Paradigma Kapitalistik: Pertamax Naik, Rakyat Tercekik

Oleh: Sunarti 

Opini_LenSa Media News_“Bak pungguk merindukan bulan” peribahasa yang pantas disematkan untuk negeri ini jika berharap pada kesejahteraan rakyat. Pasalnya, negeri ini sedang menganut sistem kapitalis-sekular yang berstandar pada untung dan rugi.

Negeri yang kaya akan sumber daya alam (SDA), sementara rakyatnya musti menelan pahit pil kehidupan sehari-hari. SDA yang tidak dikelola oleh negara menjadikan harga yang melonjak tinggi akibat dikelola oleh swasta dan asing. Naiknya bahan bakar minyak (BBM) yang bersumber dari SDA, seperti naiknya harga Pertamax baru-baru ini, tidak mungkin tidak diikuti dengan kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya.

Sebagimana dikabarkan dalam laman BBC.com, 10 Juni 2026, bahwa harga BBM jenis Pertamax dan Pertamax Green naik mulai Rabu (10-6-2026). Harga Pertamax menjadi Rp. 16.250 per liter dari sebelumnya Rp. 12.300 per liter. Hal ini diumumkan Pertamina Patra Niaga pada Selasa (09/06) malam.

Dua jenis BBM ini tidak termasuk dalam subsidi pemerintah atau tidak ada bantuan dana dari APBN guna memotong harga jual produk. Dan alasan kenaikan harga BBM jenis non subsidi ini adalah mengikuti perkembangan harga minyak dunia yang trend-nya menguatkan imbas dari konflik di Timur Tengah.

Alih-alih masyarakat tidak terdampak karena harga BBM bersubsidi tidak naik, justru imbasnya adalah daya beli masyarakat menurun. Karena meskipun Pertamax dipakai oleh kalangan menengah ke atas, berhubung harganya melambung, mereka beralih pada BBM Pertalite.

Lantas bagaimana dengan kondisi BBM Pertalite?

Pertalite sendiri mengalami kelangkaan. Dan beberapa waktu lalu, ada signal bahwa Pertalite dengan alasan uang subsidi tidak ada dan bahan bakunya juga tidak ada, Pertalite akan dihilangkan. Hal ini disampaikan Agus Pambagio, dewan Penasehat Masyarakat Tranportasi Indonesia (MTI). Faktor lingkungan menjadi alasan kuat mengapa eksistensi Pertalite tidak akan bertahan lama.Tuntutan Standar Emisi Euro 4 selain beban fiskal negara yang terus membengkak untuk menambal subsidi. (Kompas.id, 25-5-2026) Inilah mengapa, Pertalite juga menjadi langka.

Menjadikan BBM sebagai komoditas ekonomi adalah wajah buruk paradigma kapitalistik. Demikian yang berlaku di negeri ini dalam melaksanakan tata kelola SDA, termasuk BBM. Penguasaan SDA oleh swasta maupun asing menjadikan negeri ini tidak memiliki kedaulatan dalam bidang energi. Demikian pula negeri ini tidak memiliki kemandirian ekonomi.

Kezaliman terhadap rakyat dan paradigma kapitalistik ini semestinya tidak terjadi. Dan saatnya dirubah dengan paradigma yang melindungi dan memudahkan urusan rakyat.

Pengaturan Harta Kepemilikan dalam Islam

Dalam hal kepemilikan, Islam mengatur harta kepemilikan yang terbagi dalam tiga hal, yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. SDA termasuk dalam harta kepemilikan umum. Sehingga yang memakai adalah rakyat secara bersama-sama. Agar tidak terjadi monopoli terhadap harta kepemilikan umum tersebut, maka pemanfaatannya dikelola oleh negara. Hasilnya diserahkan kepada rakyat. Bisa langsung, bisa terealisasi lewat fasilitas umum yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

Kebutuhan akan BBM akan disediakan negara dengan harga murah dan mudah didapat. Hasilnya disalurkan untuk kebutuhan dasar masyarakat.

Adapun kebutuhan dasar masyarakat adalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Dari itulah negara berkewajiban mengelola harta milik umum tersebut guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tanpa membedakan warga muslim atau kafir dzimi (warga non muslim yang hidup dalam negeri muslim/negara Islam).

Demikianlah kedaulatan energi dan mekanisme pengelolaan SDA dilaksanakan oleh negara. Dan yang demikian bisa dijalankan hanya jika negara menerapkan aturan Islam. Yang disebut dengan negara Khilafah.

Didukung dengan sistem perekonomian yang bersumber pada aturan Islam, maka perwujudan kesejahteraan rakyat akan terwujud. Rakyat tidak lagi dipusingkan dengan langkanya BBM dan mahalnya BBM, karena negara sepenuhnya melayani rakyat sebagai bentuk tanggung jawabnya. Kepentingan rakyat dalam negeri negara Khilafah sangat diutamakan.

Waallahu alam bisawab

(LM)