Ironis Peluang Bisnis di Tengah Bencana
Oleh. Ummu Aufa
LensaMediaNews.com, Surat Pembaca_ Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa endapan lumpur akibat bencana banjir bandang dan longsor di Aceh menarik minat sejumlah pihak swasta untuk dimanfaatkan. Dirinya pun mempersilahkan swasta yang berminat sehingga hasilnya bisa untuk pemasukan daerah. “Gubernur melaporkan ke saya ada pihak-pihak swasta yang tertarik dimanfaatkan lumpurnya, jadi tidak hanya di sungai tapi yang di sawah dan sebagainya. Silahkan, ini saya kira bagus sekali. Jadi tolong ini didalami dan kita laksanakan ya,” kata Prabowo dalam rapat koordinasi saat peninjauan pembangunan hunian danantara di Aceh Tamiang(sindonews,1/1/2026)
Minat tersebut muncul karena adanya rencana pemerintah yang akan melakukan normalisasi kuala dan sungai yang selama ini mengalami pendangkalan. Prabowo menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari upaya membuka kembali akses sungai sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrim. Presiden Prabowo lebih lanjut menjelaskan bahwa normalisasi kuala merupakan teknik berskalan besar yang membutuhkan kedisplinan khusus. Rencana normalisasi kuala tersebut muncul di tengah lambannya penanganan bencana Sumatera dan Aceh yang terjadi 1 bulan lalu. Berbagai persoalan mendasar seperti pemulihan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, dan kejelasan langkah rehabilitasi belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.
Bukannya memprioritaskan pemulihan dan perlindungan masyarakat, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan yang memberi kesan bahwa aspek ekonomi lebih dahulu dipertimbangkan dibandingkan penderitaan rakyatnya. Keadaan ini menjadi ironi yang mendalam. Bencana yang seharusnya ditangani sebagai panggilan kemanusiaan dan tanggung jawab negara, justru di persepsikan sebagai peluang bisnis. Sangat pahit realitas yang harus ditanggung masyarakat yang hidup dalam sistem kapitalisme. Rakyat hidup susah karena dipimpin oleh penguasa yang berwatak materialistik. Orientasi sistem kapitalisme adalah materi, sehingga apapun itu akan di nilai untung dan rugi termasuk urusan penguasa mengurus rakyatnya.
Dalam konsep kepemimpinan Islam yang berlandaskan prinsip ra’awiyah, penguasa akan memandang kekuasaan sebagai amanah untuk mengurus, melindungi dan memenuhi kebutuhan umatnya. Pemimpin tidak bertindak sebagai penguasa yang antipati, tetapi sebagai pelayan yang memastikan setiap kebijakan berpihak pada rakyat terutama dalam kondisi darurat. Maka jika ada khilafah dalam kepemimpinan Islam bencana Sumatera dan Aceh tidak akan berlarut-larut. Khilafah akan dengan sigap dan responsif menjadi pihak utama dalam menangani bencana. Seluruh sumber daya alam akan dikerahkan untuk penyelamatan, pemulihan dan perlindungan masyarakat yang terdampak. Dengan begitu masyarakat akan cepat pulih secara mental, ekonomi, hingga sosial mereka. Kepemimpinan semacam inilah yang mampu menghidupkan keadilan, kepedulian dan perlindungan nyata bagi umat dalam setiap individu.
