Ilusi Investasi: Kaya di Atas Kertas, Miskin di Lapangan
Oleh: Nettyhera
(Pengamat Kebijakan Publik)
LensaMedia News.com, Opini_ Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan investasi sebesar Rp22 triliun pada tahun 2025. Namun hingga April ini, realisasi investasi baru mencapai Rp7,5 triliun. Demi mengejar target tersebut, regulasi dilonggarkan, karpet merah dibentangkan, dan fasilitas-fasilitas istimewa disiapkan untuk menarik investor, baik dari dalam maupun luar negeri.
Investasi kembali diandalkan sebagai “jimat pembangunan”. Ia dijanjikan akan membuka lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, benarkah semua itu terwujud?
Pertumbuhan Semu, Realita Kontras
Faktanya, investasi seringkali hanya menciptakan ilusi pertumbuhan. Angka Produk Domestik Bruto (PDB) boleh saja meningkat, proyek-proyek infrastruktur bisa terlihat megah, dan laporan tahunan bisa penuh grafik naik. Tapi di balik semua itu, rakyat di akar rumput kerap tidak merasakan dampak nyata.
Alih-alih memperkuat ekonomi rakyat, gelombang investasi justru memperdalam ketimpangan struktural. Modal asing masuk, mengambil alih pengelolaan sumber daya alam (SDA), dan menarik keuntungan sebesar-besarnya untuk dibawa pulang ke negara asal. Sementara itu, rakyat hanya kebagian menjadi buruh dengan upah murah, atau lebih buruk: tergusur dari lahan hidupnya.
Lahan-lahan pertanian produktif berubah fungsi menjadi kawasan industri dan perumahan elit. Petani kehilangan tanah, nelayan tersingkir dari lautnya, dan pelaku UMKM harus bersaing tak seimbang dengan raksasa korporasi.
Inilah wajah ekonomi kapitalistik: yang diutamakan bukan pemberdayaan rakyat, melainkan kenikmatan segelintir elite dan pemodal besar.
Ketergantungan yang Sistemik
Ketika negara menjadikan investasi sebagai pilar utama pembangunan, maka yang terjadi adalah ketergantungan struktural. Pemerintah akan terus-menerus mengejar investor, bahkan dengan mengorbankan kedaulatan, lingkungan, hingga perlindungan rakyat sendiri. Ini bisa dilihat dari praktik perizinan yang dipermudah, pajak yang diringankan, bahkan perlindungan hukum bagi investor lewat regulasi yang berpihak.
Lebih dari itu, investasi juga tidak serta-merta menyelesaikan problem pengangguran dan kemiskinan. Banyak proyek justru bersifat padat modal dan minim tenaga kerja. Kalaupun ada serapan kerja, mayoritas berada di sektor informal dan tidak menjamin kesejahteraan jangka panjang.
Paradigma Islam: Mandiri, Adil, dan Berkah
Berbeda dengan sistem kapitalisme, Islam memandang ekonomi bukan semata dari sisi pertumbuhan, tetapi keadilan distribusi dan keberkahan kepemilikan.
Islam tidak menjadikan investasi sebagai poros pembangunan. Sistem ekonomi Islam dibangun atas asas kepemilikan yang jelas: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Dalam hal ini, sumber daya alam seperti tambang, energi, hutan, dan air adalah milik umum yang haram diswastakan atau dijual ke pihak asing.
Negara dalam sistem Islam wajib mengelola langsung kekayaan tersebut dan mengembalikan manfaatnya secara langsung kepada rakyat, baik melalui layanan publik gratis, subsidi, atau distribusi hasil alam yang merata.
Alih-alih berburu investor asing, negara fokus membangun kemandirian ekonomi dalam negeri: menghidupkan pertanian, memperkuat industri berbasis syariah, memfasilitasi UMKM, dan memastikan kekayaan tidak berputar di kalangan elite semata.
Saatnya Mandiri secara Sistemik
Sudah terlalu lama kita memburu angka-angka semu. Pemerintah mengklaim berhasil menarik triliunan investasi, namun apa artinya jika kemiskinan tetap tinggi, ketimpangan makin lebar, dan rakyat hidup dalam tekanan ekonomi yang tak berkesudahan?
Islam menawarkan solusi yang bukan hanya retoris, tapi teruji secara historis. Selama lebih dari 13 abad, sistem Khilafah Islam mampu menyejahterakan rakyatnya tanpa harus tunduk pada kepentingan pemodal.
Pertanyaannya, sampai kapan kita akan terus menjual negeri demi investasi yang tak berpihak?
Kini saatnya kita melepaskan ketergantungan ini dan membangun sistem yang benar-benar berpihak kepada umat. Islam telah menyediakan kerangka yang adil, mandiri, dan menyejahterakan.
