Pelayanan Kesehatan Hak Rakyat Keseluruhan

Oleh: Sunarti

LenSaMediaNews.Com–Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, itu adalah sebuah kabar yang datangnya dari Sang Pemilik raga dan nyawa, yaitu Allah SWT. Namun, saat ini, nyawa manusia seolah tidak ada harganya. Karena manusia hidup di habitat Kapitalisme sekular, maka kematian dianggap hal yang wajar. Apalagi tidak lagi mengindahkan sebab  akibat dari kematian tersebut.

Sebut saja, kasus kematian seorang ibu dan anaknya yang masih dalam kandungan, karena ditolak dilayani di 4 rumah sakit. Di mana letak perhatian manusia sesama manusia, terlebih perhatian pemerintah terhadap kasus tersebut. Belum lagi kasus-kasus lain yang serupa dengan kasus ini.

Tak ayal, warga negara tidak bisa berpikir jernih. Berbagai perkataan yang tidak sopan muncul bersamaan dengan mencuatnya kasus tersebut. Semestinya kesadaran umum masyarakat terbentuk. Dengan banyak dan seringnya kasus serupa, pasti ada penyebabnya.

Mengenai ajal, manusia tidak ada yang tahu. Tapi persoalan upaya menjaga kesehatan, keselamatan dan keamanan warga, adalah tugas negara yang utama. Dan atas penjagaan ini, pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kejadian-kejadian yang menimpa warganya.

Minim Fasilitas Kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Tidak bisa dipungkiri, di Indonesia fasilitas kesehatan (Faskes), pelayanan kesehatan (Yankes) dan tenaga kesehatan belum memadai(Nakes). Ada sebagian wilayah yang sangat tercukupi kebutuhan kesehata, namun tak sedikit wilayah yang sangat kurang kebutuhan akan layanan kesehatan. Tak hanya itu, transportasi demi kelancaran Yankes juga sangat kurang.

Akses terhadap layanan kesehatan di Indonesia masih menjadi masalah besar, terutama di daerah-daerah terpencil. Meskipun ada peningkatan fasilitas kesehatan di kota-kota besar, ketimpangan akses antara kota dan desa sangat terasa. Masyarakat di daerah perkotaan umumnya memiliki akses yang lebih mudah dan cepat terhadap layanan medis, dengan banyak rumah sakit besar dan tenaga medis yang tersedia.

Sementara itu, di daerah terpencil seperti di Papua, Nusa Tenggara Timur, atau Kalimantan, banyak warga yang kesulitan untuk mendapatkan layanan medis yang memadai. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti infrastruktur yang buruk, kurangnya tenaga medis, dan fasilitas yang terbatas.

Selain itu, masalah besar yang dihadapi adalah ketidakmerataan fasilitas kesehatan di berbagai wilayah. Bahkan, di beberapa tempat, puskesmas tidak memiliki dokter tetap dan hanya mengandalkan tenaga medis yang bergantian. Ini menyebabkan masyarakat di daerah-daerah tersebut terpaksa melakukan perjalanan jauh ke rumah sakit di kota untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik (Kompasiana, 17 April 2025).

Pelayanan Kesehatan tidak Merata, akibat Salah Kelola

Pelayanan kesehatan di Indonesia berbasis pada “provite oriented” atau keuntungan semata. Motif bisinis materialistis menjadikan masyarakat tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan secara maksimal.

Adanya ketidakmerataan faskes dan nakes juga dipengaruhi oleh ketimpangan perekonomian. Secara mendasar negeri yang menganut sistem perekonomian ala kapitalis, akan terjadi ketimpangan kelas sosial.

Masyarakat kelas menengah ke atas, akan bisa menikmati layanan kesehatan yang memadai sesuai dengan besaran kekuatan keuangan mereka. Sementara rakyat miskin akan mendapatkan layanan ala kadarnya, meskipun konon gratis, terlebih pengelolaan layanan kesehatan diserahkan kepada swasta atau asing.

Kondisi akan diperparah dengan ketidakpedulian negara dalam mengurus rakyatnya. Segala kebutuhan mendasar bukan lagi urusan negara, namun urusan individu. Dan urusan kesehatan akan dianggap sebagai motif bisnis, bukan layanan tulus dari negara dan penguasa.

Apa yang Musti Dilakukan?

Penguasa sebagai pelindung masyarakat harus bertanggung jawab penuh akan kesehatan warga negaranya. Karena kesehatan termasuk hak dasar warga negara yang tanggung jawab negara.

Hak dasar sebagai warga negara adalah sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan infrastruktur. Semua menjadi tanggung jawab negara. Kesehatan seharusnya memadai, aksesnya mudah dan berkualitas. Pembiayaan juga diberikan secara cuma-cuma. Karena negara bisa menggunakan hartanya untuk kepentingan umum.

Sebenarnya ini semua bisa diterapkan di Indonesia. Karena negeri ini kaya akan sumber daya alam yang bisa dieksplorasi untuk biaya kebutuhan dasar rakyat, termasuk kesehatan. Alih-alih mengurai masalah, Kapitalisme justru menambah beban masyarakat.

Sistem kesehatan yang memadai, terjangkau, berkualitas hanya akan tercapai dengan penerapan sistem Islam. Karena di dalam Islam, sistem kesehatan ini sangat diperhatikan. Mengingat ini hak dasar rakyat dan juga kewajiban negara. Landasan ketakwaan untuk mengurus urusan umat, akan benar-benar dipegang oleh penguasa yang shaleh. Waallu alam bisawwab. [LM/ry].