Viral, Jalan Ninja Perbaikan Jalan Beraspal

Oleh: Rut Sri Wahyuningsih

Institut Literasi dan Peradaban

LenSaMediaNews.com–Viral pernyataan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, saat kegiatan Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2026 di Kabupaten Kudus pada Selasa, 26 Mei 2026 lalu. Berawal dari penyampaian keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan provinsi di Blora yang disampaikan oleh Wakil Bupati Blora Sri Setyorini.

Namun yang ditangkap masyarakat justru tanggapan yang terkesan menyepelekan persoalan yang mereka hadapi. Hingga akhirnya warga Kecamatan Randublatung melakukan aksi protes dengan melakukan pengurukan grosok dan penanaman pohon pisang di jalan provinsi ruas Randublatung-Cepu, Minggu, 31 Mei 2026. Mereka pun mengundang Gubernur Lufti untuk datang saat panen pisang tiba.

Pernyataan Gubernur Lufti samasekali bukan solusi, sebaliknya ia menyatakan bahwa anggaran perbaikan harus melalui skala prioritas dan menyebut bahwa membangun ruas jalan tersebut “tidak ada manfaatnya” dan “biayanya besar sekali” dibandingkan jalur lain yang lebih menguntungkan pertumbuhan ekonomi. Ia juga menanggapi viralnya keluhan tersebut dengan menyatakan bahwa “pejabat publik sudah biasa viral” (beritajateng.id, 31-5-2026).

Kapitalisme Tak Mungkin Hadirkan Raain

Jika para pejabat itu ingat, mereka adalah muslim yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap aktifitas mereka. Terlebih mereka adalah pejabat, ada kewenangan memimpin dan mengatur sejumlah masyarakat dalam satu wilayah. Jelas amanah yang tak main-main.

Sebagaimana Rasûlullâh Saw. Berdoa,”Ya Allah, siapa saja yang mengurus urusan umatku, lalu ia menyayangi mereka, maka sayangilah dia. Dan siapa saja yang menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia.”(HR.Muslim).

Sayangnya, dalam penerapan Sistem Kapitalisme hari ini, karakter pemimpin yang Raain ( melayani) dan menyayangi rakyatnya sangatlah langka. Sebab, sistem ini asasnya sekuler yaitu memisahkan agama dari kehidupan. Sehingga samasekali tidak merasa bahwa setiap aktifitasnya diawasi Allah, ia pun tidak mengharapkan rida Allah atas apa yang menjadi tugasnya. Yang penting beras keluarga aman, kedudukan nyaman dan terhormat. Akhir periode mencalonkan kembali jika mampu.

Padahal, jalan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia ada atau tidak ada manfaat ekonominya. Sebab jalan adalah cara manusia satu dengan yang lainnya terhubung dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Jika terhambat akan muncul bahaya bahkan pertikaian. Maka, menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya.

Masalahnya dalam Sistem Kapitalis menjadi negara miskin, berbagai sumber daya alam yang ada justru dikelola oleh asing. Negara justru menjadi regulator kebijakan memuluskan langka para investor dan memungut pajak kepada rakyat sebagai pendapatan negara. Padahal, kemampuan rakyat berbeda, dalam keadaan yang demikian, para pejabatnya masih saja meremehkan kebutuhan rakyat baik dengan tindakan maupun perkataan.

Rakyat telat bayar pajak sudah pasti kena denda, namun sebaliknya ketika pejabat pemerintahan abai sejuta alasan disampaikan. Bagaimana bisa hidup lebih baik dan tenang jika penguasanya tak takut kepada Allah SWT?

Syariat Islam Terapkan, Jalan Mulus Tanpa Hambatan

Syariat Islam mewajibkan negara menjadi pelayan sekaligus penanggungjawab urusan rakyatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw.,”Imam/Khalifah adalah penggembala (raa’in), dan dialah yang bertanggungjawab terhadap gembalaannya.”(HR. Bukhari dan Muslim).

Semua kebutuhan dasar rakyat dari sandang, papan, pangan, kesehatan, pendidikan hingga keamanan dipenuhi oleh negara dalam dua cara, langsung maupun tidak langsung. Terkait pembangunan jalan, rumah sakit, sekolah dan lainnya dipenuhi negara secara tidak langsung, menggunakan biaya Baitulmal. Dan diserahkan kepada pendapat Khalifah apakah satu wilayah butuh dua jalan atau lebih, kebutuhan itu mendesak atau tidak, bukan semata karena ada manfaat ekonomi atau tidak.

Sedangkan kebutuhan listrik, air, BBM dan lainnya akan dipenuhi secara langsung. Negara akan mengelola semua sumber daya alam yang melimpah untuk hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Tidak ada perbedaan apakah rakyat di kota atau di desa. Muslim dan non muslim, semua mendapatkan haknya secara penuh.

Penerapan syariat Islam tidak bisa bercampur dengan Sistem Kapitalisme, ibarat air dan minyak yang tidak pernah akan bersatu. Sudah seharusnya sebagai muslim mulai bergerak memperjuangkan perubahan secara menyeluruh terhadap aturan yang batil dan sangat tidak adil ini. Penerapan syariat bagian dari akidah kita, sebagaimana Allah SWT. Memerintahkan kepada kaum muslim dalam firmanNya yang artinya, “Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan (kaffah), dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”(TQS Al-Baqarah 208). Wallahualam bissawab. [LM/ry].