunan (kompas.com, 2-7-2026).
Secara konsep, koperasi memang dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Koperasi dapat membantu akses permodalan, distribusi barang, hingga pemasaran hasil produksi. Namun, konsep yang baik harus didukung oleh perencanaan dan pelaksanaan yang matang.
Faktanya, berbagai persoalan muncul sejak program ini dijalankan. Sejumlah KDMP dibangun di lokasi yang dinilai kurang strategis, bahkan ada yang berada di area persawahan, dekat pemakaman, atau jauh dari pusat aktivitas masyarakat. Mekanisme pengelolaannya juga dinilai belum jelas. Di sisi lain, pelatihan bergaya militer bagi calon manajer KDMP yang mengakibatkan lima peserta meninggal dunia semakin memicu kritik publik. Pemerintah pun baru menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap program tersebut (cnnindonesia.com, 3-7-2026).
Berbagai persoalan ini menunjukkan bahwa pembangunan KDMP terkesan lebih berorientasi pada pencapaian target daripada memastikan kebutuhan masyarakat benar-benar terpenuhi. Padahal, koperasi tidak cukup hanya dibangun secara fisik. Koperasi akan berkembang apabila lahir dari kebutuhan masyarakat, dikelola secara profesional, dan mendapat kepercayaan dari para anggotanya.
Kebijakan yang disusun secara seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik setiap daerah berpotensi tidak tepat sasaran. Padahal, kebutuhan setiap desa berbeda-beda. Ada yang membutuhkan akses pasar, modal usaha, infrastruktur produksi, atau lapangan pekerjaan. Ketika solusi yang diberikan sama untuk seluruh daerah, efektivitas program menjadi dipertanyakan.
Selain itu, proyek nasional dengan anggaran besar selalu memiliki tantangan pengawasan yang tidak ringan. Dan cenderung hanya akan menguntungkan para pemegang kekuasaan serta pemilik modal daripada benar-benar menyejahterakan masyarakat. Semakin besar anggaran yang dikelola, semakin besar pula peluang terjadinya inefisiensi, pemborosan, praktik rente, hingga penyimpangan apabila sistem pengawasannya tidak berjalan optimal. Akibatnya, program yang diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru berisiko tidak memberikan hasil yang sebanding dengan dana yang telah dikeluarkan.
Kenyataan ini menunjukkan bahwa program pembangunan sering kali lebih berorientasi pada pelaksanaan proyek daripada menyelesaikan akar persoalan ekonomi rakyat. Padahal, kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya program yang diluncurkan, tetapi oleh kebijakan yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat sektor riil, mengelola sumber daya alam secara optimal, dan menghadirkan distribusi kekayaan yang adil.
Dalam sistem kapitalisme, keberhasilan pembangunan sering kali diukur dari besarnya investasi, jumlah proyek, maupun nilai anggaran yang terserap. Padahal, ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Jika proyek terus bertambah tetapi kehidupan rakyat belum banyak berubah, maka sudah saatnya paradigma pembangunan tersebut dievaluasi secara menyeluruh.
Seharusnya, pemerintah bertugas sebagai pelayan rakyat, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan harta milik umum, pembukaan lapangan kerja, dan distribusi kekayaan yang adil. Bukan malah membuat program dengan anggaran besar, namun belum jelas kebermanfaatannya. Sementara dana publik terus digelontorkan untuk proyek baru. Sehingga persoalan mendasar yang dihadapi rakyat belum terselesaikan.
Karena itu, Islam tidak menawarkan solusi yang bersifat parsial atau tambal sulam. Islam menawarkan sistem ekonomi yang menyeluruh, mulai dari pengaturan kepemilikan, pengelolaan sumber daya alam, distribusi kekayaan, hingga tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Dengan penerapan syariat Islam secara kafah, penguatan ekonomi rakyat dibangun dari akar persoalan sehingga kesejahteraan tidak bergantung pada proyek-proyek jangka pendek, melainkan lahir dari sistem yang adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Yaitu Daulah Khilafah. Wallahu a’lam. [LM/ry].
