Gimik Diambil, Periayahan Pemimpin Labil
Oleh: Rut Sri Wahyuningsih
Institut Literasi dan Peradaban
LenSaMediaNews.Com–Siaran Pers Humas Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN, Kamis, 18 Desember 2025 memberikan penghargaan kepada 10 ayah terpilih yang mengambil rapor anaknya, sebagai bentuk bentuk apresiasi Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) sekaligus bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak sejak dini (kompas.com, 18-12-2025).
Gerakan Ayah Mengambil Rapor (GEMAR), ditetapkan Mendukbangga/Kepala BKKBN, Wihaji, melalui menerbitkan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2025 tanggal 1 Desember 2025. Pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal pengambilan rapor di sekolah masing-masing. Bahkan disebutkan pula ada pemberian dispensasi keterlambatan sesuai dengan ketentuan masing-masing instansi atau kantor, demi menyukseskan GEMAR.
SE ditujukan kepada Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia melalui Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia dan Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta.
Kebijakan Gimik, Kapan Serius?
Berapa kali kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah, namun tak pernah menyentuh akar persoalan, bahkan lebih kental kesan gimiknya. Hanya diminta posting foto ketika mengambil rapor dan hanya diumumkan di Instagram, 10 orang ayah yang beruntung akan diberi hadiah? Bagaimana dengan ayah yang lain, yang juga mengambil rapor tapi tak posting?
Bagaimana dengan ayah yang profesinya tak memungkinkan hadir mengambil rapor? Bagaimana pula dengan anak yatim? Pengkotakan kriteria tertentu sangat lazim terjadi di sistem kapitalisme. Seolah yang unggul itu kelompok beda dengan yang biasa saja. Seolah yang sesuai kriteria adalah yang paling berhak mendapatkan previle, keistimewaan, privasi, ekskusifitas dan lainnya.
Padahal, perbedaan hari ini bukan semata fitrah, kaya miskin, pandai bodoh, dan lainnya, tapi memang dibuat hanya untuk menampakkan seolah pemerintah sudah bekerja, padahal yang dimaksud adalah pelayaran dengan syarat dan ketentuan berlaku. Masyarakat papa benar-benar tak akan dianggap ada.
Kebijakan Gimik ini jelas menunjukkan kegagalan pemerintah melihat persoalan yang sebenarnya. Kedekatan seorang anak dengan ayahnya, bukan semata dibangun dari ayah yang meluangkan waktu untuk ambil rapor. Tapi lebih dari itu. Peran ayah hari ini sama terenggutnya sebagaimana peran ibu. Dalam sistem Kapitalisme, ayah dan ibu tak lebih dari ikon yang disebut keluarga, ada ayah, ibu dan anak. Sementara ikatan yang dibangun di atasnya bukan didasarkan akidah. Visi misinya juga bukan membentuk keluarga ideologis. Padahal tak ada pertahanan keluarga terbaik selain dari idiologis Islam.
Penyebabnya, Sistem Kapitalisme yang asasnya sekuler, memisahkan agama dari kehidupan, menjadikan keluarga memiliki beban berat, tak hanya merawat dan membesarkan anak, tapi juga upaya bertahan hidup dalam sistem yang tak manusiawi dan penguasa yang tak peka. Kita bisa lihat dari bencana Sumatra yang sudah berjalan lebih dari 2 pekan, lambatnya penanganan, hausnya pemerintah akan validasi, dan nasib rakyat berkejaran dengan waktu.
Bukannya bersegera, di sisi lain pemerintah tetap menggelar karpet merah untuk pengusaha melalui rencana pembukaan kebun sawit di Papua, tidakkah pemerintah mengambil pelajaran bahwa banjir bandang yang menghilangkan nyawa dan harta masyarakat di Sumatra berasal dari sebab yang sama? Kapan bisa serius memikirkan nasib rakyatnya? Mengapa satu suara sangat berharga saat pemilu, tapi ribuan nyawa hanya dipandang angka saat bencana?
Saatnya Kembali kepada Syari’at
Allah SWT. Berfirman yang artinya, “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (TQS Ar-Rum:41).
Bencana bukan hanya azab tapi juga rahmat dan petunjuk, agar manusia kembali ke jalan yang lurus. Mungkin hari ini perhatian kita terbelah pada nasib saudara kita yang sedang tertimpa bencana, namun kita juga tak boleh lalai dari bencana lainnya, yaitu keluarga yang tak lagi memiliki kekuatan.
Padahal, keluarga adalah institusi terkecil negara tempat mencetak generasi. Ketika ayah kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak, ibu yang terseret keluar karena harus bekerja membantu suami, anak diasuh media sosial, masyarakat yang tak lagi peduli amat makruf nahi mungkar apa yang bisa diharapkan? Peradaban emas? Tentu itu ilusi!
Syariat Islam yang kaum muslim diwajibkan untuk menerapkannya secara kafah, akan menghilangkan segala bencana hari ini. Sebab, Syariat mewajibkan negara mengurusi urusan rakyatnya individu perindividu. Jaminan ekonomi yang berbasis syariat akan mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.
Negara hadir menjamin kebutuhan pokok rakyat dari sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan keamanan. Baitulmal, sebagai kas negara, sangat solid mendukung aktifitas riayah suunil umah. Wallahualam bissawab. [LM/ry].
