Broad Of Peace : Antara Perdamaian Atau Pengkhianatan

Oleh : Punky Purboyowati, S.S
LenSaMediaNews.com–Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan optimisme kuat bagi tercapainya perdamaian di Gaza usai menandatangani Board of Peace (BoP) Charter yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Optimisme tersebut disampaikan dalam keterangannya kepada awak media di Davos, Swiss, pada Kamis, 22 Januari 2026. Menurut Prabowo, keterlibatan Indonesia merupakan momentum bersejarah sekaligus peluang nyata mendorong upaya perdamaian, khususnya bagi rakyat Palestina. Kesiapan Indonesia untuk berperan aktif dalam forum tersebut sebagai bagian dari komitmen kemanusiaan dan perdamaian dunia. (setkab.go.id, 22-01-2026).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun menyebut ada iuran yang harus dibayarkan Indonesia secara suka rela setelah bergabung Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian, mencapai US$ 1 miliar atau setara Rp 16,7 triliun. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, iuran itu akan digunakan untuk rekonstruksi di Gaza. Hal ini karena Indonesia sebagai anggota dan syarat untuk menjadi anggota tetap (cnbcindonesia.com, 29-01-2026).
BoP Alat Penjajahan
Persoalan Gaza menjadi topik penting negara bermuka dua yaitu Amerika, yang jelas tak bisa diam bahkan tak bisa tidur, akibat keserakahannya hingga tidak rela bila Israel menduduki Gaza sendirian. Campur tangan Amerika menjadi bukti bahwa perbaikan wilayah Gaza sesungguhnya merupakan penjajahan berkedok perdamaian. Melalui BoP (Board Of Peace) dan kesepakatan penguasa negeri muslim merupakan jebakan baru Amerika dengan ‘topeng kebaikan’ yang tak bisa dilihat oleh penguasa muslim yang membebek.
Bagi negeri muslim yang peduli namun sesungguhnya buta atau setengah buta akan mudah terpancing oleh rencana Amerika yang menganggapnya sama-sama menolong. Perdamaian ini sesungguhnya sebuah penghinaan bagi kaum muslim Palestina dan di seluruh dunia. Bahkan, menandatangani demi perdamaian Palestina sama saja dengan melakukan pengkhianatan bagi rakyat Palestina itu sendiri. Sedihnya lagi Indonesia rela membayar 1 miliyar dolar (17 triliyun) hanya untuk memperoleh status anggota tetap.
Namun anehnya muslim Palestina tidak dilibatkan sama sekali dalam perdamaian tersebut. Jelas sudah perkara ini hanya untuk kepentingan geopolitik dan ekonomi AS. Trump ingin menguasai Gaza, mengusirnya warganya lalu hendak membangun Gaza baru yang berisi gedung pencakar langit, wisata pantai, pelabuhan, bandara, dan menara apartemen.
Padahal sejatinya hal itu akan menghapus jejak keIslaman gaza di wilayah Gaza sendiri yang akan diganti dengan peradaban Barat yang rusak. Amerika hendak menghancurkan Palestina dengan mengajak negeri muslim lain untuk ikut serta. Sungguh licik sehingga negeri muslim menjadi pelengkap legitimasi. Lebih dari itu, BoP merupakan alat penjajahan untuk merealisasikan 20 poin rencana Trump.
Muslim Haram Bersekutu
Persoalan Palestina bukan hanya soal kemanusiaan namun persoalan akidah. Bagi seorang muslim akidah merupakan perkara nomor satu. Melihat fenomena ini berlaku kaidah fiqih “Adh Dhararu Yuzal” (kemudharatan harus dihilangkan) menegaskan bahwa sesuatu yang menimbulkan mudharat (bahaya / kerugian) bagi jiwa, harta, atau kehormatan diri sendiri maupun orang lain hukumnya haram. Rasûlullâh saw. pun bersabda, “Tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain”. (HR. Ahmad , Ibnu Majah).
Hadits diatas mencakup perkara seorang muslim yang bersekutu. Kehati-hatian seorang muslim dalam perkara akidah sangat berpengaruh dalam menentukan masa depan umat Islam. Untuk itu, Islam tidak membiarkan seorang muslim memiliki sifat zalim, fasik, dan munafik sebab pelakunya bisa menyebabkannya pada derajat kafir. Karenanya apapun bentuk kerjasama dengan sekutu seperti perdamaian pada BoP hanyalah alat Amerika untuk menghancurkan Palestina.
Islam memiliki solusi atas persoalan Palestina. Bukan dengan gencatan senjata atau pun perdamaian. Sebab Palestina tidak butuh BoP bagian rencana AS namun butuh pembebasan dari pendudukan zionis. Pembebasan hakiki Palestina hanya akan mampu diwujudkan dengan jihad yang dipimpin oleh Khalifah. Namun kondisi negeri-negeri muslim saat ini harus tetap berpegang pada hukum Syara’ yaitu tidak boleh bersekutu dengan negara kafir harbi fi’lan (memusuhi Islam) seperti Amerika.
Sebaliknya semua muslim dalam negeri Islam harus bersatu yaitu mewujudkan tegaknya Khilafah. Dengan kata lain, menjadikannya sebagai qadhiyah masiriyah (agenda utama) dalam menyelamatkan negeri muslim yang dijajah orang kafir. Jika tidak, semua muslim akan berdosa telah membiarkan Palestina dan negeri lainnya terus dijajah. Wallahu a’lam bisshowab. [LM/ry].
