Tidak Ada Pembenahan, Banjir Bandang Jadi Langganan
Oleh Elly Waluyo
Anggota Aliansi Penulis Rindu Islam
LensaMediaNews.com, Opini_ Mencari kambing hitam atas kesalahan yang dilakukan merupakan wajah khas dari sistem kapitalis. Demi hegemoni duduk di kursi kekuasaan agar dapat meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, maka penguasa akan mencari-cari alasan guna menutupi dampak buruk dari kebijakan yang dibuatnya. Kebijakan yang sejatinya hanya untuk memuluskan kepentingan para kapital dan mustahil menguntungkan rakyat. Demikian pula dengan penanganan bencana. Kapitalis akan cenderung menyalahkan alam, bukan mengoreksi kebijakan yang bersumber dari sistem kufur buatan manusia.
Curah hujan ekstrem lebih dari 150 mm per hari telah membuat sejumlah infrastruktur pengendali banjir mikro dan makro di Jakarta yang hanya mampu menampung 100 mm-150 mm per hari, meluapkan muntahannya ke 22 Rukun Tetangga (RT). Laporan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta, banjir telah menyebabkan 1.137 orang dari Kelurahan Tegal Alur, Kedoya, Kalibaru, Semper Barat, Sukapura dan Warakas mengungsi. Data yang dilaporkan oleh Dinas Sumber Daya Air Jakarta yang di ketuai oleh Hendri, curah hujan ekstrem didominasi oleh Jakarta Utara. Di Kamal Muara mencapai 198 mm per hari, 186 mm perhari di Koja, 178 mm per hari di Ancol Flusing, 171 mm per hari di Pintu Air Marina, dan 161 mm per hari di Rumah Pompa Waduk Pluit. Daerah lain yang mengalami hujan lebat sebesar 130 mm per hari terjadi di Kali Duri. Menurut Hendri, untuk menghadapi banjir, 211 lokasi di lima wilayah administratif telah di siapkan 612 pompa stasioner. Sedangkan untuk lokasi yang tidak terjangkau pompa stasioner, disiapkan pompa mobile. Isnawa Adji selaku Kepala Pelaksana BPBD Jakarta mengungkapkan rencana untuk melakukan Operasi Modifikasi Cuaca bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Prediksi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) selama 5 hari ke depan, menjadi dasar dalam melakukan penyemaian awan untuk menarik uap air di atmosfer menggunakan garam supaya mempercepat turunnya hujan. (https://www.kompas.id , 13 Januari 2026).
Bencana banjir di berbagai daerah termasuk di Jakarta terus berulang. Seolah sudah menjadi langganan tiap tahun. Pemerintah pun tetap saja mengkambinghitamkan cuaca ekstrem. Padahal hampir keseluruhan problem bencana alam yang terjadi termasuk banjir adalah kesalahan dalam tata kelola lahan. Alih fungsi lahan penyerapan air menjadi gedung-gedung tinggi, real estate, dan lain-lain menjadi penyebab utamanya. Hal ini tentu berkaitan dengan kebijakan. Kebijakan yang lahir dari sistem kapitalis, mustahil memperhitungkan dampak lingkungan karena yang ada di otak hanya keuntungan materi. Sehingga tak ada pembenahan tata kelola lahan penyerapan air untuk meminimalisir terjadinya banjir. Banjir dijadikan seperti kebiasaan atau tradisi tahunan yang diatasi secara asal-asalan. Menyedot anggaran tinggi, namun tidak sedikit pun melirik akar permasalahan.
Berbeda halnya jika syariat Islam diterapkan dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam tata kelola lahan. Peran negara sebagai pelindung umat bertanggung jawab penuh dalam menyediakan fasilitas. Islam meletakkan kemaslahatan umat dalam jangka panjang sebagai dasar dalam pembangunannya. Pertimbangan kemaslahatan tidak hanya diukur dari kebutuhan dan dampak bagi manusia saja melainkan untuk seluruh makhluk hidup. Kemudahan negara dalam melakukan tata kelola lahan disebabkan penerapan syariat yang menjadikan negara memiliki kedaulatan kuat, tak ada sedikit pun campur tangan swasta terhadap segala sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
