Kisah Pilu Pasca Bencana Tanda Gagalnya Sistem 

Oleh: Iky Damayanti, ST.

Aktivis Dakwah

LenSaMediaNews.Com–Miris! pasca bencana rakyat banyak yang kelaparan, kehilangan harta benda dan keluarga, serta kehilangan mata pencariannya. Namun pejabat negara justru menghabiskan dana untuk proyek yang tak berguna.

Di tengah kebutuhan bencana DPRD Langkat justru membangun proyek taman senilai Rp 200 juta. Belum selesai sampai disitu, sumber internal menyebutkan nantinya taman tersebut akan diisi dengan tanaman bonsai yang bernilai belasan juta rupiah.

Jelas masyarakat sangat menyayangkan, dana APBD sebesar itu seharusnya dapat membantu warga yang terdampak banjir. Namun tampaknya DPRD lebih mementingkan estetika ketimbang kebutuhan rakyatnya (Langkatterkini.com, 17-12-2025).

Tak cukup sampai disitu, sejak awal terjadinya bencana warga memang tidak merasakan kehadiran para pejabat daerah. Mereka justru memilih kunjungan kerja ke luar daerah ketimbang berempati pada korban jiwa.

Diawal banjir bupati Langkat juga sama mengecewakannya, beliau lebih memilih menghadiri penghargaan dan apresiasi mitra kerja bank Indonesia di salah satu hotel yang ada di Medan. Padahal pada saat yang sama warganya sedang bertaruh nyawa melawan derasnya banjir yang melanda (Langkattoday.com, 30-12-2025).

Warga Besitang daerah yang terdampak cukup parah saat bencana, mengalami hal yang lebih memilukan, hingga 3 kampung hilang juga belum mendapatkan bantuan yang memadai sampai hari ini. Alhasil banyak warganya yang memilih minta-minta dijalan Lintas Sumatera agar dapat menyambung kehidupannya. Jangankan untuk membangun rumah yang kembali utuh, memikirkan perut hari ini saja mereka kesulitan. Warganet menanyakan kehadiran Bupati serta jajarannya pasca bencana (Langkatterkini.com, 22-12-2025).

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: apakah anggaran penanganan bencana benar-benar mencukupi dan tepat sasaran?Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa negara gagal menjamin anggaran benar-benar mencukupi untuk pemulihan pasca bencana.

Lambatnya respon para elit daerah maupun negara, menunjukkan bahwa nirempati memang keniscayaan dari bentukan Sistem Demokrasi sekuler. Terlihat jelas mereka hanya bekerja demi kepentingan pribadi atau partai semata. Begitulah asas terbentuknya sistem rusak yang kita pakai hari ini. Sekaligus menunjukkan kelemahan implementasi UU kebencanaan, yang seharusnya menjamin respon cepat, terpadu, dan berkeadilan bagi korban.

Dalam Sistem Kapitalisme, pengambilan kebijakan sering didasarkan pada kalkulasi ekonomi dan efisiensi anggaran. Pembangunan yang tidak sesuai kebutuhan, atau program yang tidak tepat sasaran menjadi lebih diutamakan. Walaupun taruhannya nyawa masyarakat sekitar. Nyata sekali Sistem Demokrasi-Kapitalisme melahirkan penguasa yang abai terhadap urusan rakyatnya.

Solusi Kepemimpinan dalam Islam 

Bila ditelusuri lebih lanjut, bencana yang terjadi bukanlah bencana ekologis semata. Namun juga bencana ideologis yang memunculkan tujuan kepemimpinan yang hilang arah. Kekacauan itu diperparah dengan kebijakan-kebijakan yang menyayat hati rakyatnya. Akarnya adalah Sistem Demokrasi sekuler  yang menjadikan penguasa sebagai pembuat regulasi (regulator).  Sedangkan dalam Islam,  tahta tertinggi regulator adalah sang pencipta manusia, Allah SWT.

“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?“. (TQS. Al-Ma’idah 5:50). Allah menjadikan kepimpinan ada pada penyelenggara negara. Dalam Islam, pemimpin adalah raa’in (pengurus) yang wajib memastikan keselamatan rakyat secara menyeluruh, baik saat bencana ataupun tidak. Penanganan bencana dilakukan cepat, terpusat, dan terkoordinasi karena setiap keterlambatan dipandang sebagai kelalaian amanah yang akan dipertanggungjawabkan.

Khalifah bekerja atas ketakwaannya, rakyat dipandang amanah yang besar dan akan Allah hisab setiap tindak tanduknya dalam menopang amanah tersebut. Negara wajib bertanggung jawab penuh atas segala yang terjadi, tanpa kompromi kepentingan ekonomi.

Seperti yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab saat bencana terjadi di Madinah, Umar langsung hadir ke lokasi bencana hingga pelosok-pelosok desa Madinah. Seluruh bantuan dan stok makanan juga disalurkan dengan cepat dan tepat ke wilayah terdampak. Saat itu Umar melakukan efisiensi pada kebutuhan individunya bukan pada rakyatnya.

Tak cukup sampai disitu, Umar mengirim surat ke beberapa gubernur di berbagai wilayah kekhilafahan Islam. Dia meminta mereka mengirimkan bantuan makanan dan pakaian untuk menutupi kebutuhan masyarakat Hijaz. Di antaranya yakni Amr bin Ash di Mesir, Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam, Sa’ad bin Abi waqqash di Irak. Alhasil masyarakat terdampak bencana bisa lekas pulih karena penanganan yang shahih.

Sungguh! sosok kepemimpinan yang didambakan umat yang mampu menanggulangi setiap bencana atau kebutuhan masyarakat hanya dapat terwujud dalam sistem kepemimpinan Islam yakni Daulah khilafah Islamiyyah. Wallalahualam bissawab. [LM/ry].