MBG Korban Lagi, Ilusi Gizi Baik Generasi

Oleh: Essy Rosaline Suhendi

Aktivis Muslimah Karawang

LenSaMediaNews.com–Awal tahun 2026, masyarakat tentu memiliki harapan pada pemerintah, salah satunya bisa mendapat program MBG yang secara nyata mampu memperbaiki gizi rakyat, khususnya untuk pelajar sekolah. Ternyata, harapan  mustahil terwujud, sebab keracunan MBG kembali menelan korban di SMA Negeri 2 Kudus hingga membuat 118 siswa terbaring dalam perawatan di tujuh Rumah Sakit (kompas.com, 29-1-2026).

Di satu sisi, anggaran MBG sebanyak 223 triliun digelontorkan dari pemangkasan anggaran pendidikan sebanyak 83,4 persen. Hal inilah, yang membuat lima pemohon berasal dari mahasiswa, guru honorer dan pengurus yayasan sekolah menggugat ke MK, supaya melakukan uji materi UU APBN Tahun Anggaran 2026.

Salah satu pemohon berlatar mahasiswa, Dzakwan Fadhil Putra Kusuma mengatakan, bahwa anggaran pendidikan hanya boleh digunakan untuk fasilitas pendidikan, gaji pendidik, kegiatan belajar mengajar, dan beasiswa. Sedangkan MBG adalah kebutuhan pokok yang dinikmati seluruh masyarakat mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita. Maka seharusnya MBG tidak boleh memangkas anggaran pendidikan (bbc.com, 30-01-2026).

Begitulah gonjang-ganjing program MBG. Bukan malah efektif meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, namun justru terus mengancam kesehatan rakyat akibat keracunan.  Berulangnya kasus,  menunjukkan lemahnya standar keamanan dan pengawasan.

Buah Kegagalan Program Kapitalisme 

Selain itu, anggaran MBG yang fantastis dengan fakta penerima MBG di lapangan, menampakkan ketidakwajaran. Sebab, menu MBG yang dihidangkan  jauh dari kata layak untuk memenuhi gizi, karena terkadang, menunya adalah makanan cepat saji  (ultra-processed foods), jikapun diolah real food dengan cara dimasak, dari segi tekstur banyak anak-anak yang tidak suka, semisal sayuran yang dimasak kurang matang, menyebabkan anak enggan memakannya atau ada yang mendapati makanannya hambar atau sudah basi.

Teknis berjalannya MBG pun sangatlah tidak jelas, sebab terlihat program ini hanya berfokus pada distribusi makanan, bukan akar masalah gizi generasi. Sehingga banyak yang menduga, bahwa MBG hanyalah sebagai goals proyek pemerintah yang terkesan dipaksakan dan bukan berorientasi pada jaminan kesejahteraan rakyat.

Padahal, apabila dicermati, akar permasalahan gizi buruk berasal dari Sistem Kapitalisme yang menyebabkan terjadinya kemiskinan struktural, daya beli rendah, dan ketimpangan akses kebutuhan pokok. Sehingga,  masyarakat harus banting tulang demi mendapati sesuap nasi, memenuhi biaya pendidikan dan kesehatan yang mahal, diperburuk dengan pontang panting mencari pekerjaan sebab aksesnya sulit didapat.

Sistem Kapitalisme juga memiliki kebiasaan yang sangat buruk dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Karena solusi yang dihadirkan bukan malah menyelamatkan, tapi menyengsarakan. Solusi yang diberi adalah solusi tambal sulam yang malah menambah beban rakyat, semisal program MBG ini, yang terbukti gagal menyelesaikan masalah secara fundamental.

Kesempurnaan Sistem Khilafah 

Untuk itulah, urgensitas kebutuhan pemimpin yang mampu membuang Sistem Kapitalisme ini sangatlah dibutuhkan masyarakat.  Pasalnya, jika sistem ini terus dibiarkan, maka akan semakin banyak memakan korban.  Demikian pula program pemerintah yang menimbulkan banyak mudharat serta berbagai kebijakan yang memberatkan hidup rakyat.

Kabar baiknya, ada sebuah sistem yang mampu menggulingkan kapitalisme hingga ke akarnya. Sistem tersebut adalah Sistem Islam, Khilafah. Khilafah akan menjadikan aqidah Islam sebagai dasar sehingga negara akan menerapkan syari’at Islam secara sempurna dan menyeluruh dalam semua aspek kehidupan, yang meliputi, politik, sosial, budaya, pendidikan, hukum dan pemerintahan.

Negara yang menerapkan Islam Kaffah (menyeluruh) akan berperan sebagai raa’in wa junnah (pengurus dan pelindung rakyat). Maka, pemenuhan kebutuhan pokok menjadi tanggung jawab negara dan hanya dapat terealisasi melalui mekanisme syariat Islam yang bersih dari oknum pejabat korup atau jajaran penguasa yang menjadikan kebijakan negara sebagai ladang bisnis yang menguntungkannya.

Dalam Islam, negara memiliki kewajiban memberikan jaminan layanan kesehatan, keamanan, dan pendidikan secara gratis dengan menyediakan fasilitas serta sarana yang memadai agar pelayanan berjalan dengan optimal. Terkait pemenuhan gizi, negara juga akan menjamin pendistribusian pangan secara merata dan berkualitas dengan harga yang terjangkau di seluruh wilayah hingga ke pelosok.

Bukan hanya itu, negara Khilafah, akan memberikan kesejahteraan hidup setiap individu rakyat, dengan membuka lapangan kerja yang luas dan upah layak bagi kepala keluarga. Dengan begitu, persoalan stunting atau kemiskinan tidak akan terjadi dan pemenuhan gizi bagi generasi bukan sekadar ilusi. Wallahu a’lam bishshawab. [LM/ry].