Apalah Arti Janji Jika Tanpa Bukti?

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih

Institut Literasi dan Peradaban

LenSaMediaNews.Com–Ternyata, terjadi lagi, setelah sebelumnya musisi Yovie Widianto, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif kemudian menjabat sebagai komisaris di PT Pupuk Indonesia (Persero), berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 16 Juni 2025.

Menyusul Taufik Hidayat, mantan pemain bulutangkis Nasional, sebelumnya menjadi Wakil Menteri Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat, kemudian menjabat sebagai Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), perusahaan subholding PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang penyediaan energi primer seperti batu bara, gas, BBM, hingga biomassa untuk pembangkit listrik PLN. Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) sekaligus Komisaris PLN EPI, Anggawira membenarkan berita ini (antaranews.com, 19-7-2025).

Secara estafet, pasca Prabowo resmi sebagai presiden RI, banyak orang-orang yang sebelumnya dilantik sebagai menteri atau wakil menteri, hari atau bulan berikutnya dilantik menjadi pimpinan BUMN.

Mereka dalam circle rezim, dari rekanan partai koalisi hingga timsesnya. Dari politisi hingga influenzer yang kadang tak bersambung antara latar belakang dan jabatan barunya. Rangkap jabatan pun marak, sebut saja Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani terakhir ia sudah menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) Danantara.

Struktur Dewan Pengawas dan Dewan Pengawas Akuntabilitas Danantara juga bertabur pejabat aktif dari kabinet Merah Putih seperti Menteri BUMN Erik Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan para menteri koordinator, termasuk Ketua PPATK, Ketua KPK, Ketua BPK, Ketua BPKP, Kapolri dan Jaksa Agung (kompas.com, 6-4-2025).

Semudah itu mereka mendapatkan pekerjaan, sementara rakyat berkalang darah di job fair, status sarjana fresh graduate berebut jadi pasukan oranye pun jadi, diman janji penciptaan 19 juta lapangan kerja, yang dilontarkan Gibran saat debat calon wakil presiden pada Januari 2024 lalu?

Tak satu janji pun terealisir, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengakui tanpa ragu, target itu bukanlah hal yang mudah (Update Nusantara, 6-7-2025).

Sementara catatan BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang. Ditambah berbagai laporan juga mengindikasikan maraknya PHK di sektor industri, khususnya manufaktur, dalam setahun terakhir. Ini bukan sekadar angka, tapi manusia yang butuh sejahtera dan butuh pertanggungjawaban negara.

Alih-alih memperbaiki keadaan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia malah menyentil pihak-pihak yang mengeluhkan sulitnya lapangan pekerjaan dengan ” jangan kufur nikmat”. Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding menyarankan warga Indonesia bekerja di luar negeri saja. Meski diralat, namun sudah cukup menjadi bukti rakyat tak lebih penting dari praktik bagi-bagi kue kekuasaan. Ya, penguasa pandai dalam hal itu, namun bodoh dalam mengurusi rakyat.

Mereka lupa, kesejahteraan yang mereka dapat berasal dari pungutan pajak yang mencekik rakyat. Atas nama hilirisasi, kekayaan alam yang menjadi kepemilikan umum malah dijual kepada asing. Rakyat hanya diberi bencana. Baik alam maupun sosial.

Inilah dampak nyata ketika kita menerapkan sistem Demokrasi-Kapitalisme, keduanya asasnya sekular atau memisahkan aturan agama, dan murni menggunakan aturan manusia. Demokrasi sebagai sistem politik, tidak hanya menciptakan praktik politik yang mempertontonkan kebohongan secara nyata, tetapi juga menciptakan industri politik yang hanya memanfaatkan suara rakyat.

Selamanya tidak akan ada kemaslahatan untuk rakyat, karena sejatinya sistem Demokrasi hanya menguntungkan kaum elite, sementara kehidupan rakyat tetap saja sulit.

Islam Jamin Rakyat Sejahtera

Imam Al-Ghazali mengatakan, “Kekuasaan (pemerintah) dan agama adalah saudara kembar. Agama adalah fondasi dan kekuasaan (pemerintah) adalah penjaga. Sesuatu yang tidak berfondasi akan roboh, dan sesuatu yang tidak memiliki penjaga akan lenyap/hilang.”

Artinya, kekuasaan adalah hal kunci untuk mewujudkan kesejahteraan. Namun bukan kekuasaan dalam sistem Demokrasi, Kapitalisme atau yang lain. Melainkan sistem Islam, dengan menerapkan syariat secara kafah. Sangatlah aneh, Indonesia yang mayoritas masyarakatnya memeluk Islam malah aturannya bukan Islam yang berasal dari Wahyu Allah SWT. yang mereka imani.

Allah SWT dan RasulNya menjelaskan dalam banyak dalil bahwa penguasa adalah pelayan dan pengurus rakyatnya (raa’in). Ia bukan hanya memiliki Kapabilitas politisi dalam mengelola negara tetapi juga memiliki keimanan yang kukuh. Ketakwaannya menjadi teladan bagi rakyatnya. Dan sejarahlah yang membuktikan betapa peradaban Islam telah sukses mewujudkan konsep-konsep Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Hingga kini belum ada satu sistem pun yang mampu menyainginya.

Rasûlullâh saw. bersabda, “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.” (HR Al-Bukhari). Akankah kita menunggu kehancuran atau mengadakan perubahan? Wallahualam bissawab. [LM/ry].