Tidak Cukup hanya Angka, Kesejahteraan Rakyat Butuh Bukti Nyata
Oleh : Asha Tridayana
LensaMediaNews.com, Opini_ Kesejahteraan masyarakat memang menjadi bentuk pencapaian program kerja dalam setiap pemerintahan. Baik tingkat daerah hingga pusat selalu mengupayakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Namun, sering kali capaian yang dimaksud tidak benar-benar nyata dirasakan. Karena hanya berupa angka-angka yang dilaporkan setiap tahun dengan indikator tertentu. Dengan tujuan daerah yang bersangkutan terlihat lebih berdaya saing dan menunjukkan kinerja pemerintahan yang optimal.
Belum lama ini, pemerintah Kabupaten Batang menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) diantaranya terkait pertumbuhan ekonomi mencapai 7,79 persen dan menempatkannya pada posisi kedua tertinggi di Jawa Tengah bahkan melampaui tingkat provinsi 5,37 persen dan nasional 5,11 persen. Hal ini disampaikan Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan, dalam rapat paripurna DPRD setempat. Kinerja ini didorong dari sektor konstruksi, pengadaan listrik dan gas, serta penyediaan akomodasi melalui aktivitas di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Batang Industrial Park. Berbagai capaian tersebut, Bupati Faiz berharap dapat mewujudkan visi “Kabupaten Batang yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Indonesia Emas 2045″ (radarpekalongan.disway.id 31/03/26)
Patut diapreasi hasil kerja pemerintah daerah dalam mewujudkan iklim di masyarakat yang kondusif. Namun, sejatinya perlu ditelusuri lebih lanjut terkait standar dan indikator yang digunakan dalam menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi daerah khususnya Kabupaten Batang ini. Karena faktanya tidak relevan dengan keadaan yang tengah dirasakan atau dialami masyarakat sekarang yakni masih jauh dari kata sejahtera bahkan tidak sedikit yang masih mengeluhkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Apalagi disampaikan bahwa yang menjadi faktor pendorong terciptanya angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi berasal dari aktivitas di kawasan industri. Padahal tidak semua masyarakat terlibat didalamnya, justru lebih didominasi oleh kalangan pengusaha dan penguasa yang bekerja sama. Tidak lain untuk mencari keuntungan di setiap kesempatan sementara masyarakat setempat hanya menjadi buruh dengan beban kerja tinggi dan upah yang tidak seberapa. Justru yang nampak terjadinya kesenjangan sosial bukan tingginya angka pertumbuhan ekonomi dan sejenisnya.
Hal ini memang menjadi keniscayaan dalam penerapan sistem kapitalisme yang mengukur segala sesuatu dengan indeks angka (efisiensi, produktivitas, keuntungan). Sistem yang melihat manusia sebagai makhluk ekonomi yang terukur dengan capaian materi. Bahkan menjadi faktor produksi yang dapat mengurangi efiensi kerja sehingga dapat dihilangkan atau tidak diperhitungkan keberadaannya. Manusia hanya dilihat dari seberapa bermanfaatnya untuk menunjang produktivitas.
Begitulah sistem kapitalisme bekerja, hanya berorientasi pada materi tanpa mempedulikan kondisi masyarakat secara utuh. Termasuk mengabaikan hal-hal yang tidak mudah dikuantifikasikan seperti dampak lingkungan, kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Selama mendatangkan keuntungan apapun dilakukan, sekalipun mengorbankan kepentingan masyarakat bahkan menyengsarakannya. Parahnya, sistem kapitalisme masih diemban hingga sekarang oleh negara pengekor karena ketidakmampuannya menentukan kebijakan dan aturannya sendiri.
Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan perubahan mendasar agar terbebas dari segala keterpurukan. Tidak lain mengganti sistem kapitalisme dengan sistem Islam yang shohih. Karena Islam menjadikan periayahan seluruh rakyat sebagai tugas dan tanggung jawab negara. Sehingga negara wajib memastikan dan menjamin kondisi rakyat benar-benar terpenuhi hajatnya baik kebutuhan pokok individu maupun komunal seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Tidak sekadar menghimpun dan mengolah data dari sejumlah sampel pilihan yang tidak menggambarkan secara utuh kondisi masyarakat seperti pada sistem kapitalisme.
Disamping itu, pertumbuhan ekonomi dan produktivitas kerja seharusnya melibatkan seluruh elemen masyarakat. Sehingga roda perekonomian dapat berjalan dinamis dan tetap stabil serta tidak terjadi kesenjangan sosial (hanya dikuasai golongan tertentu). Kemudian proses distribusi juga tidak terpusat tapi merata ke seluruh penjuru wilayah agar masyarakat dapat menjangkaunya termasuk mencegah terjadinya permainan harga di pasaran.
Hal ini karena Islam memuliakan manusia sesuai fitrahnya. Islam pun mewajibkan negara untuk memprioritaskan kesejahteraan rakyat dan melindungi lingkungan hidupnya. Melalui penerapan sistem ekonomi Islam, negara dapat mengelola sumber daya alam untuk kepentingan rakyat tanpa intervensi swasta dan asing, bahkan mampu menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan upah sesuai kemampuan dan kesepakatan yang diatur hukum syara’. Negara yang menerapkan sistem Islam, tidak akan memperbudak rakyatnya demi capaian materi.
Wallahu’alam bishshawab.
