Board of Peace, Bukan Jalan Perdamaian

Oleh: Yuke Octavianty

Forum Literasi Muslimah Bogor

LenSaMediaNews.Com–Permainan politik lagi-lagi dipertontonkan Amerika terhadap Palestina. Ide “Board of Peace” (BoP) atau Dewan Perdamaian dipromosikan Amerika sebagai jalan perdamaian atas peperangan yang berkepanjangan di Gaza (jawapos.com, 24-1-2026).

Perdamaian Absurd

Kabar yang mengejutkan, Indonesia dipastikan masuk sebagai anggota BoP. Perdamaian, rekonstruksi dan stabilisasi sering dianggap sebagai jalan aman untuk menghentikan peperangan. Namun, faktanya justru kebalikan. Deretan pengalaman menyebutkan perdamaian dan istilah sejenisnya lebih sering menjauhkan dari konsep keadilan.

Board of Peace mendapat kecaman keras dari berbagai pihak. Salah satunya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan tegas MUI meminta pemerintah Indonesia untuk mundur dalam kancah intenbasional tersebut. Ketua Umum MUI, Cholil Nafis juga menyebutkan keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut menunjukkan adanya ketidakberpihakan negara Indonesia terhadap Palestina (detiknews.com, 29-1-2026). Alasannya jelas, dalam Board of Peace melibatkan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu. Sedangkan Palestina sama sekali tidak dilibatkan dalam forum tersebut. Bagaimana bisa tercapai keadilan, sementara pihak yang menjadi korban justru tidak dianggap?

Sejak awal, BoP dikendalikan oleh negara penjajah. Tujuan utama BoP didirikan adalah untuk mengelola transisi Gaza pasca konflik, menjaga stabilitas dan mencegah kekerasan berulang. Namun faktanya, kebijakan dan mekanisme kerja BoP justru mengindikasikan adanya upaya pengambilalihan setir Gaza oleh asing. Negara muslim hanya dijadikan senjata legitimasi. Inilah bentuk kolonialisme yang mereka ciptakan. Dan strategi ini bukanlah hal yang baru mengingat sepak terjang Amerika sebagai negara diktator imperialis belum tergantikan.

Deretan kebijakan yang ditetapkan dalam BoP hanya menciptakan kezaliman bagi Gaza, sama sekali tidak melahirkan perdamaian. BoP secara gamblang merampas hak rakyat Gaza. Pembentukan Dewan Eksekutif Gaza menandakan wilayah Gaza tidak lagi ditangani Palestina, terlebih kaum muslim. Gaza akan diurus pihak asing dengan memperpanjang dan mengamankan penjajahan agar tak nampak sebagai penjajahan. Inilah neoimperialis, penjajahan gaya baru yang diadopsi negara kafir penjajah.

Tidak hanya itu, BoP juga mendorong pelucutan senjata penduduk Gaza, termasuk Hamas. Sebaliknya, Israel dan tentaranya tetap dipersenjatai lengkap dan bisa menyerang Palestina semaunya. Keterlibatan negara-negara muslim dalam BoP jelas merupakan bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan saudara muslim dan Gaza dan Palestina. Para pemimpin muslim terjebak dalam perangkap dan strategi barat yang mengamankan penjajahan.

Sistem rusak yang kini diadopsi, mustahil menciptakan keadilan. Semua kebijakan hanya diorientasikan untuk kepentingan materi tanpa memperhitungkan keselamatan dan keadilan. Karena semua hanya disandarkan pada keserakahan dan kezaliman. Hilangnya perlindungan kaum muslim niscaya terus terjadi saat hukum yang adil ditinggalkan.

Islam, Junnah Sempurna

Palestina membutuhkan perisai yang tangguh. Segala bentuk penjajahan tidak akan berakhir dengan adil di atas meja perundingan. Karena segala prosesnya hanya melahirkan perdamaian semu. Solusi pembelaan Gaza dan Palestina tidak akan terwujud selama negara penjajah terus berperan sebagai setir kebijakan. Zionis penjajah hanya mampu diusir melalui jihad fi sabilillah.

Allah Swt. berfirman yang artinya, “Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidilharam kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir.” (TQS. Al-Baqarah : 191).

Ratusan ribu tentara kaum muslim yang dikerahkan, sudah cukup untuk mengusir Zionis Yahudi. Namun, saat ini kaum muslim masih terpecah belah dan tidak memiliki satu wadah yang menyatukan. Pemahaman politis yang disandarkan pada akidah Islam menjadi satu proses penting agar kaum muslim mampu menyatukan pemahaman dan perasaan. Hingga mampu melahirkan satu gerakan simultan yang membela ukhuwah kaum muslim dunia.

Sungguh, penjajah hanya bisa diusir jika kaum muslim dunia bersatu dalam satu tatanan yang menjadikan akidah dan syariat sebagai satu-satunya sandaran. Inilah sistem Islam yang berinstitusikan Khilafah, satu-satunya perisai yang menjaga sekaligus menjamin keamanan umat muslim dunia, termasuk Gaza di dalamnya. Wallahu’alam bisshowwab. [LM/ry].