Sudan Kian Bergejolak, Hegemoni Barat di Negeri Muslim

Oleh: Puspa Dewi R

LenSaMediaNews.Com–Krisis Sudan kembali membara dan memasuki fase yang semakin brutal. Di wilayah Darfur, khususnya kota el-Fasher, laporan terbaru menunjukkan bahwa lebih dari dua ribu warga sipil tewas akibat serangan Rapid Support Forces (RSF) (Antaranews.com, 31-10-2025).

Pembunuhan massal terjadi di rumah sakit, masjid, hingga tempat-tempat pengungsian. Ribuan warga terpaksa melarikan diri hanya dalam hitungan hari, sementara pelecehan seksual, penjarahan, penculikan, dan kekerasan sistematis terus meningkat (Apnews.com, 29-10-2025).

Kondisi ini membuat Sudan menjadi salah satu krisis kemanusiaan terburuk saat ini, dengan gelombang pengungsi yang terus bertambah dan minimnya perlindungan bagi perempuan serta anak-anak.

Situasi ini menunjukkan betapa rapuhnya kondisi negara yang sesungguhnya sangat kaya. Sudan adalah negara terbesar ketiga di Afrika, salah satu produsen emas terbesar di dunia Arab, memiliki piramida terbanyak di Afrika, serta dialiri Sungai Nil yang bahkan lebih panjang dibandingkan yang melintasi Mesir.

Mayoritas penduduk Sudan adalah muslim namun kondisi sosial, politik, dan ekonominya tetap tidak stabil. Meski dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, rakyatnya terus terjebak dalam kemiskinan struktural, konflik berkepanjangan, dan krisis kemanusiaan yang tak berujung.

Kondisi ini menimbulkan ironi besar dengan kekayaan alam yang melimpah justru menjadi pemicu utama perebutan kekuasaan dan intervensi asing. Konflik Sudan yang meledak sejak April 2023 bukanlah konflik etnis biasa. Akar konflik bermula dari perseteruan antara militer Sudan (SAF) dan RSF yang berebut kekuasaan dan kendali wilayah strategis (Aljazeera.com, 25-10-2025).

RSF yang berasal dari kelompok Janjaweed di masa lalu, berkembang menjadi kekuatan paramiliter besar yang kerap dituding melakukan kejahatan perang. Ketegangan internal ini berubah menjadi pertempuran masif yang menjalar ke berbagai wilayah, terutama Darfur, dan kemudian membuka pintu bagi campur tangan kekuatan global yang berkepentingan terhadap masa depan politik Sudan.

Jika ditelusuri lebih jauh, konflik ini tidak dapat dilepaskan dari perebutan pengaruh negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris yang selama puluhan tahun mengintervensi arah politik negeri-negeri muslim di Afrika.

Kekuatan besar ini memiliki kepentingan strategis terhadap Sudan, terutama karena kekayaan alamnya yang melimpah seperti emas, minyak, dan lahan pertanian. Akibatnya, Sudan tidak hanya menjadi ajang perang internal, tetapi juga arena persaingan negara adidaya.

Dalam konteks sistem internasional saat ini, lembaga-lembaga global dan aturan-aturannya sering kali bekerja dalam kerangka kepentingan negara-negara besar.

Krisis seperti di Sudan memperlihatkan betapa lemahnya negara-negara muslim ketika harus menghadapi hegemoni kekuatan asing yang memiliki pengaruh militer, ekonomi, dan politik yang mendalam. Kekayaan alam Sudan, alih-alih menjadi modal kesejahteraan rakyat, justru menjadi objek rebutan yang memicu perang dan penderitaan berkepanjangan.

Oleh karena itu, umat harus memahami betul bahwa masalah Sudan bukan hanya soal konflik antar kelompok lokal, melainkan bagian dari percaturan ideologis global. Dunia saat ini dipengaruhi oleh ideologi sekuler Barat. Tanpa membaca peristiwa ini dari sudut pandang ideologis, umat akan melihatnya sebagai peristiwa terpisah dan teknis, padahal akar persoalannya jauh lebih dalam dan berkaitan dengan posisi umat dalam peta politik dunia.

Dalam perspektif Islam, penyelesaian bagi konflik kompleks seperti ini tidak cukup dengan pendekatan pragmatis yang selama ini gagal menuntaskan masalah.

Hanya Sistem Khilafah satu-satunya sistem yang memiliki mekanisme jelas untuk menjaga keamanan, menata pemerintahan, mengelola kekayaan alam untuk kepentingan rakyat, dan melindungi umat dari campur tangan asing.

Kesadaran inilah yang seharusnya mendorong umat untuk tidak hanya menyaksikan penderitaan demi penderitaan, tetapi turut berperan dalam mengupayakan kembali hadirnya sistem yang menegakkan keadilan dan menjaga kehormatan umat.

Persatuan negeri-negeri muslim di bawah satu kepemimpinan adalah sebuah keniscayaan ketika menghadapi hegemoni Barat yang terus menciptakan konflik, memecah belah umat, dan menjarah kekayaan negeri-negeri muslim.

Kasus Sudan hanyalah satu contoh dari banyak tragedi yang menunjukkan perlunya kekuatan politik dan ideologis yang mampu melindungi umat. Semoga kesadaran ini tumbuh dan menjadi pendorong bagi umat untuk bangkit, bersatu, dan memperjuangkan kembali sistem yang membawa rahmat bagi seluruh dunia. Wallahualam bissawab. [LM/ry].