Putus Kuliah, UKT semakin Mahal

Oleh: Rahmi Lubis

Praktisi Pendidikan

LenSaMediaNews.com–Semakin majunya teknologi menandakan semakin majunya peradaban. Hal ini pastinya berkaitan erat dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Namun, fakta yang terjadi di Indonesia sungguh memilukan.

Dikutip dari detiknews.com, 25 Mei 2026,  data Statistik Pendidikan Tinggi menunjukkan angka putus kuliah di Indonesia sampai 2025 mencapai 289 ribu mahasiswa. Jumlah ini meningkat 2,62 persen dibandingkan dari tahun sebelumnya. Banyaknya angka putus kuliah umumnya terjadi pada mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS) sekitar 73,81 persen, disusul mahasiswa dari perguruan tinggi negeri (PTN) sekitar 17,20 persen, perguruan tinggi agama 7,74 persen, dan terakhir sisanya dari sekolah kedinasan sekitar 1,25 persen. Hal ini tentu saja dianggap tidak wajar. Mengapa demikian?

Menyusutnya subsidi dari negara untuk setiap mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) kini berpotensi meningkatkan ketergantungan kampus pada uang kuliah yang ditanggung mahasiswa. Contohnya saja Universitas Gadjah Mada diketahui rasio pendapatan dari pemerintah dan pendapatan dari proses akademik, meningkat dari 49 persen pada 2015 menjadi 68 persen pada 2024. Kenaikan ini jelas berdampak atas rasio kisaran UKT yang mencapai sampai 14 juta per semesternya. Sangat disayangkan, lagi-lagi masyarakat menjadi tumbal atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh sistem saat ini.

Pengamat Pendidikan yaitu Ketua Forum Rektor PTN-BH, Heri Hermansyah, mengungkapkan terjadinya perubahan proporsi komposisi pendanaan perguruan tinggi yaitu Porsi BOPTN/BPPTNBH dari APBN relatif mengecil, sementara pendapatan dari jasa layanan pendidikan, seperti UKT dan IPI, meningkat. Kebijakan ini tampak tidak berpihak pada rakyat.

Pengalihan subsidi dana Pendidikan yang mengacu pada pengadaan MBG dinilai sungguh tidak efektif. Kritikan keras pro dan kontra atas pengadaan MBG hanya menjadi jeritan yang tak bersuara. Habisnya dana anggaran Pendidikan untuk pengadaan MBG jelas menjadi penyebab utama naiknya angka UKT Pendidikan Tinggi.

Bukan hanya itu, evaluasi atas program MBG (Makan Bergizi Gratis) juga masih jauh dari tujuan sebenarnya. Peristiwa keracunan makanan dan ketidaklayakan makanan yang disajikan adalah peristiwa nyata yang dialami di berbagai sekolah. Lantas untuk siapa sebenarnya program ini ditujukan?

Jelas sudah, kerusakan yang tampak saat ini tak lain karena akar permasalahan yang sudah rusak. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh sang penguasa negeri tak lain hanya untuk kepentingan pribadi dan segelintir orang. Sistem sekulerisme saat ini jelas menjadikan pemikiran manusia untuk memisahkan agama dari kehidupan. Pahala dan dosa bukan jadi pertimbangan. Baik dan buruk hanya berlandaskan kepentingan dan manfaat.

Sungguh ironis, hubungan antar manusia hanya terjadi atas dasar ikatan yang paling rendah dan lemah yaitu hawa nafsu bukan akal pemikiran. Maka sejatinya manusia yang tak menggunakan potensi akal maka akan dibutakan oleh hawa nafsu jauh lebih rendah daripada binatang. Inilah sebabnya islam turun menjadi agama yang disempurnakan.

Rasululah Muhammad SAW merupakan penyampai wahyu terakhir peradaban dunia. Maka, Al-Quran yang merupakan Kalamullah atau perkataan Allah harusnya menjadi satu-satunya dasar pemikiran manusia untuk menerapkannya. Adanya Rasululah sebagai contoh nyata bagi kita manusia untuk hidup sesuai dnegan peraturan yang telah ditetapkan oleh sang pencipta. Lantas kenapa kita sebagai manusia terkhusus umat muslim harus berpaling dari aturan ini? Islam jelas mengatur kehidupan manusia dari hubungan antara sang pencipta, dirinya sendiri, dan sebagai makluk sosial.

Allah jelas mengangkat kedudukan orang yang berilmu dan beriman. Maka dalam islam, prioritas utama untuk pendidikan sangat diperhatikan. Pemimpin negeri harusnya memberikan layanan pendidikan secara gratis dan berkualitas. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasululah SAW saat perang Badar usai, ada 70 orang Quraisy Makkah menjadi tawanan, masing-masing mereka diminta untuk mengajar 10 orang anak-anak dan orang dewasa Madinah dalam membaca dan menulis sebagai salah satu syarat pembebasan mereka.

Akhirnya 700 orang terbebas dari buta huruf. Lalu, masing-masing mereka pun diminta menjadi guru bagi orang lain yang belum mampu membaca dan menulis. Kebijakan ini hanya muncul dari penguasa yang mempunyai pemikiran islam dan bukan sekulerisme saat ini. Lantas, masihkah kita bertahan pada pemahaman sekulerisme ini? Wallahu alam bishawab. [LM/ry].