Duka di Penghujung Tahun

Oleh Anisa Rahmi Tania

LensaMediaNews.com, Opini_ Bencana banjir kembali menerjang negeri ini. Tidak segan-segan, aliran deras air tumpah ruah seraya menyeret segala hal yang ia temui, hingga menyapu tiga provinsi di Sumatera sekaligus. Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi korban ganasnya banjir bandang jelang akhir tahun ini.

Dilansir cnnindonesia.com (2/12/2025), jumlah korban tewas terus meningkat, per Selasa (2/12) tercatat jumlah korban meninggal sebanyak 712 orang. Sementara korban hilang sebanyak 507 orang. Tidak terhitung kerugian besar yang diderita. Bangunan hancur, pemukiman warga rata tersapu terjangan banjir, begitu pula kendaraan yang rusak parah.

Banjir dan Ulah Tangan Manusia

Bagi masyarakat negeri ini, banjir bukanlah hal yang aneh. Musibah ini kerap terjadi kala musim hujan datang. Baik di perkotaan maupun di pedesaan. Akan tetapi, lain hal dengan banjir yang menerjang tiga provinsi di Sumatera. Banjir ini telah menelan korban jiwa, menghancurkan infrastruktur, bahkan menyapu pemukiman warga hingga rata. Tidak heran jika disebut banjir kali ini seperti tsunami Aceh tahun 2004 silam.

Banyak ahli menilai kejadian ini karena faktor alam. Siklon tropis senyar disebut-sebut sebagai penyebab ekstremnya cuaca di Indonesia Barat. Fenomena ini membuat curah hujan tinggi mencapai 380 mm dalam satu hari atau setara dengan curah hujan dalam sebulan penuh.

Ya, cuaca memang berada pada puncak musim hujan. Akan tetapi, banyaknya gelondongan kayu yang terbawa arus seakan membuat setiap mata terbelalak. Fakta ini, pada akhirnya membuka kembali aib tangan-tangan jahil yang merusak hutan Sumatera.

Sebagaimana disebutkan aktivis Greenpeace, hutan di Sumatera Utara telah banyak yang beralih fungsi menjadi lahan pertanian, perkebunan atau area tambang. Dalam catatannya, Greenpeace mendapati area hutan di Sumut hanya tersisa kurang dari 30 persen atau sekitar 10-14 hektare hutan dari luas keseluruhan 47 hektare (cnnindonesia.com, 1/12/2025).

Menanti Ketegasan Negara

Bencana alam memang tidak akan bisa dicegah. Hal tersebut adalah ujian bagi setiap negeri yang harus dihadapi dengan kesabaran. Berbeda halnya dengan kerusakan hutan yang seharusnya bisa dicegah dan diawasi. Dalam hal ini negara yang harus bisa bertindak tegas, baik terhadap individu-individu, maupun perusahaan lokal dan asing.

Jika saja negara bisa melindungi hutan dari para pengusaha sawit atau tambang, tentu hutan akan aman. Hutan akan tetap menjadi rumah bagi para hewan, akan tetap rindang dengan pohon-pohon. Guyuran air hujan akan mampu diserap dengan sempurna dengan banyaknya pohon.

Sayangnya, pemerintah di negeri ini, pun di negeri-negeri yang disebut sebagai negara maju, selalu menjadikan hutan sebagai ladang bisnis menggiurkan. Dalam sistem yang dianut negeri ini dan banyak negara lainnya, hutan diperbolehkan untuk dieksploitasi besar-besaran. Baik untuk dijadikan perkebunan maupun area pertambangan. Tanpa melihat dampak yang akan terjadi di masa depan.

Kapitalisme yang berdasar pada paham sekularisme membuat para penguasa berpikir pada kemaslahatan personal, bukan rakyat. Besarnya biaya untuk sampai menduduki kursi jabatan menjadikan mereka lebih getol mencari harta, daripada melayani kepentingan rakyat.

Maka, tidak heran jika hutan di Indonesia terus terkikis. Negeri yang dulunya dijuluki zamrud khatulistiwa, kini tinggal kenangan, akibat keserakahan penguasanya sendiri. Mirisnya, rakyatlah yang menjadi korban. Sementara mereka yang merusak masih bisa tidur nyenyak dan perut kenyang.

Terapkan Kembali Sistem Islam

Berabad-abad silam, Rasulullah SAW., telah bersabda “Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, rumput dan api, dan harganya adalah haram” (HR. Ibnu Majah).
Hadits ini telah memberikan arahan dengan jelas bahwa sumber daya alam haram dimiliki oleh individu maupun kelompok atau perusahaan.

Pengelolaannya wajib dilaksanakan oleh negara, sementara hasilnya dikembalikan kepada rakyat untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Mulai dari pemenuhan kebutuhan primer setiap individu, seperti sandang, pangan, dan papan. Maupun kebutuhan primer bagi masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dengan pengelolaan yang amanah oleh penguasa yang menerapkan sistem Islam, maka masyarakat akan hidup sejahtera. Alam pun akan terkelola dengan baik, menjadi rumah yang nyaman bagi hewan-hewan di dalamnya.

Ketika pengelolaan beralih pada perusahaan, kerusakan alam tidak terhindarkan. Manusia menjadi korban, begitu pun dengan hewan. Padahal Allah SWT., telah memperingatkan kita dalam firman-Nya:
“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia... “ (Q.S Ar-Rum: 41)
Terbukti dengan bencana yang terjadi di Sumatera.

Keserakahan para konglomerat telah membuat ribuan orang terlantar tanpa tempat tinggal. Ratusan orang meninggal dan terluka. Oleh karena itu, sudah seharusnya sistem Islam kembali diterapkan. Tanpa penerapannya manusia terpuruk, hewan di ujung tanduk, alam pun rusak.
Wallahu’alam