Dewan Perdamaian Gaza: Makar Lama Berwajah Damai

Oleh: Ummu Qimochagi

Aktivis Muslimah

LenSaMediaNews.Com–Di tengah puing-puing Gaza yang belum kering dari darah dan air mata, dunia kembali disuguhi narasi manis bernama rekonstruksi dan perdamaian.

Amerika Serikat bersama Israel menggulirkan istilah New Gaza serta wacana Dewan Perdamaian Gaza seolah-olah keduanya adalah jalan keluar dari tragedi kemanusiaan. Sekilas terdengar humanis dan solutif. Namun, ini justru alarm keras atas kelanjutan penjajahan dengan kemasan baru.

Fakta pertama, pejabat Israel secara terbuka menyerukan penghancuran total Gaza (antaranews.com, 01-05-2024) dan Trump mengusulkan untuk mengambil alih dengan pemindahan paksa kurang lebih dua juta penduduk Palestina ke negeri-negeri terdekat ( theconversation.com, 06-02-2025). Pernyataan ini bukan luapan emosi sesaat, melainkan cerminan watak penjajah yang sejak awal menafikan hak hidup rakyat Palestina.

Kita bisa mencatat bagaimana wacana pengusiran warga Gaza terus digaungkan tanpa rasa bersalah, bahkan setelah ribuan korban sipil berjatuhan. Hal ini menegaskan bahwa kehancuran Gaza bukan kecelakaan perang, melainkan bagian dari agenda yang disadari.

Fakta kedua, Amerika Serikat menyiapkan gagasan New Gaza yang berorientasi ekonomi bebas, kawasan pesisir modern, investasi global, dan pusat teknologi yang dikaitkan dengan Jared Kushner (bbc.com, 23-01-2026).

Visi ini memandang Gaza sebagai aset ekonomi pascaperang, bukan tanah yang harus dikembalikan kepada rakyatnya. Rakyat Gaza tidak ditempatkan sebagai subjek pembangunan, melainkan sebagai hambatan yang harus “diatasi” demi rencana besar tersebut.

Fakta ketiga, AS mendorong pembentukan Dewan Perdamaian Gaza, badan internasional yang diklaim bertujuan menjaga stabilitas dan masa depan Gaza, dengan melibatkan sejumlah negeri muslim. Namun struktur dan arah kebijakannya berada di bawah kendali politik global Barat, khususnya AS (kompas.id, 24-01-2026).

Tiga fakta ini membentuk satu pola yang sistematis : penghancuran, pengosongan, lalu penguasaan. Wilayah diluluhlantakkan, penduduk ditekan untuk pergi, lalu proyek dan forum internasional digelar untuk memberi legitimasi. Pada titik inilah Dewan Perdamaian Gaza berpotensi berfungsi sebagai alat normalisasi, bukan untuk menegakkan keadilan, melainkan untuk menstabilkan hasil kejahatan agar dapat diterima dunia.

Dalam pandangan Islam, persoalan Gaza bukan sekadar isu kemanusiaan, melainkan masalah akidah dan politik umat. Allah swt. Dengan tegas melarang umat Islam condong kepada kezaliman, apalagi ikut menghalalkannya. Palestina juga bukan tanah biasa. Ia bagian dari bumi yang diberkahi dan menjadi amanah bagi umat.

Allah berfirman yang artinya,“Mahasuci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya.” (TQS Al-Isra’: 1). Karena itu, solusi bagi Gaza tidak cukup dengan bantuan kemanusiaan, resolusi PBB, atau dewan perdamaian bentukan penjajah.

Rasulullah saw. bersabda, “Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi di antara mereka adalah ibarat satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga (tidak bisa tidur) dan panas (turut merasakan sakitnya).” (HR Muslim ).

Perdamaian versi Barat, yang ditunjukkan saat ini di mata dunia sesungguhnya mengabaikan pengembalian hak dan kedaulatan, tidak sejalan dengan keadilan Islam. Islam menuntut pembelaan nyata terhadap saudara yang dizalimi.

Di sinilah jihad dipahami sebagai kewajiban syari untuk menghentikan kezaliman dan membela yang tertindas, sementara Khilafah dipahami sebagai institusi politik Islam yang menyatukan umat agar pembelaan itu efektif dan tidak tunduk pada agenda penjajah. Tanpa kepemimpinan yang mempersatukan, perjuangan Palestina akan terus terfragmentasi dan mudah dinormalkan melalui forum “perdamaian”.

Gaza sesungguhnya tidak membutuhkan menara kaca atau proyek investasi sebagaimana yang disampaikan oleh menantu Trump tersebut. Gaza hanya membutuhkan keadilan, kedaulatan, dan pengembalian hak. Namun jihad tidak mungkin dijalankan secara efektif oleh umat yang tercerai-berai. Di sinilah Khilafah menjadi keniscayaan politik Islam, bukan slogan nostalgia.

Tanpa Khilafah, perjuangan Palestina akan terus dipatahkan melalui normalisasi, dewan perdamaian palsu, dan proyek rekonstruksi yang menguntungkan pihak penjajah. Wallahualam bissawab. [LM/ry].