Kopdes Merah Putih, Program Sarat Polemik

Oleh : Ummu Adil

LensaMediaNews.com, Surat Pembaca_ Setelah program MBG yang banyak menuai pro dan kontra, kini pemerintah menjalankan program nasional 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat desa. Program ini juga mengeluarkan dana yang sangat besar untuk membangun koperasi dan latihan para manajernya.

Dan ternyata program juga menimbulkan pro dan kontra sampai saat ini. Dalam implementasinya banyak sekali polemik bermunculan. Seperti lokasi yang tidak strategis, ketidakjelasan mekanisme, realisasi proyek yang menyimpang, hingga pelatihan militer yang menyebabkan 5 orang tewas calon manajer KDMP.

Megawati Matoka, Ketua Koperasi Merah Putih di Desa Kwala besar, Sulteng mengaku belum memahami bagaimana mekanisme kerja koperasi yang akan dijalankan. Namun, dia berharap Koperasi Merah Putih dapat membantu masyarakat pedesaan. Dia  mengaku optimis bahwa KMP bisa membantu masyarakat pedesaan tetap menjaga independensinya. (BBC.com, 07 Juni 2025)

Dengan banyaknya polemik Koperasi Merah Putih ini maka pemerintah memberi sinyal akan melakukan evaluasi dan pengembangan program agar lebih efektif. Sehingga tidak membuat masyarakat ragu dan takut.

Akar Masalah

Program yang tidak jelas arah tujuannya bisa ada karena negeri ini menganut sistem kapitalisme. Pembangunan yang tidak berangkat dari kebutuhan masyarakat berisiko membuat koperasi minim partisipasi masyarakat serta tidak efektif menggerakkan ekonomi desa.

Inilah yang terjadi ketika kapitalisme diterapkan. Kapitalisme melahirkan proyek-proyek besar yang rawan penyimpangan. Anggaran yang besar dan pengawasan yang kompleks membuka ruang inefisiensi, rente, serta potensi korupsi.

Terlihat jelas dan nyata, kebijakan semacam ini cenderung lebih menguntungkan para pemegang kekuasaan dan pemilik modal daripada benar-benar menyejahterakan masyarakat. Anggaran besar, namun manfaat belum jelas. Dana publik terus digelontorkan untuk proyek baru, sementara persoalan mendasar yang dihadapi rakyat belum terselesaikan.

Solusi Islam

Lain halnya dengan Islam, ekonomi harus dibangun untuk memenuhi kebutuhan rakyat bukan mengejar target proyek yang hanya mencari keuntungan golongan sendiri. Semua program akan ditelaah apa manfaat dan tujuannya. Selain itu, negara bertugas sebagai pelayan rakyat, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan harta milik umum, pembukaan lapangan kerja, dan distribusi kekayaan yang adil.

Dalam Islam, kesejahteraan lahir dari penerapan syariat ekonomi secara menyeluruh. Ekonomi rakyat diperkuat dari hulunya, bukan hanya melalui proyek hilir. Jadi semua masyarakat bisa merasakan manfaat dari suatu proyek yang ada. Oleh karena itu, jika diterapkan hukum Allah maka tidak akan ada program yang sia-sia atau hanya dinikmati segelintir orang. Solusi Islam bersifat sistemik, bukan tambal sulam, Islam menawarkan perubahan pada sistem pengelolaan ekonomi secara menyeluruh, bukan sekadar memperbanyak program. Wallahu ‘Alam Bissawab.