Keracunan Lagi, MBG Gagal Penuhi Gizi Generasi

Oleh: Isyana Nurhasanah

Aktivis Muslimah Bandung

LenSaMediaNews.com–Program MBG kembali menjadi perhatian publik setelah serangkaian kasus keracunan massal muncul sepanjang Januari 2026. Ratusan pelajar dilaporkan mengalami gangguan kesehatan seperti mual dan pusing setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut, memperpanjang daftar korban keracunan MBG.

Dalam kurun waktu 1 hingga 13 Januari saja, jumlah korban yang tercatat mencapai 1.242 orang (BBC News Indonesia.com, 30-1-2026). Yang lebih mengkhawatirkan, laporan korban tidak berhenti di sana, hingga akhir Januari, jumlah kasus terus bertambah.

Kondisi tersebut mengangkat pertanyaan serius: Bagaimana bisa program yang dikatakan bertujuan untuk memperbaiki gizi generasi malah berpotensi membahayakan kesehatan peserta didik? Sementara itu, peningkatan pesat anggaran MBG kini digugat, menambah panjang daftar masalah terkait kebijakan ini.

Kasus yang berulang kali terjadi tidak dapat lagi dianggap sebagai suatu kecelakaan yang tidak disengaja. Ini menunjukan lemahnya standar keamanan dan pengawasan. Jika program MBG benar-benar dirancang dengan sistem kontrol yang kuat dan prosedur dijalankan dengan serius, insiden serupa seharusnya dapat dicegah sejak awal.

Namun, kenyataan yang bertolak belakang dengan ekspektasi dibuatnya program ini serta insiden yang terus berulang menunjukan masalahnya bukan hanya di lapangan, tapi juga di fondasi kebijakan yang sejak awal tidak kokoh. Alih-alih menjamin gizi generasi, MBG justru mengancam kesehatan peserta didik.

Di sisi lain, terdapat jurang besar antara besarnya anggaran dan tujuan normatif MBG, yakni mencegah stunting dan memenuhi gizi anak. Ketidakseimbangan ini memicu kecurigaan di kalangan masyarakat bahwa kebijakan ini lebih berorientasi proyek daripada jaminan kesejahteraan.

Ketika dana publik melonjak secara signifikan tetapi hasil yang diperoleh tidak sebanding, sangat wajar apabila masyarakat mulai mempertanyakan kemana sebenarnya arah kebijakan ini. Program yang seharusnya menjadi investasi masa depan ini malah terkesan menjadi beban anggaran tanpa hasil yang nyata.

Terlebih lagi, MBG hanya berfokus pada distribusi makanan, bukan akar masalah gizi generasi. Padahal, masalah gizi buruk tidak lahir dari tidak adanya program makanan gratis semata. Akar masalahnya sebenarnya lebih dalam lagi, yaitu diantaranya kemiskinan struktural, daya beli rendah, dan ketimpangan akses kebutuhan pokok, sehingga banyak keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka secara mandiri.

Dalam Sistem Kapitalisme, kesenjangan ekonomi menjadi realita yang terus terjadi dan membuat sebagian masyarakat tetap terjebak dalam lingkaran kesulitan. Di kondisi seperti ini, program tambal sulam yang menjadi ciri khas kebijakan dalam Sistem Kapitalisme hanya menutup gejala sementara, bukan menyelesaikan masalah secara fundamental.

Masalah yang serupa terus muncul, program-program baru dirancang untuk menangani masalah tersebut, namun alih-alih selesai, masalah baru justru timbul dari program itu. Pola itu akan terus berulang apabila tidak ada perubahan yang sistemik.

Berbeda dengan pendekatan sistem Kapitalisme, negara yang nemerapkan Sistem Islam secara Kafah memiliki konsep kepemimpinan yang bertindak sebagai raa’in wa junnah (pengurus dan pelindung rakyat). Sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Pemimpin orang banyak (Kepala Negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya” (HR Al- Bukhari).

Berdasarkan hadis ini, seorang kepala negara wajib melayani kebutuhan rakyat dan negara juga bertanggung jawab membuka lapangan kerja seluas mungkin serta menjamin upah yang layak untuk para kepala keluarga, sehingga tidak adanya program makanan gratis pun tidak menjadi masalah karena masyarakat sudah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya secara mandiri.

Pemenuhan gizi masyarakat menjadi tanggung jawab penuh negara dengan distribusi pangan yang merata, berkualitas, dan harga terjangkau di seluruh wilayah hingga ke pelosok, bukan program distribusi terbatas yang rawan masalah. Lebih dari itu, negara juga wajib menjamin layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan secara gratis dengan menyediakan fasilitas serta sarana yang memadai agar pelayanan dapat berjalan dengan optimal.

Dengan demikian, masalah MBG bukan hanya soal teknis atau anggaran, tetapi juga menunjukkan kegagalan sistem yang mendasar, terutama dalam memastikan kesejahteraan rakyat. Selama akar persoalan tidak diperbaiki, berbagai program hanya akan menjadi solusi sementara yang justru beresiko menimbulkan masalah baru yang lebih besar. Wallahualam bissawab. [LM/ry].