Indonesia-Turki, Dari Nostalgia Wujudkan Nyata Sejarah

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih

Institut Literasi dan Peradaban

LenSaMediaNews. Com, Opini–Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, saat berkunjung ke Ankara, Turki, berjumpa dengan Menbudpar Turkiye Yang Mulia Mehmet Nuri Ersoy , lantas mengusulkan pembuatan proyek film Kekaisaran Ottoman dan Kesultanan Aceh. Proyek ini disebutnya  sebagai bentuk komitmen Kemenbudpar Indonesia, untuk mempererat hubungan sejarah dan budaya kedua negara. Selain pembuatan film ada juga kesepakatan pameran lukisan bersama, dan pembangunan rumah budaya Indonesia di Turkiye (beritamerdeka.net, 13-4-2025).

Fadli Zon mengatakan, bahwa Indonesia dan Turkiye memiliki sejarah persahabatan yang panjang, dimulai pada masa Kekaisaran Ottoman dan Kesultanan Aceh pada abad ke-16, meskipun hubungan diplomatik secara resmi dibentuk 75 tahun lalu yaitu pada 1950.

Banyak artefak dan manuskrip yang membuktikan interaksi dua kerajaan yaitu Ottoman dan Aceh yang antara lain terdapat koin emas kuno di Gampong Pande. Di mana tertera nama Sultan Aceh, Alaudin Riayat Syah Al-Kahar dan nama Sultan Ottoman, Suleiman I, serta ratusan koin dari Dinasti Umayah dan Abasiyah yg ditemukan di situs Bukit Bongal, Sumatera Utara, dan makam-makam tokoh kerajaan Ottoman seperti Muthalib Ghazi bin Mustafa Ghazi di Gampong Bitai, Banda Aceh.

Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, menyampaikan dukungan penuhnya melalui Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat, dengan mengikutsertakan tim terbaik untuk melakukan kajian mendalam terhadap sejarah hubungan Aceh dan Ottoman.

Ini penting agar film nantinya dibangun berdasarkan fakta dan realita masa lalu, bukan sebatas cerita fiksi, sebagai bentuk sejarah yang harus dan patut diketahui oleh generasi mendatang, sekaligus menjadi tuntunan sejarah yang mendidik dan membangkitkan kesadaran generasi muda akan warisan kejayaan leluhur mereka, ujar Akkar Arafat.

Menurut Akkar, Pemerintah Aceh melihat proyek film ini tidak hanya sebagai bentuk kerja sama kebudayaan, tetapi juga sebagai momen penting untuk mengangkat kembali kejayaan peradaban Aceh dalam panggung sejarah dunia.

Maka pemerintah Aceh juga siap memfasilitasi akses terhadap situs-situs sejarah, manuskrip kuno, serta melibatkan para sejarawan dan budayawan lokal untuk memastikan keautentikan cerita yang akan diangkat dalam film.

Akkar menambahkan,  inisiatif Menteri Fadli Zon adalah bentuk nyata perhatian pemerintah pusat terhadap kekayaan sejarah dan budaya Aceh. Ini menjadi semangat baru bagi  daerah untuk terus melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan warisan budaya yang dimiliki. Pun Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh, Almuniza Kamal, menyatakan kesiapan penuh pihaknya dalam mendukung produksi film sejarah ini.

Kekhilafahan Bukan Nostalgia Semata

Kita sambut baik proyek pembuatan film antara Aceh dan Turki. Sejarah gemilang keduanya memang tak bisa dihapus begitu saja. Namun hendaknya tidak berhenti sebatas sinergi pembuatan film saja, namun juga melihat lebih dalam aspek politik di dalamnya. Mengapa Aceh memutuskan menjalin hubungan dengan Kekhilafahan Turki? tentu bukan sekadar pertemuan antar dua negara.

Generasi hari ini juga tak cukup tahu betapa takzimnya Aceh kepada Turki, tapi juga memahami bahwa inilah makna politik sebenarnya dalam Islam, yaitu mengurusi urusan umat dengan syariat. Bukan yang lain. Dan kaum muslim wajib memiliki satu kepemimpinan umum. Tidak berbilang, dan diikat oleh ukhuwah Islamiyyah, bukan yang lain.

Praktik bernegara hari ini yang berasaskan sekularisme, pemisahan agama dari kehidupan telah sukses mengaburkan kebaikan Islam itu sendiri. Padahal, semestinya, pemimpin sendiri adalah sebagaimana sabda Rasulullah Saw., “Pemimpin itu adalah perisai dalam memerangi musuh rakyatnya dan melindungi mereka. Jika pemimpin itu mengajak rakyatnya kepada ketakwaan kepada Allah dan bersikap adil, pemimpin itu bermanfaat bagi rakyat, tetapi jika dia memerintahkan selain itu, pemimpin tsb merupakan musibah bagi rakyatnya.”(HR. Muslim).

Miris! yang ditemui oleh generasi hari ini justru kata Khilafah masih dianggap tabu untuk digaungkan.  Banyak cendekiawan justru memonterisasikannya, ormas keagamaan yang menyerukan dipersekusi, pejuangnya dikriminalisasi, menuduhnya sebagai ancaman, hingga membuat tandingan dengan mengatakan NKRI harga mati. Secara fitrah,  sejarah gemilang tak mungkin terus dikubur dalam-dalam. Saatnya kini semua paham dan turut memperjuangkannya.

Aceh memang meminta bantuan kepada Khilafah Turki Ustami untuk melawan penjajah, dan yang dikirim bukan hanya senjata, tapi juga tentara. Dan Khalifah tak hanya mengirimkan apa yang diminta, bahkan mensuport penuh Aceh tanpa batas visa, paspor apalagi batas wilayah imajiner yang disebut Nasionalisme.

Bukti nyata lagi, bahwa sistem pemerintahan Islam, yang mengedepankan persatuan umat secara kafah menjadi solusi nyata bagi seluruh masalah dunia. Bukan hanya dunia Islam. Sangat berbeda dengan hari ini, saudara kita di Gaza, Palestina, menjerit hingga menggetarkan langit tapi tak bisa menyentuh hati para pemimpin muslim yang menjadi tetangganya.

Saatnya Kembali Kepada Islam Kaffah

Saat ini tak seharusnya nostalgia memenuhi benak setiap muslim di dunia, kemudian berhenti,  namun semangat persatuan hakiki tanpa memandang ras, bahasa, budaya, warna kulit hingga bahasa yang harus dimiliki. Mengembalikan kemuliaan kaum muslimin dengan pengurusan Khilafah. Pertanyaannya, kita akan ada di pihak yang mana, sebab tegaknya kembali Khilafah adalah janji Allah. Wallahualam bissawab. [LM/ry].