Pengangguran Massal, Islam Memberi Solusi Tuntas
Apt. Desi Kurniasih, S.Farm.
Lensamedianews.com_
International Monetary Fund (IMF) melaporkan Indonesia menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di antara enam negara Asia Tenggara pada tahun 2024. Peringkat pengangguran Indonesia tersebut merujuk laporan World Economic Outlook April 2024.
Berdasarkan data dari IMF, Indonesia memiliki persentase tingkat pengangguran tertinggi per April 2024 dibandingkan enam negara yang tergabung dalam ASEAN. Myanmar, Kamboja, dan Laos dikecualikan dari daftar tersebut karena tidak ada data yang tersedia (Kompas.com, 30-4-2025)
Berikut daftar angka pengangguran negara ASEAN per April 2024 menurut data IMF: Indonesia: 5,2 persen (279,96 juta penduduk) Filipina: 5,1 persen (114,16 juta penduduk) Malaysia: 3,5 persen (33,46 juta penduduk) Vietnam: 2,1 persen (100,77 juta penduduk) Singapura: 1,9 persen (5,94 juta penduduk) Thailand: 1,1 persen (70,27 juta penduduk) Myanmar: – Kamboja: – Laos: –
Faktanya, pengangguran yang terjadi di Indonesia tidak hanya dialami oleh orang-orang biasa yang tidak memiliki gelar sarjana, tetapi banyak sarjana yang juga mengalami jobless alias pengangguran. Gelar sarjana dulu dipuja, dianggap sebagai pintu menuju masa depan cerah. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Makin banyak lulusan universitas di Indonesia justru masuk dalam lingkaran pengangguran.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren yang mencemaskan. Pada 2014, jumlah pengangguran bergelar sarjana tercatat sebanyak 495.143 orang. Angka ini melonjak drastis menjadi 981.203 orang pada 2020, meski sempat turun menjadi 842.378 orang pada 2024, jumlah tersebut tetap tergolong tinggi (CNBC, 1-5-2025).
Belum lagi badai PHK pada awal tahun 2025 yang menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa dalam kurun waktu Januari hingga 23 April 2025, sebanyak 24.036 orang mengalami PHK. Angka tersebut sudah mencakup sepertiga dari total PHK (kompas.com, 7-5-2025).
Akar masalah dari banyaknya pengangguran di Indonesia tidak lain karena kebijakan negara yang kapitalistik. Negara membuka peluang untuk swasta menguasai sumber daya alam dan menyerahkan tanggung jawab pengelolaannya kepada swasta. Hal ini menjadikan peran negara makin minim untuk dapat membuka peluang kerja bagi rakyatnya. Negara hanya bertindak sebagai regulator yang mementingkan korporasi, tidak menjamin kesejahteraan rakyatnya. Alhasil terjadi kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Kondisi ini sungguh berbeda dengan sistem Islam.
Dalam Islam, negara berperan sebagai raa’in (pengurus rakyat). Dalam sistem Islam, negara tidak berlepas tangan, tetapi akan menjamin kesejahteraan rakyatnya dan membuka lapangan kerja. Khilafah akan menerapkan sistem ekonomi Islam yang mampu membuka lapangan pekerjaan bagi rakyatnya dalam jumlah yang memadai. Khilafah akan melakukan pengelolaan sumber daya alam dan energi secara mandiri dan haram diserahkan kepada swasta, apalagi asing. Dengan demikian, negara akan mampu membuka lapangan pekerjaan dari sektor industri dalam jumlah besar.
